Perkuat Standardisasi Teknologi Pengelolaan Sampah, Kemdiktisaintek Gandeng BSN

/in , /by

Jakarta—Peningkatan hilirisasi riset dan inovasi perguruan tinggi melalui percepatan standardisasi nasional, sekaligus mendukung penyelesaian isu strategis nasional menjadi salah satu agenda strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Komitmen ini diperkuat saat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menerima jajaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Kantor Kemdiktisaintek, Kamis (26/2).

Dalam pertemuan tersebut, Mendiktisaintek menekankan bahwa standardisasi merupakan instrumen penting agar hasil riset dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan masyarakat. 

“Pada akhirnya, standardisasi harus mampu mendukung produk-produk riset kita. Kita perlu memastikan hasil riset dapat memberi dampak nyata,” tegas Menteri Brian.

Menteri Brian mendorong pembentukan program kolaboratif antara Kemdiktisaintek dan BSN untuk memfasilitasi inovator dalam penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya bagi produk-produk baru yang belum memiliki standar. Banyak inovasi perguruan tinggi, mulai dari alat kesehatan, teknologi material maju, hingga teknologi lingkungan yang memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan komersialisasi karena belum tersedianya standar.

“Kita bisa buat program bersama untuk para inovator. SDM dosen kita bisa menjadi bagian dari program BSN dalam penyusunan standar. Ini akan mempercepat proses dan memastikan standar berpihak pada inovasi nasional,” ujar Menteri Brian.

Langkah ini menjadi wujud konkret kebijakan Diktisaintek Berdampak, di mana riset tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi menjadi produk terstandar, dipercaya industri, dan siap masuk pasar.

Pengelolaan Sampah Jadi Sorotan Strategis

Isu pengelolaan sampah menjadi salah satu pembahasan utama. Menteri Brian menyoroti pentingnya dukungan standardisasi terhadap teknologi insinerator dan pengujian parameter lingkungan seperti dioksin dan furan.

Selama ini, pengujian parameter tertentu masih dilakukan di luar negeri dengan biaya tinggi. Menteri Brian mendorong optimalisasi laboratorium dalam negeri, termasuk pemanfaatan teknologi Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS) beresolusi tinggi, agar Indonesia mampu melakukan pengujian secara mandiri dan efisien.

Dukungan standardisasi terhadap pengelolaan sampah dinilai sangat penting agar teknologi yang dikembangkan termasuk hasil riset perguruan tinggi dapat memenuhi persyaratan regulasi dan diterapkan secara luas.

Dalam paparannya, Plt. Kepala BSN, Yustinus Kristianto Widiwardono menyampaikan bahwa saat ini terdapat 10.069 SNI aktif yang digunakan oleh dunia usaha dan industri. BSN juga telah mengakreditasi ribuan lembaga penilaian kesesuaian serta memperluas pengakuan internasional melalui berbagai skema kerja sama multilateral.

Plt. Kepala BSN menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kolaborasi dengan Kemdiktisaintek, termasuk dalam mendukung penyusunan standar untuk teknologi pengelolaan sampah dan inovasi strategis lainnya. BSN juga menekankan pentingnya peningkatan peran akademisi sebagai konseptor standar nasional maupun internasional, sehingga keunggulan riset Indonesia dapat berkontribusi dalam pembentukan standar global.

Audiensi juga membahas peningkatan jumlah laboratorium perguruan tinggi yang terakreditasi, khususnya ISO/IEC 17025. Pemerataan laboratorium terakreditasi di berbagai wilayah, termasuk kawasan timur Indonesia, menjadi perhatian bersama.

Kemdiktisaintek membuka peluang dukungan melalui program pendanaan dan pelatihan untuk percepatan akreditasi laboratorium kampus. Dengan demikian, laboratorium tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan dan penelitian, tetapi juga menjadi pusat layanan pengujian bagi industri dan kebutuhan nasional, termasuk pengelolaan lingkungan.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi teknis dan menjadwalkan pertemuan rutin guna memastikan kolaborasi berjalan efektif dan terukur. Sinergi antara Kemdiktisaintek dan BSN diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem inovasi nasional yang terstandar, kredibel, dan berdaya saing global. Melalui kolaborasi ini, kebijakan ‘Diktisaintek Berdampak’ terus diwujudkan dalam aksi nyata menghubungkan riset, standardisasi, industri, serta solusi atas tantangan nasional seperti pengelolaan sampah dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Mendiktisaintek: Penguasaan Iptek, Kunci Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

