Mendiktisaintek Dorong Penguatan Perguruan Tinggi dalam Industrialisasi

Gresik—Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto mendorong kemajuan dan penguatan tata kelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII. 

Hal ini disampaikannya pada acara Penguatan Tata Kelola PTS se-Jawa Timur bersamaan dengan diresmikannya Universitas Sunan Gresik (USG), Rabu (24/9).

“Tentu, harapan kami adalah PTS-PTS di Jawa Timur bisa terus berkembang dan tumbuh ke depan,” ujar Menteri Brian.

Menteri Brian menyoroti banyaknya tantangan yang dihadapi Indonesia karena berbagai faktor ekonomi dan geopolitik.

“Perguruan tinggi adalah pusat pertumbuhan di Indonesia. Sejatinya, kampus memiliki program-program yang sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi. Ini yang harus sedikit demi sedikit kita ciptakan dan dukung,” tegas Menteri Brian.

Menteri Brian mendorong adanya riset oleh sivitas akademika berdasarkan masalah yang dihadapi oleh industri dan masyarakat. Hal ini dapat memunculkan suatu hubungan saling menguntungkan bagi kedua pihak. Kampus dapat tumbuh sebagai pusat kajian dan pusat solusi, sementara industri dan masyarakat akan mendapatkan jawaban dari masalah yang mereka hadapi.

Dalam semangat memajukan perekonomian negara, Rektor USG, Abdul Muhith menyampaikan dalam laporannya bahwa USG telah mendapatkan 2.873 mahasiswa baru dari 3.616 pendaftar. USG terdiri atas 5 fakultas dan 20 program studi.

“Kami sudah menjalin hubungan dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan 60 perusahaan besar di Kabupaten Gresik, untuk menampung para lulusan dalam pelatihan selama 6 bulan,” ujar Rektor Muhith.

Menteri Brian mengapresiasi langkah gesit USG dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul demi menyongsong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berkomitmen untuk terus mendukung penguatan PTS sebagai motor penggerak inovasi dan industrialisasi, demi mewujudkan daya saing bangsa yang berkelanjutan.

Dirjen Dikti: LLDIKTI Pegang Kendali Strategis untuk Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi Indonesia

Sebab pengetahuan adalah piranti utama membangun peradaban, maka pendidikan adalah peta jalannya

Semarang — Di tengah derasnya tuntutan global terhadap pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama para pimpinan LLDIKTI Wilayah I–XVII mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun Pemutakhiran Organisasi dan Tata Laksana LLDIKTI yang digelar di Semarang pada Jumat (19/9).

Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi sekaligus menyamakan langkah dalam menjamin mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Tak hanya menghadirkan para kepala LLDIKTI, forum ini juga dihadiri oleh Dirjen Dikti Khairul Munadi, dan beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Khairul Munadi, menekankan pentingnya pemahaman bersama mengenai regulasi baru, yakni Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini ada sebagai penyempurnaan dari Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

“Permendiktisaintek ini adalah komitmen kita untuk menghadirkan perguruan tinggi yang kokoh, adaptif, dan berdampak bagi bangsa. Kami bertujuan memastikan bahwa sosialisasi berjalan dengan baik sehingga tidak ada multitafsir di perguruan tinggi,” tutur Dirjen Khairul.

Untuk itu Kemdiktisaintek menyiapkan berbagai materi sosialisasi. Termasuk buku saku Frequently Asked Questions (FAQ), yang dirancang untuk menjawab isu-isu krusial sekaligus menyederhanakan pemahaman di lapangan. Menurutnya, LLDIKTI memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam menjangkau perguruan tinggi agar substansi regulasi benar-benar dipahami secara merata.

Pada saat yang bersamaan, sesi berikutnya diisi oleh Tenaga Ahli Mendiktisaintek Bidang Pendidikan Tinggi T. Basaruddin, yang membedah substansi revisi regulasi penjaminan mutu. Menurutnya, perubahan dari Permen 53/2023 menuju Permen 39/2025 lahir dari banyak masukan sejak peruh  tahun 2024, khususnya terkait penyesuaian untuk program studi baru dan perguruan tinggi yang berkembang pesat.

