Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024 Jadi Ruang Orpfrof Guru Untuk Aktualisasi Kompetensi Diri

 

Jakarta, 2 Januari 2025  –  Organisasi Profesi (Orprof) Guru merupakan wadah yang memiliki peran penting untuk membantu guru agar memiliki kemampuan adaptif dengan berbagai perubahan dan memiliki ketahanan (resiliensi) terhadap tantangan. Demikian dikatakan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani dalam keterangannya di Jakarta, (2/1).
 
Dengan demikian diperlukan suatu regulasi yang mendorong Orprof Guru untuk memberikan kesempatan bagi guru dalam mengaktualisasikan kompetensi dirinya. “Oleh sebab itu, pada tanggal 16 Oktober 2024 lewat inisiasi yang melibatkan berbagai pihak, diantaranya pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal GTK (Ditjen GTK), bersama Tim Kerja Fasilitasi Pembinaan Orprof GTK sebagai representasi dari seluruh – organisasi pendidikan pada Ditjen GTK beserta Tim Akademisi, kami menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Terhadap Organisasi Profesi Guru,” urai Nunuk.
 
Melalui peraturan ini, Kemendikdasmen dapat memberikan ruang dan fasilitasi yang lebih baik bagi organisasi profesi guru untuk mengoptimalkan peran dalam mengembangkan profesionalitas guru serta menjalankan secara bersama-sama Kode Etik Guru dalam hal menjaga, meningkatkan kehormatan, dan martabat guru saat pelaksanaan tugas keprofesionalan.
 
Tak luput, dengan dukungan regulasi ini diharapkan para guru dapat lebih mudah mengakses pelatihan, berbagi pengalaman, dan memperluas wawasan demi menciptakan proses pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik.
 
“Kemendikdasmen akan melakukan berbagai strategi penyebarluasan (Permendikbudristek) lewat berbagai platform media sosial, sehingga masyarakat umum terutama guru terhindar dari banyak miskonsepsi/kesalahpahaman khususnya mengenai pengertian Orprof Guru,” jelas Nunuk.
 
Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Organisasi Profesi Guru merupakan perkumpulan berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru, dan guru wajib menjadi anggota organisasi profesi guru. Dengan kata lain, Orprof guru adalah dari dan untuk guru.  Sedangkan di Permendikbudristek no 67/2024 menyebutkan bahwasanya organisasi profesi guru merupakan perkumpulan berbadan hukum adalah bentuknya perkumpulan dan memiliki pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 
Lebih lanjut, komitmen Kemendikdasmen untuk menyebarluaskan Permendikbudristek no 67/2024 tersebut telah dilakukan lewat berbagai strategi. Salah satunya melalui Sosialisasi yang telah diadakan di 3 (tiga) wilayah regional yaitu di Kota Padang pada tanggal 21-22 November; di Kota Makassar pada tanggal 29-30 November; dan di Kota Surabaya pada tanggal 12-13 Desember, dengan unsur yang terlibat berasal dari pemerintah daerah, organisasi pendidikan pusat dan daerah, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah perjenjang negeri, swasta, dan agama, serta LPTK yang menyelenggarakan program pendidikan profesi guru (PPG).
 
Kemendikdasmen berharap dengan ditetapkannya Permendikbudristek no 67/2024 dapat mendorong Orprof Guru semakin mengoptimalkan diri dalam memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
 
“Selanjutnya, di dalam peraturan tersebut (Permendikbudristek no 67/2024), Kemendikdasmen menetapkan bentuk-bentuk fasilitasi yang dapat diberikan kepada organisasi profesi guru, guna mengoptimalkan peran organisasi guru”, pungkas Nunuk.

 

 

Kampus Merdeka: Perluas Akses Belajar Luar Kampus, Optimalkan Kompetensi Mahasiswa

Sanur, Bali, 1 Oktober 2024 – Sejak 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menginisiasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk menghadirkan solusi dalam menjembatani kebutuhan antara perguruan tinggi dan industri terkait kompetensi lulusan pendidikan tinggi. Upaya untuk memenuhi kebutuhan industri akan lulusan siap kerja memang masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Tantangan inilah yang mendorong Kemendikbudristek untuk mendesain program yang mendorong pemerataan akses bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang relevan bagi kebutuhan profesional. Melalui beragam pilihan aktivitas seperti praktik magang dan studi independen, pertukaran pelajar, wirausaha, dan pilihan proyek lain selama tiga semester, mahasiswa diharapkan semakin teruji dalam melakukan praktik baik yang mendukung pembelajaran di kampus hingga semester akhir. 

Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Kompetensi dan Manajemen, Pramoda Dei Sudarmo, menjelaskan kepada delegasi peserta Gateways Study Visit 2024 bahwa MBKM merupakan matchmaking yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berguru langsung kepada praktisi-praktisi terbaik di industri. “Pendekatan ini memberikan percepatan akses mahasiswa pada kemampuan berstandar tinggi (high-standard skills),” ujarnya di Bali, Selasa (1/10). 

Hingga saat ini, lebih dari dua juta mahasiswa sudah berpartisipasi pada kesempatan belajar di luar kampus melalui kebijakan Kampus Merdeka sejak 2020. Langkah ini menjadi salah satu solusi untuk memberi pengetahuan berbasis pengalaman dan meningkatkan daya saing bagi lebih dari 9,8 juta mahasiswa Indonesia yang tersebar dalam 32.592 program studi di 4.356 institusi perguruan tinggi. 

