Kemendikbudristek Gelar Uji Publik RPP Wujudkan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Terpadu

Jakarta, Kemendikbudristek – Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Acara ini merupakan bagian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pemahaman sekaligus sebagai ruang penyampaian aspirasi masyarakat. Dengan begitu, informasi tentang peraturan pemerintah dimaksud dapat diimplementasikan secara optimal oleh semua pihak yang terlibat.
 
Kepala Biro Hukum, Ineke Indraswati mengatakan bahwa sebelum kegiatan uji publik ini dilaksanakan, Kemendikbudristek telah beberapa kali melaksanakan rapat panitia antar kementerian dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Sementara, kegiatan uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada hari ini merupakan kegiatan uji publik pertama dengan peserta seluruh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia.
 
Dalam paparannya, Prof. Nizam mengatakan bahwa pembentukan RPP dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, terdapat 6 (enam) peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU GD), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) terkait Pendidikan tinggi, yaitu 1) PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, 2) PP Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan, serta 3) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 
Selanjutnya, 4) PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; 5) PP Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; serta 6) PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
 
Kedua, di antara PP yang berlaku, perlu penyelarasan karena pengaturan substansi yang sama di dalam beberapa peraturan yang terpisah berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat. Pada beberapa PP saat ini ditemukan norma yang diatur bersinggungan bahkan bertentangan antar-peraturan. 
 
Ketiga, peraturan-peraturan yang ada belum mengakomodasi dinamika yang terjadi di masyarakat. Adapun tiga dari enam PP merupakan PP yang belum direvisi dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, terdapat 10 PP yang masih berlaku namun sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, yaitu 1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1948 tentang Mendirikan Sekolah Tinggi Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1949 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1949, Mengenai Sekolah Tinggi Hukum.
 
Kemudian, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universitas, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam, 4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1954 tentang Tunjangan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Calon Pegawai Negeri Sipil yang Belajar di Dalam dan di Luar Negeri, 5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1957 tentang Susunan Tingkat Pengajaran pada Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, serta 6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1958 tentang Mengubah dan Menambah Ketentuan Mengenai Pangkat Guru-Besar dan Presiden Universitas pada Perguruan Tinggi.
 
Selanjutnya, 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 tentang Peraturan Ujian Negara Untuk Memperoleh Gelar Universiter Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta, 8) Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Penelitian Pembinaan Dan Urusan Pendidikan, 9) Peraturan Pemerintah Nomor 237 Tahun 1961 tentang Susunan, Wewenang dan Tugas Kewajiban Dewan Penempatan Sarjana, serta 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
 
 
Contoh pengaturan substansi yang sama dalam beberapa PP antara lain 1) PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen mengatur tentang tunjangan yang juga diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; serta 2) PP Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan mengatur tentang penyelenggara pendidikan kedinasan yang juga diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
 
Selanjutnya, 3) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mengatur tentang otonomi PTN Badan Hukum, namun aspek pendanaan PTN Badan Hukum juga diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2015 jo. PP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; serta 4) PP Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan mengatur tentang izin serta tata kelola pendidikan tinggi keagamaan, yang perlu diselaraskan dengan pengaturan wewenang Mendikbudristek dalam PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 
“Dengan satu Rancangan Peraturan Pemerintah ini, tata kelola pendidikan tinggi dapat diatur secara terpadu,” ujar Nizam.
 
Peserta yang hadir dalam kegiatan ini merupakan pemimpin dan unsur pimpinan yang berasal dari 22 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Di antaranya 1) perwakilan dari tim Panitia Antarkementerian RPP tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; serta 3) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.*** (Penulis: Denty A./ Editor: Tim Biro Hukum Kemendikbudristek)

Tingkatkan Kesempatan Belajar di Luar Negeri, IISMA Gelar Sosialisasi Jalur Co-Funding

Jakarta, 1 April 2024 — Indonesian International Students Mobility Awards (IISMA) telah menjadi salah satu program favorit Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sejak diluncurkan pada tahun 2021. Melalui IISMA, mahasiswa mampu memperoleh sejumlah pengalaman, memperkaya wawasan, dan mengenalkan budaya Indonesia ke berbagai penjuru dunia.
 
Pada tahun 2024, IISMA kembali hadir dengan tiga skema pendanaan yaitu reguler, afirmasi, dan co-funding. Pendaftaran skema reguler dan afirmasi telah ditutup dan menjaring sebanyak 10.563 pendaftar. Untuk mengakomodasi lebih banyak mahasiswa Indonesia yang ingin memperoleh pengalaman belajar di perguruan tinggi luar negeri, maka IISMA membuka skema co-funding yakni dengan pendanaan parsial antara mahasiswa dengan pemerintah.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Sri Suning Kusumawardani, mengatakan bahwa IISMA co-funding hadir untuk menjembatani animo yang sangat besar dari mahasiswa Indonesia.

“Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan sangat mengapresiasi penuh program IISMA co-funding ini. Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari perguruan tinggi dan mahasiswa di bawah koordinasi Kemendikbudristek dan LLDikti dalam mendukung program IISMA co-funding 2024,” ungkap Sri Suning dalam sosialisasi program IISMA co-funding yang digelar secara daring, Rabu (27/3).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Beny Bandanadjaja, mengungkapkan bahwa IISMA terus memberikan pembelajaran melalui praktik yang merupakan hal penting bagi mahasiswa vokasi disiapkan langsung untuk menunjukkan keterampilan dan keahliannya di dunia kerja.

“Mahasiswa vokasi dapat mengeksplorasi lingkungan baru, meningkatkan kemampuan berbahasa asing, mempelajari praktik-praktik terbaik di negara tujuan, dan memperluas pandangan terhadap isu-isu global yang mungkin akan berdampak pada dunia kerja,” ujar Beny.

Sementara itu, Kepala Program IISMA , Rachmat A. Sriwijaya, melaporkan bahwa jumlah peserta program IISMA 2024, antara lain terdiri dari 8.581 mahasiswa program sarjana dan 1.982 mahasiswa vokasi. Selain itu, jumlah yang diterima adalah 1.508 orang dari program sarjana dan 769 dari program vokasi. Artinya, total pendaftar sudah 10.563 mahasiswa, tetapi yang diterima baru 2.277

“Masih ada lebih dari 7.000 mahasiswa yang belum bisa mengikuti program IISMA, maka dari itu ada kebijakan ini bertujuan untuk memperluas cakupan dengan dilaksanakan program co-funding,” jelas Rachmat.

Mahasiswa Indonesia yang melamar IISMA via jalur co-funding pada tahun 2023 adalah 634 mahasiswa. Dari angka tersebut, sejumlah 294 mahasiswa lolos menjadi awardee IISMA 2023. Untuk IISMA 2024, target pelamar adalah 1.500 mahasiswa dengan kuota sebanyak 750 kursi.

“Inilah kesempatan bagi anda untuk mengikuti program IISMA, terutama bagi rekan-rekan yang saat ini sedang menempuh semester enam perkuliahan,” pungkas Rachmat.

Sosialisasi IISMA jalur co-funding ini turut dihadiri oleh pimpinan perguruan tinggi dan perwakilan Kantor Urusan Internasional dari seluruh LLDikti Wilayah I hingga XVII, Kepala LLDikti Wilayah I hingga XVII, koordinator perguruan tinggi, serta mahasiswa. Selain memberikan gambaran mengenai IISMA co-funding, sosialisasi ini juga bermaksud untuk memberikan informasi seputar pembukaan pendaftaran, persyaratan, ketentuan dokumen, dan alur proses seleksi. Informasi lebih lengkap terkait program IISMA tersedia di https://iisma.kemdikbud.go.id/. (Penulis: Tim MBKM / Editor: Destian, Denty)

Peserta Terpilih IISMA 2024 Capai 2.000 Lebih Mahasiswa

Jakarta, Kemendikbudristek — Setelah melalui serangkaian proses seleksi, program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) akhirnya mengumumkan nama-nama penerima beasiswa IISMA 2024 untuk jalur reguler dan afirmasi. Total ada 2.277 mahasiswa Indonesia yang berhasil lolos program pertukaran mahasiswa ke luar negeri ini.
 
“Tim IISMA mengucapkan selamat kepada semua mahasiswa yang berhasil terpilih untuk mengikuti program IISMA, baik dalam skema reguler maupun afirmasi,” ucap Kepala Program IISMA, Rachmat A. Sriwijaya.
 
Pada IISMA 2024, kuota yang disediakan untuk calon penerima beasiswa atau akrab disebut awardee adalah sebanyak 3.000 mahasiswa. Angka ini naik 51% dari kuota tahun lalu. Dari target tersebut, sebanyak 2.030 kursi diisi oleh mahasiswa jalur reguler dan 247 kursi diisi oleh mahasiswa jalur afirmasi. Para awardee ini akan dikirim ke ratusan perguruan tinggi yang tersebar di 30 negara.
 
Pada tahun 2024 ini, IISMA melakukan seleksi calon awardee melalui tiga skema yaitu reguler, afirmasi, dan co-funding. Skema reguler merupakan beasiswa penuh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Skema afirmasi juga merupakan beasiswa penuh Kemendikbudristek, namun dikhususkan untuk mahasiswa yang berasal dari wilayah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, atau mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah atau mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi.
 
Dengan penambahan kuota dan variasi skema pendaftaran, IISMA semakin memberikan peluang yang lebih luas kepada seluruh mahasiswa di berbagai penjuru Indonesia untuk merasakan belajar di luar kampus selama satu semester di perguruan tinggi terkemuka di dunia.
 
“Pada program IISMA 2024, telah dilakukan upaya pembenahan dan penyesuaian berdasarkan masukan dari berbagai sumber yang diharapkan dapat memberikan nuansa baru yang lebih baik,” ujar Rachmat.
 