Prinsip utama dalam peraturan baru ini adalah pergeseran menuju principle-based regulation. Artinya, aturan dibuat lebih bersifat norma umum, memberikan keleluasaan perguruan tinggi untuk mengelola mutu sesuai konteks masing-masing. 

“Misalnya, masa studi yang selama ini identik delapan semester tidak lagi dipatok kaku. Jika mahasiswa mampu menyelesaikan dalam tujuh semester, itu sah dan diperkenankan,” jelas Basaruddin.

Hatta, Basaruddin menambahkan komponen utama penjaminan mutu tetap sama. Meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara otonom oleh perguruan tinggi, serta Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Kedua sistem ini saling melengkapi untuk memastikan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan Tridharma.

Dalam paparannya, Basaruddin juga menekankan kembali tiga komponen inti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian masyarakat. Ketiganya tidak bisa dipisahkan dan harus berjalan beriringan.

Khusus untuk standar proses pembelajaran, Permen 39/2025 menegaskan pentingnya fleksibilitas. Perguruan tinggi diberi ruang lebih besar dalam mengatur metode pembelajaran, mulai dari tatap muka, pembelajaran jarak jauh, hingga kombinasi keduanya. Selain itu, pengakuan atas pembelajaran lampau (Recognition of Prior Learning/RPL) juga diperluas untuk memberi kesempatan mahasiswa mempercepat masa studinya.

Poin penting lainnya adalah standar luaran atau capaian lulusan. Perguruan tinggi wajib melakukan evaluasi berkala untuk memastikan capaian benar-benar terukur.

“Atensi pada standar luaran sangat krusial, karena dari sinilah kualitas SDM unggul dihasilkan,” ungkap Basaruddin.

Pertemuan ini kembali menegaskan posisi LLDIKTI sebagai perpanjangan tangan Kementerian dalam urusan penjaminan mutu. LLDIKTI diharapkan mampu memastikan setiap perguruan tinggi memahami regulasi dengan benar, sekaligus mendorong budaya peningkatan mutu berkelanjutan.

“Proses asesmen tidak boleh membebani secara administratif, harus efisien, dan berbasis data yang sudah terkumpul di PDDikti,” tutup Basaruddin, seraya menambahkan bahwa LAM dan BAN-PT juga didorong menjadi fasilitator dalam peningkatan mutu.

Dari Kaltara untuk Indonesia: Sekolah Garuda Jadi Simbol Pemerataan dan Akses Pendidikan Berkualitas

Tanjung Selor–Pemerintah terus menaruh perhatian besar pada dunia pendidikan sebagai kunci memperkuat daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0 dan tantangan global. Salah satu isu yang masih dihadapi adalah keterbatasan akses pendidikan di daerah perbatasan, baik dari sisi fasilitas, ketersediaan tenaga pendidik, maupun sarana pendukung belajar. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, jumlah penduduk usia 16–18 tahun (setara Sekolah Menengah Atas) yang berstatus belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi di Indonesia adalah sebanyak 3.433.154 anak. Kaltara, jumlahnya mencapai 21,11% dari total rentang usia 16–18 tahun. Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Kaltara berada pada angka 27,98, lebih rendah dari rata-rata nasional yakni di angka 32,00. Berkaca pada data yang ada, sangat perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan akses pendidikan di Kaltara.

Untuk menjawab tantangan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan lokasi dan pembangunan Sekolah Garuda di Tanjung Selor, Rabu (17/9). 

Penyerahan sertifikat lahan sekolah yang lahan calon Sekolah Garuda di Tanjung Selor, Kaltara yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menandai langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan pendidikan unggul di wilayah perbatasan.

“Investasi tanah ini untuk Kaltara dan untuk bangsa. Kehadiran sekolah unggul di daerah perbatasan ini merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI),” kata Wamen Fauzan.