/in , /by

Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menekankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) merupakan kunci utama bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing global dan keluar dari middle income trap. Hal ini disampaikan pada Ramadhan Leadership ICMI 2026 yang diselenggarakan di BRIN kawasan Gatot Subroto, Rabu (25/2)

Dalam paparannya, Menteri Brian menyoroti bahwa struktur industri di indonesia masih didominasi oleh sektor operasional serta belum berbasis teknologi, sehingga berpotensi tertinggal dalam kompetisi global. Mendiktisaintek juga menyoroti tantangan defisit talenta global yang akan membuat Indonesia kehilangan talenta unggul.

“Defisit talenta global ini memberikan tantangan tersendiri bagi bangsa kita, artinya akan banyak negara yang membutuhkan talenta-talenta yang memiliki kualifikasi penguasaan sains dan teknologi lebih tinggi,” jelas Menteri Brian.

Mendiktisaintek juga menuturkan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan per kapita sebagai indikator utama menuju negara maju yang hanya dicapai melalui penguatan pendidikan tinggi, industrialisasi berbasis teknologi, hilirisasi sumber daya, serta kemandirian pangan nasional.

“Kita harus bisa mengejar ketertinggalan kita dengan menguasai teknologi dan membangun industri di tanah kita sendiri,” tegas Menteri Brian.

Namun demikian, Menteri Brian juga menyebutkan upaya keluar dari middle income trap harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menguasai sains dan teknologi. Momentum bonus demografi hingga 2040 merupakan jendela kesempatan krusial bagi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

“Kondisi demografi usia produktif kita masih lebih tinggi dari usia 50% dari usia non-produktif itu sampai 2040. Kalau kita melewati momen itu, berarti kita belum tentu bisa menjadi negara maju dan harus menunggu 50 tahun lagi 100 tahun lagi,” tutur Mendiktisaintek.

Sebagai penutup, Mendiktisaintek mengajak para peserta untuk mengadopsi etos kerja dan nilai-nilai spiritual yang kuat. Dengan memadukan penguasaan sains teknologi tinggi dan semangat pengabdian bagi bangsa, Indonesia optimis dapat mengulang sejarah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kemdiktisaintek dan Komisi X DPR bahas Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Jawa Tengah

/in , /by

Semarang-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Semarang Provinsi  Jawa Tengah masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, di Kantor Bupati Semarang, Senin (23/2).

Kegiatan ini antara lain bertujuan untuk mendapat masukan berupa data data faktual bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, perpustakaan, riset dan inovasi serta statistik di daerah yang di kunjungi, mendapat masukan terkait pokok pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI, memantau implementasi rekomendasi beberapa Panja Pengawasan Komisi X DPR RI, kendala dan permasalahannya dan langkah langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam kunjungan tersebut, Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Hasan Chabibie mengatakan problematika pendidikan yang ada di Kabupaten Semarang baik dari sisi guru, kemudian di sisi sarana-prasarana, kemudian ketersediaan layanan perpustakaan maupun tadi juga disampaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi kuliah kita yang di Provinsi Jawa Tengah masih sangat rendah di angka 26,37%. 

‘’Khusus berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi  juga di sampaikan bahwa Data Penerima KIPK untuk tahun 2025 di Kabupaten Semarang ini memang masih sangat kecil, dibandingkan dengan Kota Semarang tentu ini karena kampusnya juga lebih sedikit’’, ujar (SAM) Hasan.

Hasan berharap untuk Data Penerima KIPK ini, harus mendapatkan lebih banyak perhatian di tahun-tahun berikutnya. Kemudian dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi juga tadi menyampaikan bahwa bisa dilakukan kerjasama, riset antara Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Tengah khususnya untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di pemerintah daerah.

Hasan juga mengatakan forum Diskusi ini menjadi medium dan sarana untuk kemudian kita bisa menangkap persoalan-persoalan itu lebih presisi di lapangan, sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di Kementerian berkoordinasi dengan Komisi X bisa menyelesaikan persoalan-persoalan konkret yang ada di lapangan.