“Dengan kompleksitas jumlah dan skala tersebut yang didukung dengan platform Kampus Merdeka, pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya mencocokkan kebutuhan antara mahasiswa dan industri melainkan juga memungkinkan mahasiswa dapat mendaftar pada program yang diminati secara langsung. Sementara universitas simultan turut memantau kemajuan dan hasil dari para mahasiswa,” jelas Dei. 

Tantangan lain pada pendidikan tinggi yang dipaparkan Dei adalah kebutuhan anggaran dan sumber daya riset kampus yang terbatas. Menyikapi hal ini, Kemendikbudristek menggagas Kedaireka.id, platform pertama dan terbesar di Indonesia yang memberikan kesempatan bagi universitas, industri dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam menciptakan inovasi-inovasi melalui berbagai riset. Lebih lanjut, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di level pendidikan tinggi, Kemendikbudristek juga memfasilitasi perguruan tinggi ternama dunia untuk membuka kampus di Indonesia, dengan syarat harus berkolaborasi dengan fakultas-fakultas lokal.

Manfaat dari terobosan berbasis teknologi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek juga telah memberi hasil nyata bagi mahasiswa. Adhi Setiawan, lulusan program studi Teknik Informatika, Universitas Brawijaya adalah salah satu alumni yang mengikuti program Bangkit. Sebagai bagian dari Kampus Merdeka, pembelajaran mandiri yang berlangsung daring dan bersertifikat ini berfokus pada pengembangan teknologi digital seperti machine learning, mobile development, cloud computing, artificial intelligence, dan cyber security. Sistem ini memungkinkan individu, termasuk penyandang disabilitas seperti Adhi, untuk menyerap pengetahuan tentang industri digital dari para ahli di bidangnya dan menerapkannya ke dunia profesional. 

“Semakin hari, pengetahuan saya semakin bertambah. Pengalaman 900 jam belajar machine learning hingga bahasa Inggris membuat saya yang dulunya berkecil hati jadi lebih berani. Tanpa sadar, saya ternyata sudah mengambil langkah maju ke depan. Sekarang, saya berkarier sebagai AI engineer dan bisa bantu berkontribusi (dalam mengoptimalkan ilmu dan keterampilan saya) untuk industri kesehatan nasional,” kata Adhi.

Kisah sukses Adhi hanyalah salah satu praktik baik di mana ia dapat menerapkan pengetahuan dasar yang didapat dari kampus lalu membandingkannya dengan pembelajaran yang didapat dalam program untuk melengkapi pemahaman dan keterampilan yang dimiliki sebelumnya. Melalui proses ini, harapannya lebih banyak dampak positif yang teramplifikasi.  

Diskusi dalam sesi Deep Dive 2: “Higher Education Tech Ecosystem: Democratizing Access to Opportunities through Technology” di Gateways Study Visit Indonesia 2024 berlangsung dalam grup, di mana tiap grup diberi waktu untuk membahas perihal tantangan pendidikan yang ada dan saran terbaik berdasarkan studi kasus di negara masing-masing. Penambahan kurikulum mengenai kemampuan wirausaha menjadi salah satu topik usulan yang mencuat dalam diskusi. Langkah ini dinilai dapat mempertajam kemampuan mahasiswa dalam menganalisis situasi sekaligus kemampuan menyelesaikan masalah (problem solving skills).

Hari Kesaktian Pancasila 2024: Mendikbudristek Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter

Jakarta, 1 Oktober 2024 – Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menegaskan pentingnya program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Ia menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk mencetak generasi muda Indonesia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi harus menjadi bagian dari jati diri bangsa. Selama lima tahun terakhir, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghadirkan program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila untuk memastikan bahwa pelajar kita mampu menghayati nilai-nilai Pancasila,” ujarnya di Jakarta, pada Selasa (1/10).

Mendikbudristek menjelaskan bahwa program P5 menekankan pada pembelajaran yang aktif, bermakna, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Saat ini para pelajar di Indonesia tidak sekadar mempelajari Pancasila melalui pembelajaran tekstual, tapi juga terjun langsung ke lapangan dan menggali berbagai nilai Pancasila yang ada di lingkungan.

“Untuk mengintegrasikan pembelajaran Pancasila, berbagai aktivitas para pelajar, guru, bisa menggunakan berbagai macam perangkat ajar, mulai dari sastra, film, dan berbagai produk seni dan budaya lain. Para guru bisa merancang pembelajaran dengan berbasis pada isu-isu yang menjadi perhatian generasi muda saat ini. Seperti isu lingkungan hidup, permasalahan sosial, bencana alam, dan berbagai isu relevan lainnya,” tambah Nadiem.

Lebih lanjut, Menteri Nadiem menyampaikan bahwa metode pembelajaran Pancasila berbasis projek merupakan upaya Kemendikbudristek dalam melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul selangkah lebih dekat. “SDM unggul yang memiliki potensi untuk berkompetisi secara global, menguasai teknologi dan ilmu, dan memiliki karakter yang berlandaskan Pancasila. Inilah modal utama kita dalam menyambut Indonesia Emas 2045,” terangnya.