Presiden RI, Prabowo Subianto telah menetapkan target pendirian Sekolah Garuda baru dan Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 100 sekolah hingga tahun 2029. Pernyataan Wamen Fauzan ini sejalan dengan apa yang dikatakan Asisten Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Tri Santoso, dalam kesempatan yang sama.

“Arahan Pak Presiden, PHTC dan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dipercepat. Maka, salah satu komitmen kami adalah untuk mengawal Sekolah Garuda. Kita dan pemerintah daerah bersama-sama mendampingi proses teknis setelah ini,” ujar Deputi Tri.

Konsep Sekolah Garuda mencakup sekolah baru di wilayah perbatasan termasuk Kaltara, serta implementasi sistem dan kurikulum pada sekolah existing, dengan fasilitas lengkap dan kuota beasiswa agar pemerataan akses bisa tercapai. Program Sekolah Garuda diharapkan menjadi pemicu agar siswa, masyarakat, dan sekolah lain di daerah-daerah perbatasan akan turut terdorong kemajuannya.

“Kemdiktisaintek berkomitmen untuk menjamin perluasan dan peningkatan akses pendidikan prauniversitas yang berkualitas bagi anak bangsa demi kemajuan Indonesia,” tegas Wamen Fauzan.

Proses pembangunan Sekolah Garuda di Tanjung Selor akan segera dimulai pada Oktober 2025, dan diharapkan sekolah dapat beroperasi serta menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026. Sinergi ini akan memastikan tersedianya pendidikan berkualitas dunia di perbatasan, sehingga Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang berkarakter dan berdaya saing global yang siap memasuki perguruan tinggi top dunia.

Amanat dan Komitmen Bersama untuk Perkuat Layanan Pendidikan Tinggi

Jakarta–Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Togar Mangihut Simatupang menegaskan pentingnya amanat dan komitmen bersama sebagai panduan kerja seluruh jajaran. Hal ini disampaikannya dalam Penyampaian Amanat dan Komitmen Bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) serta Kegiatan Hasil Karya dan Karsa, Senin (8/9). Sesjen Togar menyampaikan delapan poin amanat dan komitmen bersama yang telah ditegaskan oleh Mendiktisaintek, Brian Yuliarto, yaitu:

  1. Menjunjung etika di atas hukum.

Setiap kebijakan dan tindakan tidak hanya taat aturan, tetapi juga memenuhi standar etika dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Diktisaintek.

  1. Menggunakan kewenangan secara amanah.

Jabatan bukan kekuasaan absolut. Setiap keputusan bebas dari konflik kepentingan dan berpihak pada kepentingan rakyat serta ekosistem Diktisaintek.

  1. Mewujudkan pelayanan paripurna.

Pelayanan prima menjadi budaya kerja bersama, dengan standar waktu yang jelas, transparan, dan konsisten dalam perbaikan berkelanjutan.

  1. Menegakkan transparansi dan akuntabilitas.

Tata kelola diperkuat melalui audit legal dan sosial, memastikan regulasi berpihak pada pelayanan serta hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat.

  1. Mengelola bantuan dan grant secara bersih.

Setiap bantuan sosial pendidikan dan hibah dikelola dengan proses bisnis yang patuh regulasi, adaptif terhadap pembaruan, dan bebas penyimpangan.

  1. Menggunakan anggaran secara tepat dan bermanfaat.

Anggaran dipakai secara akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. Semua kegiatan harus berdampak nyata bagi masyarakat akademik, bukan rutinitas seremonial.

  1. Mempercepat penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan mendukung program prioritas seperti BMN, KIP-K, grant penelitian, hingga Sekolah Garuda.

  1. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan tuntas.