Lebih lanjut Rachmat menyampaikan bahwa tim IISMA mengharapkan bahwa semua peserta yang telah berhasil lolos untuk senantiasa aktif memeriksa informasi terbaru, baik melalui email maupun portal masing-masing, guna memastikan keterlibatan peserta dalam setiap tahapan selanjutnya dari program IISMA.
 
Program IISMA 2024 akan membuka pendaftaran untuk jalur co-funding. Kuota IISMA Co-funding 2024 pun naik tiga kali lipat dibandingkan kuota tahun lalu yang dipatok di angka 250 awardee.
 
Pengumuman awardee IISMA 2024 ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan sempat menjadi trending topic di media sosial X. Ungkapan bahagia banyak ditunjukkan oleh para awardee ini. “Selamat datang generasi Indonesia Emas 2045,” sambut Rachmat. *** (Tim MBKM, Editor Laili/Denty)

Perpustakaan Kemendikbudristek Dorong Peningkatan Standardisasi, Sertifikasi, dan Akses Digital

Jakarta, Kemendikbudristek — Dalam rangka penguatan tata kelola perpustakaan di bawah binaannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perpustakaan di Lingkungan Kemendikbudristek Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta (25/3).
 
Dalam kegiatan ini berlangsung diskusi panel yang menghadirkan tiga narasumber yaitu Direktur Standardisasi dan Akreditasi, Perpustakaan Nasional, Supriyanto; Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional, Opong Sumiati; serta Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Perpustakaan Nasional, Emyati Tangke Lembang.
 
Supriyanto dalam sesi Akreditasi Perpustakaan Khusus dan Perguruan Tinggi di Lingkungan Kemendikbudristek menjelaskan mengenai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) untuk dapat mempercepat akreditasi perpustakaan.
 
Terkait percepatan tersebut, ia menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sudah menjalin kerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga seperti Kemendikbudristek, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan.
 
Direktorat Standardisasi dan Akreditasi melakukan beberapa kegiatan untuk percepatan akreditasi yang meliputi 1) penyelarasan SNP pada pendidikan sekolah dan perguruan tinggi; 2) penyederhanaan instrumen akreditasi untuk proses evaluasi yang lebih sederhana bagi perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi; 3) penambahan asesor perpustakaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Asesor untuk perwakilan kabupaten/kota; serta 4) penguatan perpustakaan dalam Data Pokok Pendidikan yang berkaitan dengan jumlah koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, formasi tenaga perpustakaan, dan lainnya.
 
“Upaya perpustakaan nasional meningkatkan peran perpustakaan, baik di perguruan tinggi maupun perpustakaan khusus, yaitu melalui lokakarya perpustakaan, supervisi pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, bantuan perpustakaan, konsultasi daring penyelenggaraan perpustakaan, forum perpustakaan, dan penyusunan pedoman penyelenggaraan perpustakaan,” jelas Supriyanto.
 
Diskusi dilanjutkan oleh Sumiati yang membahas terkait Jabatan Fungsional dan Sertifikasi Bidang Perpustakaan. “Pustakawan harus memiliki dua kompetensi, yaitu kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional lebih terfokus pada aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap dalam bekerja. Sedangkan kompetensi personal lebih terfokus pada aspek kepribadian dan interaksi sosial,” ujar Sumiati.
 
Sumiati pun menambahkan bahwa dalam pemilihan pustakawan berprestasi selalu dimenangkan oleh pustakawan perguruan tinggi. Lalu yang paling banyak adalah Jabatan Fungsional adalah pustakawan muda.
 
Selanjutnya, terkait pemanfaatan sumber informasi elektronik Perpustakaan Nasional di lingkungan Kemendikbudristek, Emyati menjelaskan bahwa Perpusnas telah mempunyai koleksi digital dari inovasi perkembangan teknologi.
Perpusnas menyediakan koleksi sebagai bahan rujukan berbagai bidang ilmu perpustakan. Sebagai perpustakaan pembina, koleksi Perpusnas sudah mencapai kurang lebih 8,5 juta dengan koleksi digital mencapai sekitar 70%. Saat ini koleksi digital mendominasi di banyak perpustakaan termasuk di sekolah dan perguruan tinggi.
 
“Yang mendasari adanya koleksi digital tentunya melihat pada perkembangan era digital saat ini yaitu, pengaruh internet yang tinggi, penggunaan smartphone yang tinggi, dan transformasi buku digital,” jelas Emyati.
 
Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong Perpusnas melakukan inovasi pengembangan koleksi nasional di era digital yang dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dengan memanfaatkan platform seperti iPusnas, Bintang Pusnas, dan e-journal.
 