“Mari kita bersama mendukung implementasi program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Demi lahirnya SDM unggul yang akan membawa peradaban bangsa Indonesia melompat ke masa depan,” tegas Mendikbudristek.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengangkat tema “Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas”. Sebagai kegiatan inti, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Bertindak sebagai pembaca teks Pembukaan Undang-undang 1945 adalah Ketua MPR, Bambang Soesatyo. Sementara itu, pembaca teks Pancasila adalah Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti. Kemudian, bertindak sebagai pembaca ikrar adalah Ketua DPR, Puan Maharani. Upacara ditutup dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Turut hadir sekitar 800 tamu undangan yang terdiri atas keluarga pahlawan, jajaran Kabinet Indonesia Maju, perwakilan negara sahabat, Ketua Lembaga Tinggi Negara, perwakilan pelajar dari SD Negeri Lubang Buaya 13 Jakarta, SMP Negeri 81 Jakarta, SMP Negeri 157 Jakarta, SMA Negeri 113 Jakarta, SMA Negeri 71 Jakarta, SMA Negeri 8 Depok, dan SMA Negeri 2 Tangerang Selatan, serta tamu undangan lainnya.

Kemendikbudristek Raih Empat Penghargaan pada Media Relations Awards 2024

Bandung, 21 September 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meraih empat penghargaan pada Media Relations Awards dalam puncak peringatan ulang tahun ke-78 Serikat Perusahaan Pers (SPS). Apresiasi ini diberikan kepada media, korporasi, institusi, dan pemerintah daerah atas sumbangsihnya memajukan industri pers dan ekosistem media selama tahun 2024. 

Pada Sub Kategori Program Press Gathering Terbaik 2024 Gold Winner diraih Direktorat Jenderal Pendidikan (Ditjen) Vokasi, Kemendikbudristek. Lalu, untuk Sub Kategori Program Press Release Terbaik 2024 Silver Winner diraih oleh Kemendikbudristek dan Ditjen Vokasi. Berikutnya, untuk Sub Kategori Program Press Conference Terbaik 2024 Bronze Winner diraih Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. 

Pelaksana harian (Plh.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek, Anang Ristanto, merasa bersyukur atas capaian ini. Terlebih, ini adalah kali pertama siaran pers Kemendikbudristek meraih apresiasi pada kompetisi Media Relations. “Selamat atas kinerja dan dedikasi teman-teman selama ini. Semoga prestasi ini bisa menjadi semangat bagi rekan-rekan semua untuk menghasilkan produk media relations yang lebih berkualitas di masa mendatang,” ucapnya pada acara HUT ke-78 SPS yang mengangkat tema “Mewujudkan Pers Sehat, Pers Berkualitas” di Bandung, Jumat (20/9).

Dalam sambutan pembukaan, Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita, mengatakan bahwa penghargaan pada perayaan 78 tahun SPS menjadi sangat spesial karena menjadi puncak penyelenggaraan kompetisi Media Brand Awards, Media Relations Award, Pemimpin Divisi Komunikasi, Korporasi, dan Institusi Terpopuler. 

“Semua penghargaan tersebut diperuntukkan bagi media, korporasi, institusi, dan pemerintah daerah. Tak ketinggalan, akan ada juga penghargaan Lontar Awards dan Lestari Awards, bagi pemerintah dan pemimpin daerah atas budi jasa di bidang media dan budaya lokal,” tuturnya. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Bandung merupakan tempat di mana jejak pers dan peta kebangkitan nasional dilahirkan. Tiga surat kabar yang lahir di Bandung, Jawa Barat, yakni Medan Prijaji, Soeloeh Indonesia, dan Fikiran Ra’jat, menjadi trisula yang menemani perjuangan Soekarno dan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme dan imperialisme di berbagai belahan dunia. “Dan di tahun ini, jejak pers akan kembali terukir di Bandung melalui penyelenggaraan HUT 78 SPS dan bertepatan dengan perayaan 25 tahun lahirnya UU Pers, yakni UU Nomor 40 tahun 1999,” tuturnya. 

Tahun ini, SPS Indonesia memberikan apresiasi kepada 24 peraih Media Brand Awards 2024 dan 53 pemenang Media Relations Awards 2024, 11 penghargaan kepada korporasi dan institusi terpopuler di media arus utama 2024, serta 13 pemimpin Divisi Komunikasi Terpopuler di media arus utama 2024.

Dalam menentukan pemenang, SPS Indonesia menggandeng lima juri yang kompeten di bidangnya untuk menyeleksi ratusan entri yang masuk. “Rata-rata entri yang masuk sangat bagus. Banyak kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Maria Wongsonegoro, PR Consultant, yang menjadi juri kategori Media Relation, Press Conference, dan Press Gathering.

Berikutnya, Praktisi Kehumasan, Jojo S. Nugroho, yang menjadi juri kategori Media Relation, Press Conference, dan Press Gathering, turut menambahkan, “Entri yang masuk lebih banyak 50% dan lebih variatif dari tahun kemarin.”

“Semua yang masuk sudah memenuhi standar press release yang baik. Catatan saya adalah bagaimana memasukkan data dalam sebuah siaran pers,” tutur Pung Purwanto, Pemimpin Redaksi Sindonews.com. 

Sementara Tri Agung Kristanto, selaku Wakil Ketua Umum Harian Kompas, mengatakan, “Materi yang masuk sangat beragam. Tim Humas korporat terlihat sudah menguasai teori bagaimana membuat siaran pers yang baik.”

Asmono Wikan sebagai juri kategori Media Relation, Press Conference, Press Gathering, dan Press Release, menambahkan, “Ada beberapa entri yang masuk dan mencuri perhatian. Selamat kepada pemenang. Ke depannya semoga bisa lebih baik lagi sukses dan semakin berkembang.”