Setiap rekomendasi BPK diselesaikan cepat, tepat, dan terukur untuk memastikan tata kelola yang lebih baik setiap tahunnya. Bangun Semangat Pengabdian Sesjen Togar menekankan bahwa komitmen tersebut harus menjadi pedoman bersama dalam berkinerja. Prinsip kerja berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan amanah merupakan prioritas, sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi dan dalam menjalankan tugas sebagai pengabdi masyarakat. “Kinerja yang kita lakukan harus berdampak nyata, bukan hanya angka di laporan. Semangat pengabdian ini harus memiliki memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Sesjen Togar. Di luar delapan poin tersebut, Sesjen Togar juga mendorong praktik baik yang perlu dijalankan oleh seluruh pegawai, antara lain akuntabilitas dan tanggung jawab sebagai payung dari berkomunikasi, kompetensi, komitmen dan kontribusi, instruksi dan inisiatif, intervensi, serta menghindari benturan kepentingan. Penasihat Khusus Mendiktisaintek, Marsetio turut hadir dan mengingatkan bahwa peran pendidikan tinggi kini menjadi sorotan publik. Hal ini semakin menjadi pendorong bagi para pegawai Kemdiktisaintek untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. “Kita harus siap bekerja dengan baik dan terus meningkatkan kompetensi agar perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi optimal bagi bangsa,” ujar Marsetio. Sebagai penutup, Sesjen menyerahkan buku “Inovasi Visioner” serta “Diktisaintek Berdampak” kepada perwakilan unit kerja sebagai hasil karya dan karsa para pegawai Kemdiktisaintek. Kedua buku tersebut menjadi simbol kerja keras jajaran Kemdiktisaintek dalam berinovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa, dan seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kemdiktisaintek.

Perguruan Tinggi sebagai Problem Solver

Bandung-Indonesia tengah bersiap menyongsong satu abad kemerdekaan pada tahun 2045. Di tengah momentum ini, pendidikan tinggi dituntut untuk tidak berhenti sebagai ruang reproduksi pengetahuan, melainkan sebagai motor transformasi bangsa. 

Indonesia memiliki lebih dari 4.300 perguruan tinggi. Namun, masih terdapat tantangan ketimpangan kualitas dan relevansinya. Tahun 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) baru mencapai 32,00%, sementara APK PT Singapura sudah di atas 90%. Di samping itu, terdapat 1,01 juta sarjana menganggur. Padahal, Sumber Daya Alam Indonesia menjadi salah satu yang besar di dunia. Inilah yang disebut oleh Presiden Prabowo sebagai Paradoks Indonesia. 

Untuk menghadapi hal ini, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan merumuskan sejumlah strategi untuk memperkuat peran kampus dalam membawa perubahan baik bagi bangsa. Hal ini disampaikan dalam orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-68 Universitas Padjadjaran di Bandung, Kamis (11/9).

Keempat strategi tersebut antara lain:

1. Penguatan tata kelola, kepemimpinan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. 2. Transformasi akademik dan digitalisasi kurikulum. 3. Pembangunan ekosistem inovasi, riset, dan keberlanjutan. 4. Kolaborasi pentahelix antara akademisi, pemerintah, industri, masyarakat, dan media.

Upaya ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk memperluas akses pendidikan tinggi, memperbaiki kualitas dosen, serta mendorong riset yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

“Perguruan tinggi tidak boleh berhenti sebagai ruang reproduksi pengetahuan. Sebagai Kampus Berdampak, universitas harus hadir sebagai problem solver, penjawab keresahan masyarakat, dan penggerak transformasi bangsa. Produk riset jangan hanya berhenti di prototipe, tetapi harus dihilirisasi kepada masyarakat,” tegas Wamen Fauzan. 

Senada, Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto melalui visi Asta Cita menekankan pembangunan manusia unggul dan penguasaan ilmu pengetahuan sebagai pilar kemandirian bangsa. Pendidikan tinggi menjadi instrumen utama dalam mencetak SDM produktif, inovatif, dan berdaya saing global.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto kerap menegaskan arah kebijakan Kemdiktisaintek, yakni Diktisaintek Berdampak, bertujuan menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif, adaptif terhadap disrupsi, serta mampu memberi solusi nyata bagi masyarakat.

