Transparansi Suksesi Kepemimpinan, Untidar Gelar Penyampaian Visi-Misi Empat Balon Rektor

Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Rektor Universitas Tidar Periode 2026–2030 diselenggarakan, Selasa (15/9) di Gedung Kuliah Umum dr. H. R. Suparsono. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian transparansi suksesi kepemimpinan kampus.

Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., Ketua Panitia Pemilihan Rektor menyampaikan tahapan terdiri penjaringan, penyaringan, pemilihan serta penetapan dan pelantikan. Setelah melalui beberapa kali perpanjangan masa pendaftaran, panitia akhirnya resmi menetapkan empat nama bakal calon rektor yang akan melaju ke tahap berikutnya.

“Empat bakal calon rektor Untidar yaitu Prof. Dr. Drs. H. Najahan Musyafak, MA. dari UIN Walisongo Semarang; Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. dari Universitas Sebelas Maret; Dr. Agus Haryanto dari Universitas Jenderal Soedirman dan Prof. Dr. Ir. Gito Sugiyanto, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng. dari Universitas Jenderal Soedirman,” jelasnya.

Ibrahim menekankan sivitas akademika yang mengikuti kegiatan ini secara langsung di GKU dr. H. R. Suparsono bisa mengikuti agenda secara utuh dan aktif agar bisa memahami visi-misi tiap bakal calon rektor secara mendalam.

“Mari sivitas akademika bisa memanfaatkan momen ini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan strategis kepada para bakal calon rektor,” ujarnya.

Masing-masing bakal calon rektor diberikan waktu paparan 20 menit dilanjutkan tanya jawab 20 menit. Sesi ini dimoderatori oleh Dr. Triantono, S.H., M.H., Dosen Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Untidar.

Pada hari yang sama, setelah tahapan penyampaian visi, misi, dan program kerja proses akan berlanjut ke tahap penyaringan. Tahapan ini menyaring empat nama bakal calon menjadi tiga calon rektor. Tiga calon tersebut nantinya diwajibkan mengumpulkan dokumen rekam jejak (track record) serta menjalani sesi wawancara langsung dengan pihak kementerian.

“Tahapan pemilihan rektor direncanakan pada 13 Oktober 2026 jadwal ini menyesuaikan jadwal Menteri atau Pejabat Kementerian yang ditunjuk. Pada tahapan ini Senat memiliki 65% suara, sedangkan Menteri memiliki 35% suara,” tambah Ibrahim.

Sesuai arahan kementerian dan regulasi, proses dapat mengedepankan kemufakatan tanpa pemungutan suara untuk menghindari konflik internal (residu kepemimpinan) pascaseleksi.

Penulis : Vinaya

Editor : Humas Untidar