Urgensi Generasi Muda Berkontribusi dalam Pengembangan Bahasa Indonesia

Jakarta, 17 September 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Pengembangan dan Pelindungan (Pusbanglin) Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), terus mengembangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Melalui Diseminasi KBBI Kemitraan dengan Komisi X DPR RI, Badan Bahasa berupaya untuk memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap menjadi komunikasi, pendidikan, dan ekspresi budaya yang kuat di Indonesia.

Kepala Pusbanglin, Imam Budi Utomo menyampaikan bahwa urgensi pengembangan KBBI karena merupakan sumber daya pendidikan yang sangat berharga bagi siswa, pendidik, dan peneliti, yang menyediakan referensi yang otoritatif bagi mereka untuk memahami kosakata bahasa Indonesia yang terus berkembang. Selain itu, KBBI juga dapat meningkatkan komunikasi di antara penutur bahasa Indonesia, sehingga memungkinkan percakapan yang lebih tepat dan ekspresif.

Menurut Imam, kekayaan bahasa Indonesia harus tetap terpelihara dan dikembangkan dengan menggabungkan kata-kata dan ungkapan baru yang muncul dari berbagai ranah kehidupan, termasuk teknologi, sains, dan budaya populer. “Sebab, bahasa Indonesia secara resmi telah ditetapkan sebagai bahasa resmi ke-10 dalam Sidang Umum UNESCO. Oleh karena itu, sebagai bahasa internasional, kosakatanya harus kaya,” jelasnya di Jakarta, Selasa (17/9).

Adapun perkembangan entri KBBI sejak pertama kali pada tahun 1988 sebanyak 62 ribu entri, KBBI II  tahun 1991 sebanyak 72 ribu entri, KBBI III tahun 2001 sebanyak 78 ribu entri, KBBI IV tahun 2008 sebanyak 90 ribu entri, KBBI V tahun 2016 sebanyak 112 ribu entri, KBBI VI tahun 2023 sebanyak 120 ribu entri, serta KBBI tahun 2024 ditargetkan sebanyak 200 ribu entri. “Semoga tahun ini tercapai,” harapnya.

Selain KBBI, terdapat tiga program prioritas Badan Bahasa lainnya yaitu internasionalisasi bahasa Indonesia, literasi kebahasaan dan kesastraan, serta pelindungan bahasa dan sastra. Dalam menyukseskan berbagai program tersebut, Badan Bahasa merangkul dan berkolaborasi dengan generasi muda melalui Duta Bahasa serta menggandeng komunitas sastra. Imam menyebut, hingga saat ini sudah ada ribuan Duta Bahasa yang tersebar di berbagai provinsi. Kepada generasi muda ia berpesan, “Kalian adalah jembatan kami (Badan Bahasa) untuk berbicara tentang bahasa dan sastra,” tutur Imam.  

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan menekankan peran generasi muda untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan bahasa Indonesia khususnya pemanfaatan KBBI secara lebih luas. Ia menyampaikan bahwa bahasa Indonesia dari sisi kebijakan adalah identitas. Oleh karena itu, ketika menjadi identitas maka harus nampak secara jelas kebermanfaatannya.

“Kalian harus bangga dan kami titip bahasa Indonesia karena ini adalah identitas bangsa dan kalian adalah pemain utama dalam mengembangkannya. Maka ketika bicara diseminasi seperti sekarang ini, kita perlu merangkul anak-anak muda untuk terlibat secara aktif,” ujarnya.

Cici, perwakilan dari mahasiswa Universitas Indraprasta, Jakarta, mengajak pemuda dan pemudi untuk berkontribusi menggunakan dan mengembangkan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan. “Mari, kita gunakan bahasa Indonesia lebih masif lagi di ruang publik. Sebab, kalau bukan kita sebagai generasi muda, siapa lagi,” tutup Cici.

Berikutnya, mahasiswi Tyzar, semester 7 dari Universitas Bung Karno, Jakarta, menilai penting untuk mempelajari dan mengembangkan bahasa Indonesia di era digital seperti sekarang. Sebab, sebagai identitas bangsa, generasi penerus juga harus tahu menggunakan bahasa Indonesai dengan baik, benar dan sesuai konteksnya. “Saat ini anak muda lebih banyak menggunakan bahasa gaul dan campuran bahasa Inggris terutama saat berkumpul dengan teman sebaya,” ungkapnya.  

Beberapa hal kecil yang bisa dilakukan dan dibiasakan adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik ketika menulis caption di media sosial. Lalu, unggah konten sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. “Dengan begitu, kita bisa berkontribusi melestarikan bahasa Indonesia dalam keseharian kita,” jelasnya.

“Sebagai generasi muda perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik sebagai sarana berkomunikasi agar bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai identitas bangsa di tingkat nasional maupun internasional,” tutup Tyzar.

ULT Kemendikbudristek Kembali Raih Penghargaan pada Ajang The Best Contact Center Indonesia 2024

Jakarta, 12 September 2024 – Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berhasil meraih penghargaan dalam acara The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2024 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu (11/9). Ini kali keduanya ULT Kemendikbudristek berpartisipasi pada ajang yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA). Pada kesempatan ini, ULT Kemendikbudristek berhasil mendapatkan 4 penghargaan pada kategori Program Korporat, yaitu Gold – Employee Engagement, Gold – Contact Center Operations, Gold – Technology Innovation, dan Silver – The Best Customer Experience. 