Di akhir, Wamen Fauzan mempertegas kolaborasi antarlembaga untuk mewujudkan perguruan tinggi sebagai lokomotif bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

“Mari wujudkan tata kelola yang mendorong deelitisasi dan mengutamakan kebermanfaatan. Perguruan tinggi, industri, media, dan masyarakat bahu-membahu memperluas akses,  menumbuhkan mutu, memperkuat relevansi, dan memberi dampak,,” pungkas Wamen Fauzan.

Kemdiktisaintek Gelontorkan Rp123,9 Miliar untuk Program Riset Konsorsium, Mahasiswa Berdampak, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jakarta—Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) melaksanakan penandatanganan kontrak pelaksanaan Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB), Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah dan Kewirausahaan, serta Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Batch III bersama sejumlah perwakilan perguruan tinggi, Rabu (10/9).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memaksimalkan kualitas riset di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Ditjen Risbang telah merumuskan kebijakan agar pendanaan yang relatif terbatas tetap mampu menghasilkan penelitian yang berdampak luas.

“Ditjen Risbang telah melakukan formulasi agar riset berkualitas tetap dapat dimaksimalkan meski dengan dukungan dana yang terbatas. Saya berharap capaian yang ada dapat terus dirawat, karena saya yakin banyak penelitian unggul yang bisa kita dorong menuju hilirisasi,” tegas Menteri Brian.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menghadirkan solusi atas persoalan nasional, salah satunya melalui riset pengelolaan sampah.

“Jika hasil riset ini diterapkan di seluruh kampus, perguruan tinggi tidak hanya mampu mengelola sampahnya sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan sekitar, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Menteri Brian.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang), Fauzan Adziman, dalam laporannya memaparkan rincian alokasi pendanaan. Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) memperoleh alokasi sebesar Rp45,4 miliar untuk mendanai 82 proposal. Sementara itu, Program Mahasiswa Berdampak mendapatkan dukungan pendanaan sebesar Rp30,1 miliar untuk 263 proposal.

Pada bidang pengabdian kepada masyarakat, Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah dan Kewirausahaan dialokasikan dana sebesar Rp13,7 miliar untuk 101 judul proposal dari 67 perguruan tinggi. Selain itu,  Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Batch III memperoleh pendanaan sebesar Rp34,7 miliar yang mendukung 948 judul proposal dari 434 perguruan tinggi.

“Melalui program-program ini, kami berharap riset dan inovasi dapat berkembang secara nyata dan langsung menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Dirjen Fauzan.

Program RIKUB merupakan skema riset kolaboratif yang mendorong sinergi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri (DUDI), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), lembaga pemerintah, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Program ini dirancang untuk menjembatani “valley of death”, yaitu fase kritis ketika banyak inovasi potensial gagal mencapai tahap hilirisasi produk.

Sementara itu, Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh BEM dirancang untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai pelaku utama pembangunan sosial melalui wadah organisasi mahasiswa. Melalui kepemimpinan dan gerakan BEM, generasi muda diberi ruang strategis untuk merancang program ilmiah, memanfaatkan hasil riset sebagai dasar intervensi, serta berkontribusi langsung dalam memecahkan persoalan riil di masyarakat. Program ini tidak hanya mendorong aksi sosial, tetapi juga menumbuhkan budaya reflektif, berpikir kritis, dan kolaboratif dengan pendekatan partisipatif bersama masyarakat.

Program Pengabdian kepada Masyarakat dirancang Kemdiktisaintek untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Batch III, program ini memberi kesempatan tambahan bagi perguruan tinggi untuk berpartisipasi lebih luas dan inklusif. Dosen dan mahasiswa didorong terlibat aktif dalam merancang serta melaksanakan solusi atas persoalan nyata di lapangan, dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam setiap tahap kegiatan.

Di sisi lain, Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Wilayah dan Kewirausahaan merupakan salah satu inisiatif strategis Kemdiktisaintek yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat melalui dua pendekatan utama: berbasis potensi wilayah dan pengembangan kewirausahaan. Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya solusi nyata atas permasalahan lokal, sekaligus mengoptimalkan keunggulan daerah agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Risbang, I Ketut Adnyana, menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada para penerima bantuan operasional yang hadir dalam acara penandatanganan kontrak. Ia menegaskan bahwa Kemdiktisaintek siap memberikan bimbingan teknis apabila diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program.