Emyati kemudian memaparkan perbedaan antara kedua aplikasi milik Perpusnas tersebut. iPusnas yang merupakan aplikasi yang ditujukan untuk masyarakat pedesaan, dengan konten yang disesuaikan untuk para nelayan, petani, maupun ibu rumah tangga. Sedangkan Bintang Pusnas, hadir untuk mendukung program kemdikbudristek seperti Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kontennya juga disesuaikan untuk semua tingkatan mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi. Bintang Pusnas juga memfasilitasi teman-teman difabel karena kontennya terdapat videobook dan audio visual yang memudahkan.*** (Penulis: Malya, Gitta, Stephanie/Editor: Tim Perpustakaan Kemendikbudristek, Denty A.)

Kampus Mengajar Dukung Transformasi Pembelajaran Digital di Sekolah

Jakarta, Kemendikbudristek – Pelaksanaan penugasan mahasiswa program Kampus Mengajar Angkatan VII telah memasuki minggu keempat. Sebanyak 32.000 lebih mahasiswa yang bertugas di lebih dari 7.000 sekolah penugasan tengah melakukan berbagai rangkaian penugasan, mulai dari observasi hingga penyusunan Rencana Aksi Kolaborasi (RAK), berisikan rancangan program yang akan diimplementasikan oleh mahasiswa selama penugasan dengan berkolaborasi bersama guru dan tenaga pendidik di sekolah penugasan.

Untuk terus mendorong mahasiswa agar mampu menyusun program yang kreatif dan inovatif di sekolah penugasan, khususnya pada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, tim program Kampus Mengajar telah selesai menyelenggarakan rangkaian coaching clinic secara daring pada 23 Februari 2024 dengan tema “Pemanfaatan Akun Belajar.id untuk Akses Berbagai Layanan Pembelajaran Berbasis Elektronik”.
 
Kemudian pada 14 Maret 2024 dengan tema “Pemanfaatan Fitur pada Akun Belajar.id dalam Mendukung Transformasi Pembelajaran, dan pada 18 Maret 2024 diberikan materi “Pemanfaatan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pembelajaran” sebagai tema utama.
 
“Teknologi kini semakin berkembang pesat. Oleh karenanya, agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, proses belajar mengajar perlu melibatkan teknologi dalam melakukan digitalisasi pembelajaran. Oleh karena itu, pihak sekolah hingga siswa-siswi di tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah perlu melakukan transformasi digital,” terang Aswin Wihdiyanto, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus sekaligus Supervisor PDM-03B Transformasi Digital dalam Pembelajaran, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Senin (18/3).
 
Aswin menambahkan, untuk mendukung proses digitalisasi dan menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek adalah memberikan bantuan peralatan TIK ke berbagai satuan pendidikan. Bantuan tersebut adalah pemberian peralatan TIK sebagai alat bantu belajar-mengajar. “Harapannya, penggunaan peralatan TIK ini dapat berdampak positif bagi kualitas pendidikan di Indonesia,” imbuhnya.

Bersamaan dengan penugasan mahasiswa program Kampus Mengajar yang sebagian sekolahnya merupakan sekolah penerima peralatan TIK, tim program Kampus Mengajar dan PDM-03B menggelar coaching clinic agar mahasiswa bisa membantu guru serta tenaga pendidik untuk bisa memanfaatkan perangkat tersebut dalam proses belajar-mengajar.
Pemanfaatan peralatan TIK ini juga sejalan dengan salah satu tujuan dari penugasan mahasiswa program Kampus Mengajar yakni penguatan pembelajaran literasi dan numerasi peserta didik serta adaptasi teknologi.

“Dengan adanya asistensi dari mahasiswa program Kampus Mengajar, para guru dan murid di sekolah penugasan akan terbiasa memanfaatkan teknologi yang ada, dalam hal ini peralatan TIK, dalam kegiatan belajar sehari-hari. Kolaborasi ini juga penting untuk mempercepat proses transformasi digital,” ujar Aswin menutup sambutannya.

Penugasan mahasiswa program Kampus Mengajar Angkatan VII sendiri akan berlangsung selama 16 minggu yang telah dimulai sejak 26 Februari lalu. Melalui program Kampus Mengajar, Kemendikbudristek memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas dengan menjadi mitra guru dalam proses pembelajaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah sehingga penerima manfaat dari program ini tidak hanya mahasiswa, dan perguruan tinggi, tetapi juga guru, tenaga pendidik, dan sekolah.
 
Informasi terkait Program Kampus Mengajar bisa diakses melalui tautan https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/mengajar *** (Penulis: Tim MBKM/Editor: Denty A.)

Pendaftar Terus Meningkat, Bukti IISMA Menyita Perhatian Publik

Jakarta, Kemendikbudristek – Program beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) terus menunjukkan popularitasnya dengan lonjakan peserta yang signifikan. Tercerminkan dari tingginya antusiasme di kalangan mahasiswa, perguruan tinggi dalam negeri dan orang tua terhadap program prestisius ini. Program IISMA adalah hasil kerja sama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta Kementerian Keuangan.