Pelaksana harian (Plh.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Anang Ristanto, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih oleh ULT Kemendikbudristek. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Indonesia Contact Center Association atas penghargaan yang telah diberikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim, penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi kami untuk terus berupaya menghadirkan inovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ucap Anang.

Sementara itu, Perwakilan Tim Pengelola Contact Center ULT Kemendikbudristek, Emi Salpiati, mengutarakan rasa syukur dan terima kasihnya atas dukungan pimpinan dan seluruh tim contact center Kemendikbudristek. “Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Kemendikbudristek meraih 3 emas dan 1 perak pada kategori Program Korporat pada TBCCI tahun 2024. Terima kasih banyak atas dukungan seluruh pimpinan Kemendikbudristek. Semoga capaian ini meningkatkan semangat seluruh tim contact center Kemendikbudristek dalam melayani masyarakat,” ujar Emi.

Senada dengan Emi, Head of Customer Operations – GovTechEdu, Achmad Moesadad, mengatakan bahwa penghargaan yang diterima oleh ULT Kemendikbudristek merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim ULT Kemendikbudristek.

“Penghargaan ini merupakan bukti bahwa pengembangan layanan publik yang dilakukan sejak 2021 hingga saat ini diakui oleh Juri Internasional dari Praktisi Contact Center Internasional. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan dari Bapak/Ibu Pimpinan yang terus memotivasi kami untuk memberikan yang terbaik,” tutur Moesadad.

ICCA sendiri merupakan forum yang didirikan pada tahun 2003 yang telah berkontribusi pada pertumbuhan contact center di Indonesia, khususnya pada pengembangan industri, baik mulai dari perbankan, asuransi, ritel, telekomunikasi, maupun industri minyak dan gas.

Ajang kompetisi TBCCI diselenggarakan oleh ICCA setiap tahun sejak tahun 2007. TBCCI yaitu suatu ajang penghargaan dunia contact center tingkat nasional di Indonesia, yang mendapatkan pengakuan secara internasional oleh Contact Center Association of Asia Pacific (CC-APAC). Kompetisi ini merupakan ajang untuk saling berbagi pengalaman dan prestasi dalam pelayanan contact center dari jenjang staf sampai dengan manajer. Diharapkan pelaku contact center mendapatkan wawasan baru serta inspirasi untuk dapat meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat pengguna layanan.

The Best Contact Center Indonesia 2024 menjadi pelaksanaan lomba yang ke-18 dan dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan September 2024. Kategori lomba yang diselenggarakan secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, Program Korporat, Individual, dan Kerja Sama Tim. 

Pada ajang sebelumnya, ULT Kemendikbudristek berhasil mendapatkan Platinum – The Best Technology Innovation. Sedangkan pada tahun ini, ULT Kemendikbudristek mengikuti dua kategori yaitu, Program Korporat dan Individual. Pada kategori Program Korporat, ULT Kemendikbudristek mengikuti subkategori Employee Engagement, Customer Experience, Contact Center Operatios, dan Technology Innovation. Sedangkan pada kategori Individual, ULT Kemendikbudristek mengikuti subkategori Agent Back Office, Agent Inbound, Agent Quality Assurance, Agent Digital Media, dan Team Leader.

Kemendikbudristek Dapat Tambahan Anggaran untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Program Prioritas

Jakarta, 11 September 2024 – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menegaskan bahwa tambahan anggaran Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Panja Pembiayaan Pendidikan sebesar Rp10,4 triliun akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Tambahan anggaran ini sudah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan program wajib dan prioritas Kemendikbudristek. Salah satu komponen terbesarnya adalah program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, baik itu tunjangan maupun sertifikasi,” urai Mendikbudristek dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (11/9),

Lebih lanjut, Mendikbudristek menambahkan komponen yang tidak kalah penting adalah revitalisasi sarana dan prasarana dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). “Dua hal ini penting untuk peningkatan kualitas universitas kita. Selain itu, dengan dengan BOPTN yang memadai, tekanan untuk peningkatan UKT juga berkurang,” ujarnya.

Dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, bahwa tambahan anggaran sejumlah Rp10,4 triliun tersebut dialokasikan untuk sejumlah program dengan rincian sebagai berikut. Pertama, program Sekolah Unggulan yang menargetkan empat sekolah dengan total alokasi sebesar Rp2 triliun. Kemudian, pendanaan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS dan keberlanjutan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan total alokasi sebesar Rp 3.79 triliun, terbagi untuk 1) TPG Non PNS yang menyasar 185.096 orang dengan nilai anggaran Rp3 triliun; 2) PPG on-going dan PPG baru (prajabatan dan dalam jabatan) yang menyasar 503.171 orang dengan nilai anggaran Rp738 miliar; dan 3) program non gelar bagi guru dan tenaga kependidikan (microcredential) yang menyasar 400 orang dengan nilai anggaran Rp11 miliar.

Selanjutnya, pendanaan untuk program Tunjangan Profesi Dosen (TPD), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan sarana prasarana PTN memiliki total alokasi sebesar Rp3.36 triliun, dengan rincian 1) TPD yang menyasar 39.079 orang dengan nilai anggaran Rp172 miliar; 2) BOPTN pendidikan tinggi yang menyasar 76 lembaga dengan nilai anggaran Rp1.17 triliun; 3) sarana dan prasarana PTN yang menyasar 76 lembaga dengan nilai anggaran Rp1.1 triliun; 4) program pembinaan PTS yang menyasar 600 lembaga dengan nilai anggaran Rp300 miliar; serta 5) beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Darmasiswa, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN), dan program non gelar pendidikan tinggi yang menyasar 15.513 orang dengan nilai anggaran Rp612 miliar.