Sementara itu, Pimpinan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati menyampaikan bahwa Kunjungan reses ke kota Semarang dan seluruh jajaran mengatakan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari forum pertemuan ini adalah yang mengemukakan soal guru yang ada di sekolah negeri yang belum mempunyai status.

‘’Kesenjangan antara akses dan kualitas pendidikan, dengan kata lain meskipun akses pendidikan saat ini sudah baik, kabupaten semarang masih harus bekerja keras untuk mengejar ketinggalan, kualitas sumber daya manusia agar dapat setara dengan capaian nasional,’’ ujar My Esti Wijayati.

My Esti Wijayati juga mengatakan dalam proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan metode kodifikasi yang mencakup Undang-Undang Pendidikan Tinggi serta Undang-Undang Guru dan Dosen apa yang perlu diperhatikan agar pengaturan mengenai otonomi perguruan tinggi, pendanaan, riset dan kesejahteraan dosen lebih selaras, tidak tumpang tindih dan efektif meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

My Esti Wijayati juga mengatakan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Jawa Tengah hanya mencapai 26,37 persen, angka ini jauh tertinggal dibandingkan rata-rata nasional (32 persen). Rendahnya partisipasi ini selaras dengan capaian rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Tengah sekitar 8-15 tahun, dan mengidentifikasikan bahwa mayoritas penduduk tidak melanjutkan Pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi X DPR RI dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait sektor pendidikan, khususnya menjelang rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Ngesti Nugraha menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan harapan daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu, Kabupaten Semarang berharap kuota Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dapat ditingkatkan agar lebih banyak siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh bantuan pendidikan.

Turut hadir dalam kunjungan Reses tersebut Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening; Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani; Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan, Wawan Yogaswara; Staf Ahli Bidang Regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Samsudin; Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pusat Statistik, Yopi; Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik, Edy Mahmud; serta perwakilan pimpinan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Semarang.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 

Anggaran KIP Kuliah Terus Meningkat, Pemerintah Pastikan Akses Pendidikan Tinggi Tetap Terjaga

/in , /by

Jakarta—Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan bahwa anggaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, Jumat (20/2).

Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek, tren jumlah penerima KIP Kuliah terus meningkat setiap tahun sejak 2020. Tren ini terlihat pada penerima mahasiswa baru maupun total penerima secara keseluruhan, termasuk penerima yang sedang menjalani studi (ongoing).

Pada tahun 2020, anggaran KIP Kuliah tercatat sebesar Rp6,5 triliun. Anggaran tersebut terus meningkat secara signifikan hingga mencapai Rp14,9 triliun pada tahun 2025 dengan jumlah sasaran penerima sebanyak 1.044.921 mahasiswa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2026, alokasi anggaran KIP Kuliah berdasarkan DIPA naik menjadi Rp15.323.650.458.000 dengan sasaran penerima sebanyak 1.047.221 mahasiswa.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menuturkan bahwa Kemdiktisaintek terus mengawal program KIP Kuliah agar anggarannya tidak berkurang dan program dapat terlaksana lebih baik lagi.

Menteri Brian menyebut bahwa KIP Kuliah merupakan instrumen strategis untuk memastikan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, Menteri Brian berkomitmen bahwa Kemdiktisaintek akan terus memperluas akses pendidikan melalui program KIP Kuliah yang merupakan “Jembatan Harapan” bagi siswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan studi dan memastikan anak-anak Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi namun berprestasi, tetap bisa menempuh dan lulus pendidikan tinggi. Kemdiktisaintek akan terus memastikan bahwa bantuan biaya hidup dari KIP Kuliah adalah hak penuh mahasiswa dan perguruan tinggi serta semua pihak lain dilarang melakukan pungutan bagi penerima KIP Kuliah.

Skema Distribusi KIP Kuliah

Terkait perbedaan distribusi jumlah penerima di perguruan tinggi tertentu, Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek selaku pengelola KIP Kuliah menyampaikan bahwa variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.  