Dibuka pada tahun 2021, sebanyak 2.551 mahasiswa dengan semangat tinggi mendaftar untuk bergabung dalam program IISMA. Menuju tahun 2022, program ini terus berkembang dengan penambahan jalur program vokasi. Jumlah pendaftar pun meningkat tiga kali lipat, di mana sebanyak 7.522 mahasiswa mendaftar untuk jalur sarjana dan 3.506 mahasiswa bergabung dalam jalur vokasi.

Melangkah ke tahun 2023, antusiasme tetap tinggi dengan 7.714 mahasiswa mendaftar untuk jalur sarjana dan 1.456 mahasiswa bergabung dalam jalur vokasi. Puncaknya, pada tahun 2024 ini, jumlah pendaftar mengalami peningkatan fantastis yaitu sejumlah 15.211 yang terdiri dari 12.268 mahasiswa pendaftar untuk jalur sarjana dan 2.943 mahasiswa pendaftar untuk jalur vokasi. Peningkatan yang pesat ini menegaskan daya tarik dan relevansi program IISMA yang terus memberikan peluang pendidikan berkualitas untuk mahasiswa sarjana maupun vokasi.
“Dari program IISMA 2023 batch Juni, jumlah mahasiswa yang mengikuti IISMA mencapai ribuan orang. Para awardee IISMA tersebar di 14 negara dengan total host university sebanyak 29 perguruan tinggi. Untuk program IISMA angkatan selanjutnya, host university juga siap memberikan fasilitas akomodasi yang lebih baik dan meningkatkan kuota mahasiswa,” ucap Direktur Akademisi Pendidikan Tinggi Vokasi, Beny Bandanadjaja, di acara kepulangan dan serah terima awardees IISMA 2023 akhir Februari lalu.
 
Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan prestasi program IISMA dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman lintas budaya mahasiswa, tetapi juga mengindikasikan kepercayaan serta daya tarik yang terus berkembang di kalangan mahasiswa Indonesia. Dengan menyajikan kesempatan unik bagi mahasiswa untuk menggali ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di perguruan tinggi dan industri terkemuka, IISMA bukan hanya menjadi penyedia pengetahuan, melainkan juga pendorong utama dalam perkembangan keterampilan dan pemahaman yang sangat diperlukan dalam era global saat ini.
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Sri Suning Kusumawardani, mengungkapkan harapan hasil yang bisa diaplikasikan awardees IISMA setelah mengikuti program, “Perjalanan ke luar negeri untuk belajar adalah salah satu pencapaian yang luar biasa,” ujar Sri.
 
Lebih lanjut, menurut Sri, awardees tidak hanya belajar secara akademik, namun belajar di luar kelas yang membuka sudut pandangnya tentang dunia yang beragam baik budaya dan nilai-nilai.
 
“Ini tidak hanya pengalaman yang akan memperkaya kalian, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa kita,” kata Sri yang turut hadir di acara kepulangan dan serah terima awardee IISMA 2023.
Peningkatan jumlah pendaftar menjadi salah satu indikator keberhasilan program IISMA dalam mengembangkan kerja sama dan jejaring mahasiswa di luar negeri. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman akademis yang berharga, namun juga membangun hubungan lintas batas yang memperkaya perspektif mereka.

Program IISMA tidak hanya menjadi pilihan utama, tetapi juga menjadi salah satu fondasi dalam memperkuat hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan negara tujuan perguruan tinggi. Hal ini membuktikan kontribusi IISMA tak terbantahkan dalam memajukan pendidikan Indonesia. Program IISMA akan terus membuktikan kesuksesannya dalam mencapai tujuan dan tetap menjadi pilihan utama bagi mahasiswa Indonesia yang ingin menjelajahi peluang belajar di tingkat internasional. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, IISMA menjadi landasan krusial dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi berbagai tantangan global dan revolusi industri 4.0. *** (Penulis: Tim MBKM/Editor: Denty A.)

Kemendikbudristek Dorong Upaya Kolaboratif dalam Implementasi PPKSP

Jakarta, Kemendikbudristek — Dalam Webinar Sosialisasi dan Diskusi yang bertema “Solusi Penguatan Pencegahan Kekerasan bagi TPPK dan Satgas PPKSP” yang digelar di Jakarta, Rabu (5/3), Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka), Rusprita Putri Utami menjelaskan lingkup implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).  
 
“Pertama, Mencegah terjadi kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi. Kedua, Membantu satuan pendidikan menangani kekerasan yang terjadi. Ketiga, mencakup semua bentuk kekerasan dan berperspektif korban,” terangnya dalam webinar yang disiarkan melalui YouTube Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI. 
 
Dalam rentang 6 bulan dari peluncuran Permendikbudristek PPKS, sudah ada 90% satuan pendidikan memiliki Tim Pencegahan dan Penangan Kekerasan (TPPK) dan lebih dari 50% pemerintah daerah di Indonesia sudah memiliki Satgas PPKSP. Per hari ini (9/03) sendiri sudah lebih dari 365 ribu satuan pendidikan membentuk TPPK dan 19 provinsi dan 308 kabupaten/kota membentuk Satgas PPKSP.