Sarana dan prasarana perguruan tinggi vokasi (PTV) dan teaching factory SMK memiliki total alokasi sebesar Rp1.25 triliun, yang terbagi untuk 1) sarana dan prasarana PTV yang menyasar 49 lembaga dengan nilai anggaran Rp261 miliar; 2) SMK non Pusat Keunggulan yang menyasar 82 lembaga dengan nilai anggaran Rp41 miliar; 3) SMK teaching factory yang menyasar 1.045 lembaga dengan nilai anggaran Rp434 miliar; 4) BOPTN Vokasi yang menyasar 49 lembaga dengan nilai anggaran Rp216 miliar; 5) pendidikan non gelar vokasi yang menyasar 15.900 lembaga dengan nilai anggaran Rp55 miliar; serta peningkatan dan penyegaran keterampilan Pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang menyasar 3880 orang/7 unit dengan nilai anggaran Rp250 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, menyoroti Kemendikbudristek sebagai suatu kementerian yang sangat inovatif. Dengan banyaknya terobosan yang diciptakan melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbudristek telah mentransformasikan pendidikan agar lebih merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami ingin berpesan agar Kemendikbudristek memastikan usulan-usulan bagi program prioritas yang mendesak namun belum tertuang di pagu saat ini, termasuk anggaran tambahan, dipastikan untuk diusulkan pada pagu perubahan di masa berikutnya,” ucapnya.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kemendikbudristek yang telah mengelaborasi alokasi penambahan anggaran secara detail. “Kita sudah memproyeksikan terkait kesejahteraan guru dan dosen, sarana dan prasarana perguruan tinggi, program-program vokasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, kami menyatakan persetujuan terkait alokasi anggaran yang telah disampaikan,” urainya.

Pemilihan Duta Bahasa Nasional 2024 Perkuat Karakter, Martabat, dan Daya Saing Bangsa

Jakarta, 4 September 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) terus berupaya meningkatkan peran generasi muda di Indonesia dalam memantapkan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing sesuai dengan ranah penggunaannya masing-masing.  

Melalui kegiatan Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional Tahun 2024 yang diikuti oleh 62 orang duta bahasa sebagai perwakilan putra dan putri terbaik dari 31 provinsi, yang diselenggarakan pada 2–7 September 2024 ini, bertujuan untuk memperkuat karakter, martabat, dan daya saing bangsa pada era perpaduan revolusi industri 4.0 dan society 5.0.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Hafidz Muksin, dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada seluruh peserta terbaik duta bahasa dari setiap provinsi. “Selamat kepada generasi muda yang hadir di ruangan ini sebagai generasi terpilih yang memiliki kecerdasan, kemauan, tekad, dan motivasi tinggi serta memiliki sikap positif dalam menjaga bahasa Indonesia,” ucapnya di Jakarta, Senin (2/9).

Selain itu, para peserta juga diharapkan dapat mengimplementasikan apa yang menjadi gagasan dalam aktivitas krida bahasa di setiap daerahnya. Menurutnya, ajang Pemilihan Duta Bahasa Nasional bukan hanya sekadar seremonial belaka yang dilakukan rutin setiap tahun namun yang lebih penting bagaimana para duta bahasa dapat merealisasikan berbagai gagasannya ke dalam tindakan nyata (krida). “Oleh karena itu, tujuan utama (kegiatan) adalah untuk memastikan agar apa yang menjadi gagasan dari para duta bahasa dapat direalisasikan, itu yang terpenting,” tutur Hafidz saat memberi motivasi kepada duta bahasa.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga berharap agar duta bahasa dapat menjadi mitra strategis Badan Bahasa yang turut menyukseskan berbagai program kebahasaan dan kesastraan di wilayah masing-masing. “Artinya, karena menjadi mitra tentu harus memiliki kesetaraan agar kemitraan bisa seiring sejalan yang saling memberikan manfaat satu sama lain,” ungkapnya.

Selanjutnya, Ketua Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan dan Bahasa Hukum, Eko Marini, melaporkan bahwa Badan Bahasa telah melaksanakan kegiatan Pemilihan Duta Bahasa sejak tahun 2006. Kegiatan pembinaan untuk generasi muda ini terus berlanjut dan mendapat dukungan. Sebab, bermanfaat untuk pembinaan generasi muda di seluruh wilayah Indonesia khususnya dalam peningkatan sikap positif generasi muda terhadap bahasa Indonesia.

Zaky Andriva Hibatullah, Terbaik I Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang terpilih sebagai Pak Lurah dalam Pemilihan Duta Bahasa Nasional Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam ajang Pemilihan Duta Bahasa Nasional ini hendaklah peserta tidak hanya  berkompetisi di ajang nasional, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis sampai akhir. “Tentunya menjadikan duta bahasa nasional yang lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan Trigatra Bangun Bahasa (utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing) yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ungkapnya sembari menyampaikan visi misi.

Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional Tahun 2024 dilaksanakan melalui penyampaian materi dan  penilaian. Materi yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan pemilihan duta bahasa dan pengetahuan umum kebahasaan dan kesastraan. Sementara itu, untuk menentukan pemenang terbaik dilakukan penilaian terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta. Pemateri dan penilai terdiri atas pakar dan praktisi yang berasal dari lembaga profesional, universitas, dan Badan Bahasa. Adapun materi dalam pemilihan ini adalah (1) Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan untuk Generasi Muda, (2) Peran Duta Bahasa sebagai Mitra Pelaksana Program Badan Bahasa, (3) Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional, dan (4) Pengutamaan Bahasa Indonesia dalam Berbagai Ranah. Selain itu, adapula materi tentang (5) Revitalisasi Bahasa Daerah, (6) Penulisan Artikel Kebahasaan dan Kesastraan (Penulisan Artikel Ilmiah Populer), (7) Pembuatan Konten Kebahasaan dan Kesastraan di Media Sosial, serta (8) Teknik Wicara Publik.

KIP Kuliah Bantu Wujudkan Mimpi Anak Indonesia

Jakarta, 24 Agustus 2024 — Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang diluncurkan sejak 2021 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Sebagai bentuk konsistensi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) terus berupaya menyempurnakan akses agar layanan ini semakin mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
 
Adhika Ganendra, Kepala Puslapdik menyampaikan bahwa tahun ini KIP Kuliah telah menjangkau 101.000 mahasiswa atau sebesar 50 persen dari total kuota, yaitu 200.000 mahasiswa, yang sebelumnya adalah siswa kurang mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur tes dan prestasi.
 
“Jadi berdasarkan data integrasi antara siswa penerima bantuan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan siswa yang lolos ke jenjang pendidikan tinggi melalui jalur tes dan prestasi, menunjukkan semakin banyak siswa miskin yang telah dibantu untuk mencapai prestasi dan masuk perguruan tinggi, baik melalui jalur tes maupun prestasi,” tutur Adhika dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar pada Kamis, (23/8/2024). Ia menambahkan, jumlah tersebut 10 persen lebih tinggi dibanding tahun lalu.
 
Dalam webinar yang sama, Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Muhammad Sholeh, menyampaikan bahwa sebagai upaya implementasi Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, pihak kampus mengadakan seleksi bagi mahasiswa yang ingin mendaftar KIP Kuliah dengan rata-rata kuota 4.000 sampai 5.000 orang di tiap tahunnya.
 
“Mahasiswa yang memiliki KIP Kuliah ini diprioritaskan terutama jika keluarganya terdaftar di Program Keluarga Harapan (PKH), lalu terdaftar dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), lalu jika anak tersebut berasal dari panti asuhan atau berstatus yatim, piatu. Nanti kita juga akan survei kondisi di rumahnya, lalu kita peringkatkan,” jelasnya. Sholeh menambahkan, jika asal mahasiswa pendaftar masih di dalam provinsi Jawa Timur, tim survei dari kampus akan datang langsung ke lokasi. Jika di luar itu, survei dilakukan melalui panggilan video (video call).
 
Salah satu mahasiswa penerima KIP Kuliah dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Syarifah Luthfiah Quraisy, mengungkapkan alasannya yang ingin mendapatkan KIP Kuliah untuk mengejar cita-citanya untuk kuliah di fakultas kedokteran.
 
“Saya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, khususnya fakultas kedokteran dan ingin meringankan beban ibu saya yang merupakan orang tua tunggal. Informasi KIP Kuliah saya dapatkan dari Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Makassar, termasuk persyaratan dan pendaftarannya,” kata  Syarifah. Ia juga menggali informasi di internet dan bertanya ke penerima terdahulu.
 
Nizam Zulfi Zakaria, penerima KIP Kuliah dari Universitas Brawijaya juga merasa terbantu dengan adanya program ini.  KIP Kuliah tak hanya membawa Nizam bisa melanjutkan kuliah, tetapi juga menjadi jembatan untuk meraih gelar sebagai Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional.
 
“Saya berharap siapapun menterinya, siapapun presidennya, program KIP ini bisa terus dijalankan, bahkan ditambah kuotanya. Karena ini adalah langkah kongkret pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan,” tutur Nizam. Tak lupa ia berpesan kepada teman-teman lainnya untuk terus berusaha meskipun terkendala dari sisi finansial. “Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan,” katanya.
 
KIP Kuliah menyasar empat kategori mahasiswa. Pertama, alumni SMA/SMK/sederajat yang telah memiliki KIP di tahun berjalan atau dua tahun sebelumnya. Kedua, mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan merupakan bagian dari PKH dan memiliki KKS. Selain itu juga termasuk mahasiswa yang tinggal di panti sosial maupun panti asuhan. Ketiga, mahasiswa yang berasal dari daerah bencana alam, daerah konflik, atau daerah yang memiliki kekhususan. Terakhir mahasiswa dengan keterbatasan akses seperti penyandang disabilitas atau mahasiswa yang berasal dari daerah 3T.
 
Pada Senin, 29 Juli 2024, sistem KIP Kuliah sempat terganggu akibat peretasan Pusat Data Nasional (PDN), Namun PDNS 2 telah pulih dan dapat diakses kembali. Calon mahasiswa yang sudah mendaftar dan lulus SNBP atau SNBT perlu segera reclaim akun, melengkapi data, mengunggah dokumen, dan mencetak formulir serta kartu peserta KIP Kuliah hingga 30 Agustus 2024 melalui laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id.
 
Untuk calon mahasiswa yang belum mendaftar dan ingin mendaftar melalui jalur seleksi mandiri, pendaftaran dibuka dari 29 Juli hingga 31 Oktober 2024 di laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/. Mahasiswa yang sudah terdaftar disarankan untuk masuk ke sistem melalui akun masing-masing.