“Kami memiliki dua harapan untuk skema-skema ini: pertama, dampak yang nyata bagi penerima bantuan maupun masyarakat sasaran; kedua, terjalinnya kolaborasi yang sehat, bukan kompetisi,” pungkas Direktur Ketut.

Melalui berbagai skema pendanaan tersebut, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem riset dan pengabdian yang berkelanjutan. Sinergi antara perguruan tinggi, mahasiswa, industri, dan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi pembangunan bangsa.

Ditjen Risbang Selenggarakan Pelatihan Penulisan Paten 2025 untuk Perkuat Inovasi Perguruan Tinggi

Surakarta — Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menyelenggarakan Pelatihan Penulisan Deskripsi Permohonan Paten (PDPP) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada 2–4 September 2025 di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan diikuti oleh 50 dosen serta peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah dan sekitarnya.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peneliti dan dosen dalam menyusun dokumen deskripsi permohonan paten sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini merupakan bagian dari strategi Ditjen Risbang untuk mempercepat hilirisasi hasil riset agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh industri dan masyarakat.

Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Ditjen Risbang Yos Sunitiyoso, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mendorong pemanfaatan hasil riset.

“Kegiatan ini bisa mempercepat hilirisasi riset, dan kami berharap para peserta dapat segera mengajukan permohonan paten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Harun Joko Prayitno, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan Ditjen Risbang menjadikan UMS sebagai mitra penyelenggara.

“Kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi kami siap mendampingi dan membimbing para peserta sampai benar-benar mampu mendaftarkan produk kekayaan intelektualnya. UMS berkomitmen mendukung percepatan hilirisasi hasil riset melalui peningkatan kualitas penulisan paten dan pemanfaatannya untuk masyarakat,” ungkapnya.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi tentang teknik penulisan dokumen paten, penelusuran kebaruan invensi, dan praktik penyusunan deskripsi permohonan paten. Para narasumber yang dihadirkan merupakan praktisi dan akademisi berpengalaman di bidang kekayaan intelektual.

Salah satu peserta, Tri Hannato Saputra dari Politeknik ATMI Solo, menyampaikan manfaat yang diperoleh dari pelatihan ini.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya dosen politeknik, karena kami terbiasa melakukan riset dengan output berupa produk. Melalui pelatihan ini, kami mendapatkan nilai tambah karena kini dapat mendaftarkan paten untuk produk yang telah kami hasilkan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Ditjen Risbang berharap dapat meningkatkan kualitas penulisan paten di perguruan tinggi, memperkuat hilirisasi hasil riset, dan membangun ekosistem inovasi nasional yang inklusif, kolaboratif, dan berdampak bagi masyarakat.

Mendiktisaintek Dorong Guru Besar Perkuat Inovasi Kampus, Hadirkan Solusi Strategis Nasional

Jakarta-Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menerima audiensi Ketua Dewan Profesor (DP) sejumlah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) di Indonesia. Audiensi ini dihadiri oleh Marlina (Ketua DP Universitas Andalas),  Arlette Suzy Puspa Pertiwi (Ketua DP Universitas Padjadjaran), Evy Damayanthi (Ketua DP Institut Pertanian Bogor), serta Eko K. Budiardjo (Wakil Ketua DP Universitas Indonesia), Rabu (27/8).

Dalam pertemuan tersebut, Mendiktisaintek menekankan pentingnya menjaga integritas akademik dan mengajak guru besar berperan lebih aktif untuk hadirkan solusi bagi bangsa.

Selain itu, Menteri Brian juga mendorong peningkatan kualitas publikasi ilmiah Indonesia agar sejajar dengan negara lain. Keterlibatan diaspora akademisi Indonesia di luar negeri diharapkan dapat memperkuat peran jurnal nasional melalui kontribusi sebagai editor maupun reviewer.