Lebih lanjut, Rusprita menjelaskan bahwa salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam proses pencegahan bagi TPPK adalah melakukan pelatihan secara mandiri. Puspeka telah memfasilitasi berbagai materi yang aplikatif untuk anggota TPPK. “Tidak hanya modul PPKSP, di PMM guru juga bisa mempelajari modul lain yang berkaitan dengan proses pencegahan kekerasan. Baik modul wawasan kebinekaan global, modul Ayo Atasi Perundungan (AAP), dan modul disiplin positif, melalui laman Platform Merdeka Mengajar (PMM),” terangnya.

Imbauan untuk Berkolaborasi dalam PPKSP

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menegaskan pentingnya kolaborasi antarseluruh elemen masyarakat dalam mencegah dan mengatasi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. “Karena berbagai isu kekerasan di dunia pendidikan yang saat ini selalu dan sering sekali terjadi hanya bisa diberantas melalui dukungan dari masyarakat.”

Pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan perlu kerja sama intensif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Rusprita mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah dan memerangi kekerasan di dalam satuan pendidikan. Dengan demikian, lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua warga pendidikan dapat tercapai. 
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Rante Hattani menyambut baik ajakan kolaborasi tersebut. “Intinya kita bekerja bersama-sama dan memang berkomitmen untuk itu (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan), jadi mari lindungi, mari awasi semua peserta didik kita,” tuturnya.

Selanjutnya, Koordinator TPPK SMP N 1 Bintan, Citra Pertiwi mengungkapkan bentuk-bentuk kolaborasi yang telah dilakukan. “Setelah terbentuknya Tim TPPK, SMPN Negeri 1 Bintan langsung membuat Program Kerja tahunan bersama Kepala Sekolah berupa kegiatan penguatan karakter dan keagamaan sebagai upaya meningkatkan religiusitas dan sikap toleransi antarpeserta didik dan warga sekolah lainnya,” jelasnya. 

Tim TPPK SMP Negeri 1 Bintan juga bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan tentang pendewasaan usia perkawinan yang dikhususkan kepada siswa-siswi kelas IX sebagai salah satu langkah menghindari kekerasan seksual. “TPPK tidak lepas dari support dan dukungan lingkungan sekitar kita, termasuk kepala sekolah dan seluruh warga sekolah,” katanya. 

Anggota TPPK SMA N 34 Jakarta, Juli Sugianti menceritakan bahwa praktik baik yang dilakukan adalah dengan menggagas pembentukan Tim Anti Bullying yang diberi nama “TIMBUL”. Aktivitasnya adalah menerapkan Program Roots di mana agen perubahan dan duta anti kekerasan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan lingkungan sekitar dan membantu menginformasikan titik-titik yang sering menjadi tempat berkumpul (nongkrong) siswa sehingga membantu sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap siswa. 

“Menjalin kerja sama dengan alumni juga sangat efektif, alumni bisa membantu menginformasikan bagaimana membentuk lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan,” tutupnya.*** (Penulis: Denty A./Editor: Tim Puspeka)

Percepat Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia lewat Talent Bridge Forum

Jakarta, Kemendikbudristek – Talent Bridge Forum yang diadakan secara berkala selama periode empat minggu mulai 28 Februari hingga 20 Maret 2024 merupakan sebuah wujud antisipasi terhadap meningkatnya keterlibatan mitra industri dalam program magang. Kolaborasi yang erat antara industri dan perguruan tinggi diakui sebagai faktor kunci keberhasilan dalam meningkatkan relevansi kurikulum dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan tuntutan industri.
 
Forum diskusi bertajuk “Akselerasi Magang Kampus Merdeka untuk Peningkatan SDM Strategis Indonesia” dilakukan secara daring dalam sesi mingguan di mana aktivitasnya terdiri atas webinar dan panel diskusi dengan topik spesifik per klaster industri dengan narasumber praktisi di bidang sumber daya manusia (SDM), serta sesi pelatihan untuk meningkatkan kualitas program magang.
 
Peserta yang berasal dari bagian SDM dan perwakilan mitra industri, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, serta pembuat kebijakan ini akan membahas tentang perbankan dan keuangan, telekomunikasi, energi dan pertambangan, manufaktur dan transportasi, konsumer dan retail, kesehatan dan farmasi, teknologi, serta agro dan blue economy.
 
Wakil Ketua II Pelaksana Pusat Kampus Merdeka, Amirmahmud Saatari, menyampaikan bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan solusi dari masalah irelevansi perusahaan, di mana keperluan melakukan pendidikan tambahan bagi mahasiswa yang baru lulus dan masuk di perusahaannya.
 
“Melalui MBKM ini, mereka ketika lulus tidak hanya dengan membawa pengetahuan tetapi akan juga bisa mendapatkan atau memiliki keterampilan, sikap yang sesuai dengan tantangan real di pekerjaan selanjutnya,” ujar Amir.
 