Distribusi kuota KIP Kuliah pada periode 2020–2024 didasarkan pada daya tampung masing-masing program studi berdasarkan akreditasi program studi pada masing-masing perguruan tinggi. Skema ini menempatkan kapasitas kampus dan kualitas program studi sebagai dasar pengalokasian kuota, sehingga jumlah penerima di tiap kampus mengikuti kebijakan yang relatif stabil dari tahun ke tahun sehingga persentase jumlah penerima dimasing-masing perguruan tinggi relatif tetap.

Mulai tahun 2025, PPAPT Kemdiktisaintek ditugaskan mengelola program KIP Kuliah. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima, prioritas penerima bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diberikan berdasarkan jumlah pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA/sederajat atau terdata di DTKS, atau PPKE maksimal Desil 3 yang lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) di masing-masing Perguruan Tinggi Negeri dan telah terdaftar di sistem KIP Kuliah sebelum mengikuti SNBP dan SNBT. Sedangkan bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kuota didistribusikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) berdasarkan berdasarkan daya tampung masing-masing program studi berdasarkan akreditasi program studi pada PTS di wilayah kerja LLDikti. Dengan kebijakan ini, prioritas penerima KIP Kuliah melekat pada siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang lulus seleksi masuk PTN melalui SNBP atau SNBT sehingga secara otomatis akan ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah setelah diverifikasi dan divalidasi oleh perguruan tinggi.

Ini artinya bahwa pemerintah semakin memprioritaskan bagi siswa-siswi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan memiliki keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan KIP Kuliah. Selain itu, pemerintah memberi prioritas lebih besar agar mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin bisa kuliah di program studi unggulan, baik di PTN maupun PTS di seluruh Indonesia.

Setiap kebijakan baru tentu memiliki implikasi dalam implementasinya. Dengan kebijakan baru di tahun 2025, jumlah kuota secara nasional minimal tetap 200 ribu mahasiswa baru. Namun, PTN tidak langsung mendapatkan kuota bagi penerima KIP Kuliah seperti tahun 2020 – 2024. Jumlah penerima ditentukan oleh berapa banyak siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA/sederajat, atau terdata di DTKS, atau PPKE maksimal Desil 3 yang lulus SNBP atau SNBT. 

Oleh karena itu Kepala PPAPT Kemdiktisaintek, menyampaikan bahwa jika di suatu perguruan tinggi jumlahnya menurun, hal itu bisa terjadi karena banyak siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA/sederajat atau yang terdata di DTKS atau PPKE maksimum desil 3 yang tidak lulus SNBP atau SNBT, sehingga tidak dapat masuk di kampus tersebut, atau karena proporsi pendaftar dari pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA/sederajat, DTKS dan PPKE memang tidak banyak.

Dengan demikian, penurunan pada satu perguruan tinggi tidak mencerminkan pengurangan kuota secara nasional, tidak pula mencerminkan pengurangan anggaran KIP Kuliah. Hal ini merupakan konsekuensi dari distribusi berbasis data dan hasil seleksi tahun berjalan. Sebagai contoh nyata, perubahan jumlah penerima pada kampus Universitas Negeri Medan yang pada tahun 2024 hanya menerima sekitar 1.000 mahasiswa baru penerima KIP Kuliah. Namun pada tahun 2025, jumlah siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA/sederajat, atau terdata di DTKS, atau PPKE maksimal Desil 3 yang lulus SNBP dan SNBT lebih dari 3.000 sehingga mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Sebaliknya pada kampus lain seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), pada tahun 2024 menerima kuota sekitar 1.900 mahasiswa baru penerima KIP Kuliah. Namun, pada tahun 2025, siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA/sederajat, atau terdata di DTKS, atau PPKE maksimal Desil 3 yang lulus SNBP dan SNBT di UGM hanya sekitar 708 mahasiswa sehingga terjadi penurunan yang cukup besar. Penyebab lain hal ini terjadi karena siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA/sederajat, atau terdata di DTKS, atau PPKE maksimal Desil 3 yang mendaftar ke UGM memang tidak banyak. Kemdiktisaintek selanjutnya telah mendistribusikan kuota tambahan bagi perguruan tinggi seperti UGM yang mengalami penurunan jumlah penerima cukup besar walaupun secara total tidak sama dengan tahun 2024 atau sebelumnya. 