Kemendikbudristek Gelar Diseminasi KBBI dalam Rangka Kemitraan Bersama Komisi X DPR RI

Jakarta, Kemendikbudristek – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah produk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sebagai acuan kebahasaan dan sarana informasi kebahasaan bagi pengguna bahasa Indonesia. KBBI merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan bahasa melalui penyediaan kamus bahasa. KBBI terus diperbarui dan dikembangkan oleh Badan Bahasa melalui aplikasi KBBI Daring.
 
Aplikasi tersebut memungkinkan penyusunan kamus menjadi lebih mudah dan cepat, bahkan terbuka bagi seluruh pengguna KBBI untuk ambil bagian dengan membuat usulan-usulan kosakata. Untuk itu, Badan Bahasa, Kemendikbudristek, berusaha menyosialisasikan upaya yang telah dikembangkan tersebut dengan menghadirkan tokoh sastra dan kelompok masyarakat melalui pelaksanaan Diseminasi Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rangka Kemitraan dengan Komisi X DPR RI, Minggu (18/8), di Hotel Luminor, Bandung.
 
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Imam Budi Utomo, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Herawati, serta turut hadir pula anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Saeful Bachri dan anggota DPRD Kabupaten Bandung M. Hailuki.
 
Diseminasi ini merupakan bentuk transparansi dan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terkait dengan program yang telah dilakukan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan KBBI sebagai sebuah produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
 
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Imam Budi Utomo menjelaskan, “Ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Bahasa kepada masyarakat secara langsung di hadapan Komisi X DPR RI yang salah satunya memiliki fungsi pengawasan terhadap program pemerintah,” ujarnya.
 
Dede Yusuf mengamini bahwa salah satu tugas Badan Bahasa adalah menyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan konsep dasar, selain untuk merekam semua bahasa yang ada, juga untuk menjaga agar jangan sampai suatu saat bahasa ini hilang. “Saat ini masyarakat masih menggunakan bahasa sebatas pada komunikasi, belum banyak yang berkembang pada kemampuan-kemampuan diplomasi, mempersatukan, dan kompetensi tertentu dalam bahasa,” tutur Dede Yusuf.
 
Selaras dengan hal itu, salah satu sastrawan, Agus R. Sarjono, pada kesempatan yang sama mengatakan jika ingin melihat pemikiran sebuah bangsa, lihatlah kamus bahasanya. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat umum pun dengan sastrawan itu berbeda dalam mendefinisikan suatu hal.
 
“Ketika KBBI mendefinisikan rakyat dengan cara eksplisit ‘penduduk suatu negara’ dan ‘orang kebanyakan’ atau ‘orang biasa’, sastrawan menjelaskan dengan cara lain, seperti pada karya Hartoyo Andang Jaya, rakyat ialah kita jutaan tangan mengayun dalam kerja, rakyat adalah kita otak yang menapak sepanjang jemaring angka-angka,” ungkapnya. Bertalian dengan tema pembicaraan ini, Agus berharap pemerintah memiliki program yang mewajibkan membaca karya sastra pada tiap jenjang pendidikan. “Minimal SD 5 judul, SMP 10 judul, dan SMA 15 judul,” pungkasnya.
 
Bahasa yang digunakan oleh masyarakat terkadang memang serampangan sesuai dengan kebiasaan di lingkungannya. Dede Yusuf mempertanyakan penggunaan bahasa di ruang publik yang kerap ia temui. “Kenapa di hotel-hotel selalu digunakan kata toilet atau WC?” tanyanya kepada hadirin. “Jika dalam masyarakat Sunda terbiasa dengan istilah jamban, seharusnya dengan KBBI ini kita dapat mengganti penggunaan itu (toliet dan WC, red.) misalnya dengan kata hadas ataupun tandas,” tegas Dede. Ia berharap masyarakat dapat mempergunakan kosakata di KBBI dalam situasi apa pun dan Badan Bahasa dapat menggali kosakata di masyarakat untuk dimuat dalam KBBI.
 
Untuk mengonfirmasi hal itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Herawati, mengungkapkan bahwa saat ini KBBI telah memuat sejumlah 120.000 entri. “Tahun ini Badan Bahasa menargetkan akan menambahnya hingga 200.000 entri termuat di KBBI. Perlu diketahui pula oleh masyarakat bahwa KBBI tidak hanya memuat kata baku, namun juga terdapat ragam tidak baku dan cakapan,” kata Herawati.
 
Lebih lanjut, menurut Agus bahasa percakapan di masyarakat sebatas digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Seseorang tidak akan bisa menyampaikan ide atau gagasan penting  jika bertutur dengan bahasa gaul “lu-gue– lu-gue”. “Masyarakat harus mengetahui KBBI agar dapat menggunakan bahasa formal (dengan membedakan ragam baku dan tidak baku, red.) agar dapat menyampaikan ide yang berterima untuk sebuah situasi (kebahasaan),” pungkasnya.
 
Saat ini masyarakat dapat memanfaatkan produk KBBI edisi VI secara daring dengan mengunjungi laman kbbi.kemdikbud.go.id atau mengunduh aplikasi KBBI VI melalui gawai atau ponsel pintar. Di dalamnya terdapat fitur-fitur untuk mencari beragam definisi beserta contoh penggunaan yang juga dilabeli dengan penjelasan kebakuan kata, termasuk penanda bahasa dan ragam keilmuan. Selain itu, para penggunan juga dapat berpartisipasi dalam pemerkayaan entri KBBI melalui usulan pembuatan entri baru atau sunting entri dan definisi dengan menjadi pengguna terdaftar pada laman tersebut.