Menteri Brian menyoroti pentingnya aksi nyata dari perguruan tinggi dalam mendorong solusi strategis nasional, seperti dalam hal pengelolaan sampah di kampus dan kemandirian PTNBH melalui inovasi, paten, serta royalti.

“Kalau teori-teori tentang pengelolaan sampah mungkin sudah banyak, tapi yang kita butuhkan adalah bukti nyata pengelolaan dan solusinya,” tutur Menteri Brian.

Evy menuturkan bahwa perguruan tinggi bukan hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai benteng nilai-nilai moral dan akademik.

“Itu muruah perguruan tinggi untuk menjaga etika, integritas akademik, dan mencegah plagiarisme,” kata Evy.

Pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah dan Dewan Profesor dalam menjaga muruah akademik. Melalui kolaborasi yang erat, diharapkan perguruan tinggi tidak hanya melahirkan karya riset berkualitas dan inovasi nyata, tetapi juga terus menjadi penjaga etika serta integritas akademik bagi pembangunan bangsa.

Kemdiktisaintek Pacu Kampus Indonesia Jadi World Class University

Jakarta-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dorong penguatan pendidikan tinggi Indonesia, melalui penandatanganan kontrak Program Equity 2025 World Class University (WCU)/ Times Higher Education (THE) Impact Rankings dengan 23 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), Selasa (26/8).

Program ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi secara merata, guna meningkatkan kualitas riset dan reputasi akademik, yang bermitra dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Program ini mencakup kemitraan antara PTN BH, PTN Badan Layanan Umum (BLU), PTN Satker (Satuan Kerja), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

“Kami mengapresiasi LPDP yang terus mendukung kita dengan dana abadi yang kali ini dialokasikan untuk peningkatan riset. Dengan pendanaan yang telah dialokasi untuk program ini, silakan bersinergi antara para dosen di kampus masing-masing, dorong penelitian dari riset fundamental hingga terapan, serta lakukan kolaborasi antarkampus,” ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto.

Menteri Brian menekankan bahwa pemeringkatan perguruan tinggi merupakan dampak dari peningkatan kualitas kampus,serta cerminan kualitas riset Indonesia dibandingkan negara lain. Para rektor yang hadir didorong untuk saling berbagi ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi dengan pihak dalam maupun luar negeri untuk mengetahui praktik baik di bidang masing-masing. 

Program Equity 2025 merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021,  tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan dalam rangka memperkuat pendidikan tinggi. Peringkat global merupakan indikator dengan tujuan akhir untuk mewujudkan keunggulan dalam pengajaran, kuat dalam riset, inovatif dalam teknologi, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat memberikan kontribusi nyata untuk bangsa dan dunia sesuai paradigma “Diktisaintek Berdampak”. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdiktisaintek, Khairul Munadi dalam laporannya.

“Kita arahkan dana abadi pendidikan untuk percepatan dan pemerataan transformasi pendidikan tinggi. Program ini didesain agar konsisten dan berkelanjutan,” jelas Dirjen Khairul.

Senada dengan Mendiktisaintek, Dirjen Khairul juga mengapresiasi LPDP yang berkontribusi tidak hanya sebagai pengelola dana, tetapi sebagai mitra strategis Kemdiktisaintek yang memastikan pendanaan akan dikelola dengan akuntabel, transparan, dan berdampak.

Direktur Fasilitasi Riset LPDP, Ayom Widipaminto menekankan bahwa pengelolaan dana abadi perguruan tinggi merupakan instrumen penting untuk mendorong transformasi pendidikan tinggi Indonesia. Harapannya, pendanaan dari program ini bisa langsung memperkuat kapasitas riset, pengajaran, dan daya saing global 23 PTN BH penerima program Equity 2025.

“Hari ini menjadi titik awal perguruan tinggi, sebagai lokomotif perkembangan riset dan teknologi, dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik,” ungkap Ayom.