Seiring dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah memberlakukan sistem basis data terintegrasi untuk meningkatkan akurasi sasaran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat termasuk program KIP Kuliah yang masuk dalam kelompok bantuan sosial dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, mulai tahun 2026, prioritas penerima KIP Kuliah diberikan kepada lulusan SMA/SMK penerima PIP SMA/sederajat dan/atau yang terdata dalam DTSEN yang berada pada desil 1 sampai dengan desil 4. Untuk PTN, prioritas penerima diberikan kepada siswa yang lolos melalui jalur SNBP dan SNBT. Penajaman ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar menjangkau calon mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang memiliki potensi akademik baik. Sedangkan untuk PTS, kuota tetap didistribusikan oleh LLDikti didasarkan oleh daya tampung masing-masing program studi berdasarkan akreditasi program studi pada PTS di wilayah kerja LLDikti.

Kemdiktisaintek memastikan bahwa penyaluran KIP Kuliah dilakukan secara akuntabel, tepat sasaran, dan berbasis data. Evaluasi rutin dilakukan agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan pembiayaan.

Penambahan kuota penerima KIP Kuliah sebagai bagian dari optimalisasi distribusi anggaran terjadi di beberapa perguruan tinggi. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan penyesuaian untuk memastikan program berjalan efektif dan adaptif terhadap kebutuhan.

Sejak pertama kali diluncurkan, KIP Kuliah telah menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan sumber daya manusia Indonesia. Melalui dukungan pembiayaan pendidikan, mahasiswa dapat lebih fokus pada studi dan pengembangan diri tanpa terbebani kendala ekonomi.

Dengan peningkatan anggaran, perluasan sasaran, dan penyempurnaan kebijakan, KIP Kuliah terus menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah memastikan akses terhadap pendidikan tinggi tetap terbuka dan semakin luas bagi generasi muda Indonesia di seluruh daerah.

“Kami dari Kemdiktisaintek, mengajak seluruh anak-anak Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu, terutama lulusan SMA/SMK, untuk jangan khawatir meneruskan ke jenjang kuliah, KIP Kuliah akan menjadi sarana untuk anak bangsa meraih masa depan yang lebih baik,” tutur Menteri Brian.

Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas program ini, Kemdiktisaintek membuka secara aktif kanal pengaduan melalui:

  • Laman: lapor.go.id
  • Pusat Panggilan Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemdiktisaintek: 126
  • Email ULT Kemdiktisaintek: ult@kemdiktisaintek.go.id
  • Whatsapp ULT Kemdiktisaintek: +62 851-8606-9126.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kemdiktisaintek-Kemenpora Bahas Kolaborasi Beasiswa, Dukung Atlet Berprestasi

/in /by

Jakarta—Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendukung talenta muda dalam mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas melalui beasiswa. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto saat menerima audiensi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora), Taufik Hidayat di kantor Kemdiktisaintek, Kamis (19/2).

“Jangan sampai di bidang akademik para atlet tidak maksimal, maupun di bidang olahraganya tidak bertumbuh,” tegas Menteri Brian.

Pertemuan ini juga membahas integrasi data atlet nasional sebagai dasar perumusan kebijakan beasiswa yang lebih tepat sasaran. 

“Dengan basis data yang terkelola bersama, proses identifikasi, seleksi, hingga pemantauan studi atlet dapat dilakukan secara lebih sistematis dan akuntabel,” jelas Mendiktisaintek.

Langkah ini sejalan dengan perhatian Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Pengembangan talenta unggul tidak hanya melalui capaian akademik, tetapi juga melalui prestasi olahraga yang membawa nama bangsa di tingkat internasional.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Brian mengusulkan penguatan kolaborasi teknis antara Kemdiktisaintek dan Kemenpora, termasuk pengembangan dan pemanfaatan database atlet secara bersama untuk mendukung perencanaan program beasiswa. 

Dalam pertemuan ini lebih lanjut Menpora memaparkan kebutuhan penguatan skema beasiswa bagi atlet, khususnya mereka yang tengah menjalani pembinaan prestasi maupun yang telah mengharumkan nama bangsa. Skema ini diharapkan tidak hanya menjamin akses pendidikan tinggi, tetapi juga memastikan keberlanjutan karier atlet setelah masa kompetisi berakhir.

Menpora menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian agar para atlet memiliki kepastian masa depan akademik yang jelas. 