Salah satu mitra yang mengisi sesi diskusi klaster perbankan dan keuangan, Vini Daru Pradana, Daya Activation Head BTPN Syariah, berbagi kisah kepada peserta forum bagaimana program MBKM diimplementasikan ke dalam perusahaannya untuk pelaksanaan program magang dan membantu program perusahaan ultra mikro dalam memberdayakan perempuan.
 
“Saat pertama sebelum bergabung, kami hanya punya 14 mahasiswa untuk mendampingi ultra mikro ibu-ibu ini. Jadi, mendampingi mereka untuk keterampilan meningkatkan usahanya,” ungkap Vini.
 
Setelah bergabung dengan program MBKM, BTPN Syariah merasakan perkembangan yang pesat keterlibatan mahasiswa dalam program magang. Vini menyampaikan berawal dari 14 mahasiswa berubah menjadi 110 mahasiswa, di mana para mahasiswa ini memberdayakan 1.614 pelaku usaha ultra mikro. Sumbangan mahasiswa ini berasal dari program magang MBKM batch pertama.
 
Kisah lain dijabarkan oleh Mora Nasution, Head of Learning, Talent, Resourcing & Organization Development Bank Jago. Mora menceritakan bagaimana perusahaannya turut berpartisipasi memberikan pengalaman berharga kepada peserta program magang. “Seluruh tim di perusahaan terlibat dan berkomitmen akan hal tersebut. Jadi mulai dari coaching, mentoring, project, shadowing itu juga clear dan menjadi charter,” papar Mora.
 
Praktik baik dari mitra telekomunikasi program magang MBKM dijelaskan oleh Sendy Lenvi Regia, Talent Operation dari PT Telkom Indonesia. Sendy mengaku bahwa perusahaannya telah berhasil merekrut 600 mahasiswa batch 2. Selain itu, menurut Sendy, program MBKM sesuai dengan harapan PT Telkom Indonesia, bahkan dapat menjadi solusi ketika perusahaan menemukan mismatch antara kebutuhan perusahaan dan peserta magang yang mendaftar. “Apa yang kami cita-citakan, antara pan fluid problems, kami juga ketemu wadahnya,” ucap Sendy.
 
Tips mengelola program magang MBKM disampaikan oleh Nashrul Hendarsyah, Head of Learning & Culture Development XL Axiata kepada peserta diskusi. “Kita jaga peserta magang di angka seratus. Kenapa? Supaya kita bisa jaga kualitasnya. Kita ingin develop talent-talent terbaik pilihan untuk mendapatkan pengalaman kerja di industri,” jelas Nashrul.
 
Dengan diadakannya Talent Bridge Forum ini, diharapkan semakin banyak mitra industri baru yang tertarik bergabung dalam program magang MBKM sehingga pada akhirnya ketidaksesuaian lulusan dengan kebutuhan industri dapat dijembatani. Selain itu, forum ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk membangun jaringan efektif demi pengembangan sumber daya manusia Indonesia unggul.*** (Penulis: Tim MBKM/Editor: Denty A.)
 

Perkuat SDM Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan Australia

Sydney, Kemendikbudristek – Sebagai upaya memperkuat sumber daya manusia (SDM) bidang Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV melakukan kerja sama dengan dua lembaga pendidikan di Australia pada 26 Februari 2024.
 
Kerja sama yang dituangkan melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara LLDikti Wilayah IV yang menaungi 37 perguruan tinggi wilayah Jawa Barat dan Banten dengan Institute Business and Management Australia dan Rhodes International College tersebut difasilitasi oleh Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra.
 
Atdikbud KBRI Canberra, Mukhamad Najib, mengatakan bahwa penandatanganan MoU yang meliputi kerja sama dalam pertukaran pelajar, peluang magang, dan penelitian ini merupakan momen penting bagi perguruan tinggi di LLDikti Wilayah IV karena dapat membuka peluang untuk melakukan internasionalisasi.
 
“Dengan MoU ini, 37 perguruan tinggi di bawah naungan LLDikti Wilayah IV Jawa Barat dan Banten dapat mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti kuliah satu semester maupun melakukan kegiatan magang internasional, sehingga mahasiswa bisa lebih kompetitif di dunia kerja setelah lulus,” ujar Najib.
 
Namun begitu, Mukhamad Najib juga mengingatkan bahwa yang tidak kalah penting adalah tindak lanjut implementasi dari MoU yang sudah ditandatangani agar tidak menjadi “MoU tidur”.
 
“Selama ini ada banyak lembaga pendidikan melakukan MoU, tapi tidak ada implementasi. Jika demikian maka Memorandum of Understanding bisa berubah menjadi Memorandum of Misunderstanding, dan ini jadi tidak bermanfaat baik bagi mahasiswa, dosen, maupun bagi lembaga,” sambungnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Direktur Institute of Business and Management Australia, Zahrul Quazi, menyatakan optimismenya atas kerja sama yang menurutnya akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Zahrul mengaku siap memfasilitasi mahasiswa Indonesia untuk memiliki pengalaman internasional di Australia. Begitupun sebaliknya, mengirim mahasiswa Australia ke Indonesia agar lebih mengenal tentang Asia.
 