Program Equity 2025 merupakan bentuk komitmen Kemdiktisaintek dalam memperkuat kapasitas riset, inovasi, dan daya saing perguruan tinggi nasional. Melalui program ini, pemerintah memastikan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa serta mendukung kebijakan publik secara berkelanjutan.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti, Mukhamad Najib, serta rektor dan perwakilan rektor dari 23 PTN BH yang menerima bantuan dari Program Equity 2025.

Menuju University 4.0: Peran Dewan Pendidikan Tinggi untuk Akselerasi Diktisaintek Berdampak

Jakarta – Apa yang akan diwariskan pendidikan tinggi Indonesia menjelang usia 100 tahun kemerdekaan? Pertanyaan inilah yang menjadi pijakan utama dalam Peluncuran dan Rapat Kerja Perdana Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) periode 2025–2029 pada Rabu (20/8). Acara yang dihadiri oleh Wamendiktisaintek, Dirjen Dikti, para rektor, tokoh pendidikan, praktisi industri, tokoh masyarakat serta para pejabat di lingkungan kementerian/lembaga, menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah pendidikan tinggi, sains dan teknologi untuk Asta Cita.

Melalui Keputusan Menteri Nomor 202/M/KEP/2025 dan Nomor 207/M/KEP/2025, DPT hadir sebagai langkah strategis dalam memperkuat transformasi pendidikan tinggi, sains, dan teknologi menuju University 4.0, di mana kampus tidak hanya berfokus pada pendidikan dan riset, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, menekankan pentingnya pelibatan publik dalam arah kebijakan pendidikan tinggi.

“DPT menjadi wadah partisipatif yang strategis untuk memastikan keterlibatan aktif, inklusif, dan berkelanjutan dari berbagai elemen masyarakat dalam merumuskan kebijakan pendidikan tinggi nasional,” ujar Wamen Fauzan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mohammad Nuh, sebagai Dewan Pengarah DPT mengingatkan bahwa pendidikan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman serta mendorong inovasi yang relevan bagi kebutuhan masyarakat. Transformasi ini tercermin dalam evolusi Universitas 4.0 yang menghadirkan transformasi sosial-ekonomi sekaligus menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan. 

Sementara itu, Dirjen Dikti menegaskan peran DPT sebagai mitra strategis kementerian dalam mendorong terwujudnya Diktisaintek Berdampak.

“Visi kami adalah menghadirkan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, kami menekankan pemerataan akses, riset yang menjawab kebutuhan masyarakat, serta tata kelola yang berintegritas, Kehadiran DPT akan menjadi penguat dalam memastikan transformasi ini berjalan dengan partisipatif dan berkelanjutan,” jelas Dirjen Khairul.

Sebagai advisory board bagi Kemdiktisaintek, DPT akan mengawal peningkatan mutu, akses, relevansi, dan dampak pendidikan tinggi agar benar-benar dirasakan masyarakat. Anggota DPT dibagi ke dalam tiga komisi, yaitu Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Tata Kelola, yang masing-masing berfokus pada pengembangan kebijakan sesuai bidangnya.

Paradigma Transformasi Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menegaskan bahwa perguruan tinggi harus bergerak melampaui fungsi tradisionalnya. Peningkatan akses, mutu, dan relevansi menjadi fondasi utama, sementara dampak hadir sebagai penegas bahwa seluruh upaya tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. 

“Dengan dukungan sains dan teknologi sebagai penghasil solusi, lulusan perguruan tinggi diharapkan menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial-ekologis, sekaligus pencapaian SDGs,” ujar Dirjen Dikti.

“Dewan Pendidikan Tinggi, kita berharap arah pendidikan tinggi Indonesia semakin jelas, berdampak, dan mampu menjawab tantangan zaman,” pungkas Muhadjir Effendy, sebagai Dewan Pengarah DPT.

Peluncuran DPT 2025–2029 ini merupakan langkah strategis menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari program pendidikan dokter di daerah 3T, kolaborasi kampus dengan industri, hingga kebijakan yang lebih adaptif bagi PTN dan PTS, semua diarahkan agar pendidikan tinggi Indonesia benar-benar berdampak untuk pembangunan bangsa.