“Kita perlu sistem yang jelas, supaya pembinaan olahraga tetap optimal dan pendidikan mereka juga tidak tertinggal,” jelas Menteri Erick.

Pertemuan ini menjadi wujud sinergi, yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif, bagi seluruh talenta muda Indonesia.

Selain itu pertemuan Menteri Brian dan Menteri Erick menunjukkan peran Kemdiktisaintek, dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi menjadi fondasi keberlanjutan prestasi generasi muda, baik di bidang akademik maupun olahraga, demi terwujudnya SDM unggul dan berdaya saing.

Kemdiktisaintek Dorong Akselerasi Transformasi Pendidikan Tinggi Jawa Tengah Melalui Penguatan Sinergi dan Inovasi

/in /by

Surakarta — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan menegaskan pentingnya penguatan sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan tinggi dalam mendorong transformasi akademik yang adaptif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Komunikasi Pimpinan dan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Rabu (11/2). Forum ini menjadi ruang konsolidasi strategis yang mempertemukan 216 perguruan tinggi swasta (PTS) dan 9 perguruan tinggi negeri (PTN) se-Jawa Tengah untuk memperkuat ekosistem riset daerah secara kolaboratif.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman, menekankan bahwa arah kebijakan riset nasional kini semakin difokuskan pada pemetaan persoalan nyata di tengah masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, riset perguruan tinggi diharapkan tidak berhenti pada publikasi, melainkan mampu menghadirkan solusi yang relevan dan berdampak.

Salah satu pendekatan yang didorong adalah pengembangan program berbasis isu lingkungan melalui inisiatif Zero Waste Campus, yakni penguatan riset pengelolaan sampah berbasis kampus sebagai kontribusi konkret perguruan tinggi terhadap agenda keberlanjutan.

“Riset harus berangkat dari persoalan nyata. Kampus memiliki posisi strategis untuk mengidentifikasi masalah di sekitarnya dan mengembangkan solusi berbasis ilmu pengetahuan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dirjen Fauzan.

Lebih lanjut, Dirjen Risbang menyoroti praktik baik model konsorsium riset dalam program penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kolaborasi lintas perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan tersebut dinilai berhasil memperkuat pendekatan berbasis data dan kebijakan. Model kolaboratif ini dinilai relevan untuk direplikasi di Jawa Tengah, termasuk dalam mendukung peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi melalui pendekatan riset yang terintegrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Fauzan juga mengungkapkan peningkatan signifikan dalam kompetisi pendanaan riset tahun ini. Tercatat sebanyak 118.000 proposal riset dan pengabdian kepada masyarakat diajukan—meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 60 persen judul riset yang didanai APBN 2025 berasal dari PTS.

“Angka ini menunjukkan PTS memiliki energi riset yang besar. Tugas kita memastikan energi tersebut terkelola dalam ekosistem yang terarah dan berdampak,” jelasnya.

Sebagai bagian dari transformasi kelembagaan, Kemdiktisaintek menerapkan kebijakan klasterisasi pengembangan PTS ke dalam kategori mandiri, akselerator, revitalisasi, hingga kritis. Pendekatan ini memungkinkan intervensi kebijakan yang lebih presisi, termasuk pembinaan menuju world class university bagi perguruan tinggi yang telah memiliki kesiapan kapasitas.

Penguatan hilirisasi riset dan technopreneurship juga terus didorong melalui perlindungan kekayaan intelektual, pembentukan perusahaan rintisan berbasis kampus (spin-off), serta kolaborasi dengan industri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sejumlah praktik komersialisasi yang berhasil menghasilkan royalti riset di beberapa perguruan tinggi diharapkan dapat direplikasi secara lebih luas.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah VI, Aisyah Endah Palupi, menekankan bahwa pengembangan kapasitas perguruan tinggi di Jawa Tengah harus berorientasi pada relevansi dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Perguruan tinggi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja, sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Jawa Tengah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara pimpinan perguruan tinggi dan badan penyelenggara merupakan fondasi tata kelola yang sehat dan berkelanjutan. Penyelarasan program institusi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi kunci agar peningkatan mutu tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan menghasilkan kontribusi substantif.