“Mahasiswa kami datang dari berbagai negara, sehingga sangat tepat jika mahasiswa Indonesia bisa belajar di sini untuk lebih memiliki pengalaman internasional yang nyata,” imbuh Zahrul.
 
Selanjutnya, Direktur Rhodes International College, Nikky Amai, mengungkapkan keinginannya untuk bisa segera merealisasikan MoU yang sudah ditandatangani. Nikky mengatakan jika dirinya akan segera ke Indonesia dalam waktu dekat untuk membicarakan lebih detil terkait hal-hal yang dapat segera dilaksanakan.
 
“Kita bisa mulai dari hal yang paling mungkin kita laksanakan bersama, dan hal itu akan dapat membuka peluang untuk melakukan hal-hal besar lainnya dari kerja sama yang sudah kita tanda tangani ini. Saya sudah tidak sabar untuk mengunjungi Indonesia,” pungkas Nikky.
 
Turut hadir dalam delegasi LLDikti Wilayah IV, yaitu Rektor, Wakil Rektor, Ketua Yayasan, dan pimpinan yang berasal dari 37 perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan di wilayah LLDikti IV.
 
Selama di Australia, para pimpinan kampus tersebut telah difasilitasi Atdikbud KBRI Canberra untuk bertemu dengan pimpinan universitas dan politeknik di Sydney, Canberra, dan Melbourne. Adapun universitas dan politeknik tersebut yaitu Macquarie University, University of Canberra, Canberra Institute of Technology, Western Sydney University, Deakin University, dan Monash University. (Mukhamad Najib, Aline / Editor: Stephanie, Denty A.)

Kemendikbudristek Lepas 32.000 Lebih Mahasiswa Program Kampus Mengajar Angkatan 7

Jakarta, Kemendikbudristek — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi melepas lebih dari 32.000 mahasiswa yang lolos dan telah mengikuti pembekalan sebagai peserta Program Kampus Mengajar Angkatan 7. Kegiatan pelepasan dan pendampingan peserta Program Kampus Mengajar Angkatan 7 ini dilaksanakan secara daring melalui kanal Youtube KEMENDIKBUD RI dan luring secara serempak di 34 provinsi, pada Senin (19/2).
 
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BB/BPMP) juga merupakan bentuk kerja sama antara Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di bawah koordinasi Tim PDM-10: Pemulihan Pembelajaran dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi di bawah koordinasi Tim Kampus Mengajar.
 
Puluhan ribu mahasiswa tersebut akan menjalankan penugasannya di lebih dari 7.000 sekolah di seluruh Indonesia. Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, mengingatkan kepada para peserta akan dampak baik dari Program Kampus Mengajar ini.
 
“Tidak terasa perjalanan Kampus Mengajar telah memasuki usia lima tahun. Dalam kurun waktu tersebut kehadiran program ini telah banyak membantu mahasiswa dalam meningkatkan kompetensinya, memperkuat karakternya, dan menumbuhkan kesadaran akan persoalan nyata dunia pendidikan di berbagai pelosok Indonesia. Selain itu, keberadaan Program Kampus Mengajar juga memberikan dampak yang signifikan pada pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di wilayah 3T,” papar Nadiem.
 
Lebih lanjut, Menteri Nadiem menceritakan bahwa ia telah mendengar banyak testimoni dari para alumni Kampus Mengajar tentang semangat dan perjuangan mereka dalam membantu terwujudnya pembelajaran yang lebih memerdekakan di sekolah-sekolah terpencil. Menurutnya, saat ini dedikasi tersebut telah membuktikan dengan hasil yang nyata. Pemulihan pembelajaran yang jauh lebih cepat tercermin dari peningkatan peringkat literasi dan numerasi Indonesia dalam ranking Programme for International Student Assessment (PISA). Salah satunya adalah kontribusi seluruh mahasiswa alumni Kampus Mengajar yang ikut meningkatkan inovasi pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah penugasannya masing-masing.
 
“Besar harapan saya adik-adik mahasiswa yang telah lolos seleksi dan siap mengikuti Program Kampus Mengajar Angkatan 7 bisa melanjutkan dan memperkuat hasil positif tersebut. Saya yakin adik-adik semua adalah sosok yang berdedikasi tinggi dan ingin terlibat dalam transformasi pendidikan yang sedang kita gencarkan bersama,” ungkap Nadiem.
 
Kegiatan pelepasan dan pendampingan turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani; Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati; Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril; Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Sri Suning Kusumawardani; dan alumni Program Kampus Mengajar Angkatan 6. Kegiatan ini semakin meriah dengan adanya kegiatan pelepasan yang juga diselenggarakan luring di 34 provinsi secara serempak. (Penulis: Tim MBKM/Editor: Destian, Denty A.)