Capacity Building Satgas PPK Untidar: Saatnya Sivitas Berani Bersuara!

Magelang – Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Universitas Tidar (Untidar) Tahun 2026 menyelenggarakan Kegiatan Capacity Building, di Auditorium Lantai 6 Rektorat Untidar, Senin, (27/07). Kegiatan dihadiri oleh anggota Satgas PPK Universitas Tidar, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika Universitas Tidar.

Saat memberikan sambutan, Ketua Satgas PPK, Muhammad Yusuf Rangkuti, S.H., M.H., menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas anggota Satgas PPK sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Satgas PPK memiliki peran strategis dalam membangun lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” tegasnya.

Yusuf menyambung, peningkatan kompetensi anggota Satgas menjadi kebutuhan yang sangat penting agar pelaksanaan tugas pencegahan maupun penanganan kasus dapat dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berperspektif korban.

Agenda pertama diisi dengan penyampaian materi oleh Robingul Ahsan, M.A. yang mengangkat tema ‘Penanganan Kedaruratan dan Penggalian Data Awal Kasus Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)’. Ahsan menjelaskan, keberhasilan penanganan suatu kasus sangat dipengaruhi oleh kualitas respon awal yang diberikan kepada korban.

“Maka pendekatan yang digunakan harus mengedepankan prinsip victim-centered approach, yaitu mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan pemulihan korban dalam setiap tahapan penanganan.” Imbuhnya.

Dalam sesi ini peserta memperoleh pemahaman mengenai teknik pelaksanaan intake interview, penyusunan kronologi secara objektif, penggalian data awal tanpa menimbulkan trauma berulang (re-traumatization), serta pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban. Ahsan juga menjelaskan mekanisme koordinasi antara Satgas PPK dan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dalam memberikan respon awal terhadap laporan kekerasan, termasuk strategi manajemen krisis dan mekanisme eskalasi apabila ditemukan kasus yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Agenda materi kedua diisi oleh Dedik Yoga Hirmawan, S.H., M.Hum. Ia menyampaikan materi ‘Penguatan Aspek Hukum dan Teknik Pembuktian Taktis Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus’. Dalam paparannya, Dedik menjelaskan sinkronisasi berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, antara lain Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dijelaskan pula mengenai teknik pengamanan alat bukti digital, penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP) yang memenuhi kaidah hukum, perlindungan hukum terhadap anggota Satgas dalam menjalankan tugasnya, penyusunan rekomendasi sanksi berdasarkan asas kepastian hukum dan proporsionalitas, serta mekanisme pendampingan korban apabila perkara dilanjutkan ke aparat penegak hukum.

Pada sesi diskusi, beberapa isu menjadi pembahasan hangat. Antara lain mengenai batas kewenangan Satgas PPK dalam melakukan pemeriksaan, teknik penyusunan berita acara pemeriksaan yang sesuai dengan prinsip perlindungan korban, tata cara pengamanan alat bukti digital agar memiliki kekuatan pembuktian, perlindungan terhadap identitas korban dan saksi, serta mekanisme koordinasi Satgas dengan aparat penegak hukum, psikolog, dan lembaga layanan lainnya.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Dedik menegaskan, “Seluruh proses penanganan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerahasiaan, profesionalitas, objektivitas, akuntabilitas, penghormatan terhadap hak korban, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kesimpulan penting yang dihasilkan di acara ini, antara lain:

  1. Satgas PPK memiliki posisi yang sangat strategis dalam menciptakan budaya kampus yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
  2. Setiap proses penanganan kasus harus mengedepankan perlindungan terhadap korban melalui pendekatan yang berperspektif korban dan bebas dari praktik victim blaming.
  3. Pengumpulan dan pengamanan alat bukti harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar dapat mendukung proses pemeriksaan maupun pembuktian apabila perkara berlanjut ke proses hukum.
  4. Diperlukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih komprehensif sebagai pedoman pelaksanaan tugas Satgas PPK.
  5. Peningkatan kapasitas anggota Satgas perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, simulasi penanganan kasus, dan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait.

Sebagai tindak lanjut, disepakati beberapa rencana aksi, yaitu penyusunan dan penyempurnaan SOP Satgas PPK Untidar, pelaksanaan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan kepada seluruh fakultas dan unit kerja, penyelenggaraan simulasi penanganan kasus secara berkala, penguatan jejaring kerja sama dengan kepolisian, UPTD PPA, lembaga bantuan hukum, psikolog, serta instansi terkait lainnya, dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program-program Satgas PPK. Diharapkan hasil kegiatan Capacity Building ini mampu memperkuat kompetensi anggota Satgas PPK Untidar sehingga dapat menjalankan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan secara profesional, responsif, serta berorientasi pada perlindungan hak-hak korban.


Penulis: Muhammad Yusuf Rangkuti, S.H., M.H.

Editor: Danu Wiratmoko