Melalui forum ini, Kemdiktisaintek menegaskan bahwa transformasi pendidikan tinggi bukan sekadar agenda struktural, tetapi gerakan bersama untuk membangun ekosistem riset yang kuat, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi nyata demi mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mendiktisaintek Minta Pelaksanaan SNPMB 2026 Jaga Kualitas dan Integritas

/in , /by

Jakarta—Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto meminta para pimpinan perguruan tinggi berkomitmen bersama dalam menjaga kualitas dan kredibilitas pelaksanaan SNPMB. Ditekankan pentingnya mempertahankan proses seleksi yang adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan agar kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru tetap terjaga. Hal ini diungkapkan Menteri Brian saat menghadiri Pembahasan Pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2026, Selasa (10/2).

“SNPMB ini kami harap menjadi proses yang senantiasa dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Segala bentuk kecurangan harus dicegah bersama agar tidak merugikan calon mahasiswa lain,” tegas Menteri Brian.

Lebih lanjut, Mendiktisaintek mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat keberpihakan kepada calon mahasiswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Kampus diharapkan aktif menyosialisasikan bahwa pendidikan tinggi terbuka bagi semua kalangan, termasuk melalui skema afirmasi, beasiswa, dan dukungan khusus bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, daerah tertinggal, serta wilayah terdampak bencana.

“Jangan sampai pendidikan tinggi hanya dipersepsikan sebagai jalur bagi mereka yang mampu secara ekonomi. Kampus harus menjadi ruang yang benar-benar memfasilitasi semua kalangan,” ujar Menteri Brian.

Dalam konteks penanganan bencana, Mendiktisaintek juga mengapresiasi respons cepat dan solidaritas perguruan tinggi dalam membantu mahasiswa dari daerah terdampak, baik melalui bantuan administratif, pembiayaan, maupun pemberian beasiswa. Panitia SNPMB didorong untuk membentuk mekanisme atau satuan tugas khusus di kampus untuk memastikan mahasiswa terdampak bencana tetap memperoleh akses pendidikan.

Selain membahas SNPMB, Mendiktisaintek menyoroti peran kampus dalam membentuk karakter dan budaya unggul mahasiswa melalui lingkungan belajar yang aman, sehat, bersih, dan tertata. Menurutnya, karakter tidak hanya dibangun melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari di lingkungan kampus.

“Kampus yang baik itu terlihat dari perhatiannya pada detail. Dari situlah karakter dan etos kerja mahasiswa terbentuk,” ujar Menteri Brian.

Menutup arahannya, Mendiktisaintek mendorong perguruan tinggi untuk menjadi contoh praktik baik, termasuk dalam pengelolaan lingkungan dan sampah. Kampus diharapkan dapat menjadi model tata kelola yang berkelanjutan, sekaligus ruang pembelajaran nyata bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Pekan Ilmiah Santri 2026: Wamen Stella Tekankan Mahasiswa Terus Berpikir Kritis

/in , /by

Malang-Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie paparkan cara mahasiswa untuk beradaptasi dengan AI, di Pekan Ilmiah Santri 2026 yang digelar oleh STAIMA Al-Hikam, Malang (7/2).

Wamen Stella memaparkan bagaimana perkembanganArtificial Intellegence(AI) memengaruhi aspek kehidupan manusia, antara lain adalah aspek sosial, aspek pendidikan dan aspek ekonomi. Ia juga menyoroti sudut pandang ekonomi perusahaan besar, yang sedang mengembangkan AI saat ini, berinvestasi triliunan rupiah untuk mengelola algoritma. 

“Apakah bijak jika kita mengeluarkan uang untuk melatih AI dibanding mencerdaskan anak muda kita? bahkan hingga hari ini banyak ahli yang memperdebatkan hal ini,” ujar Wamen Stella.

Aspek berikutnya yang terdampak adalah aspek sosial, bahwa dengan adanya AI sendiri merubah banyak sekali dinamika sosial yang ada, kemudian bagaimana sebuah informasi atau hoaks yang menjamur di masyarakat.  Wamen Stella juga memaparkan bagaimana perkembangan AI merubah lanskap pendidikan dan menjadi perhatian adalah bagaimana penggunaan AI dalam proses belajar.

Wamen Stella juga menerangkan perlunya literasi AI pada saat ini bagi semua orang untuk mengetahui apakah informasi yang diterima adalah benar atau tidak, dalam pemaparan tersebut dikatakan bahwa AI bisa sangat mungkin bias dalam menyajikan data.

“Mampu mengevaluasi hasil AI berawal dari kemampuan berpikir yang reflektif. Jika Anda memilikinya, maka Anda tidak akan tergantikan oleh AI,” ujar Wamen Stella.

Di akhir pemaparan Wamen Stella juga mengingatkan bahwa kampus adalah tempat untuk berinovasi. Semua perusahaan kecerdasan buatan saat ini lahir dari kampus, untuk itu diharapkan mahasiswa untuk selalu berinovasi dan menciptakan penemuan baru nantinya.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Bertemu Menteri Kebudayaan, Mendiktisaintek Dorong Peran Kampus dalam Kebudayaan

/in , /by

Jakarta-Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dan Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon bahas peran kampus dalam kemajuan kebudayaan di kantor Kemdiktisaintek, Jumat (6/2).

Kedua menteri membahas posisi strategis perguruan tinggi dalam memajukan kebudayaan nasional. Selain sebagai institusi akademik, perguruan tinggi dipandang berfungsi sebagai ruang tumbuhnya gagasan, riset, dan diskursus kebudayaan yang berkontribusi pada pembangunan peradaban bangsa.

“Sejarah dan kebudayaan ini penting, dan perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk memperkuat kembali bidang-bidang tersebut,” kata Menteri Brian.

Mendiktisaintek sampaikan jika perguruan tinggi selalu ambil peran dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan.

“Penguatan kajian sejarah dan kebudayaan di kampus menjadi bagian penting dalam membangun kualitas pendidikan tinggi nasional,” tegas Menteri Brian.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan menegaskan kedekatan historis antara perguruan tinggi dan kebudayaan, termasuk pentingnya keterlibatan institusi pendidikan tinggi dalam merawat dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan, serta memantapkan ekosistem pemajuan kebudayaan nasional.

“Perguruan tinggi memiliki kedekatan yang kuat dengan kebudayaan, dan ini penting untuk terus kita perkuat bersama,” ujar Menteri Fadli Zon.

Sinergi antara kementerian dan perguruan tinggi dinilai penting untuk memastikan pendidikan tinggi berkontribusi nyata bagi penguatan identitas dan peradaban bangsa. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terus mendorong perguruan tinggi agar mampu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpijak pada nilai kebudayaan, sekaligus relevan dengan tantangan zaman. 

Pertemuan antara Kemdiktisaintek dan Kementerian Kebudayaan menjadi bagian dari komitmen bersama untuk terus memperkuat peran perguruan tinggi dalam pemajuan kebudayaan melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kemdiktiksaintek dan BRIN Perkuat Kolaborasi Riset, Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Indonesia

/in , /by

Tangerang Selatan — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktiksaintek) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat kolaborasi riset, inovasi, sains, dan teknologi serta pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak di Graha Widya Bhakti, KST BJ Habibie BRIN, Rabu (4/2). 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menegaskan bahwa kolaborasi antara Kemdiktiksaintek dan BRIN merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia unggul dan peningkatan daya saing nasional menuju Indonesia Emas 2045. Penandatanganan MoU ini juga dinilai sebagai momentum untuk lebih memperkuat kerja sama yang selama ini telah berjalan erat antara berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga-lembaga riset.

“Saya yakin ini akan memperkuat langkah kita dalam menghadapi tantangan ke depan, termasuk upaya menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan belajar dari pengalaman negara lain seperti Jepang. Kolaborasi adalah kunci, melalui sinergi yang terstruktur dan berkelanjutan, riset dan inovasi dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional,” ujar Mendiktisaintek.

Dalam kesempatan yang sama, diselenggarakan Nobel Laureate Lecture dengan menghadirkan ilmuwan terkemuka asal Jepang, peraih nobel di Bidang Kimia Tahun 2025, Prof. Susumu Kitagawa. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi penguatan ekosistem riset nasional yang terintegrasi dengan jejaring riset global.

Kepala BRIN, Arif Satria, menyampaikan bahwa Nobel Laureate Lecture menjadi ruang penting untuk mempertemukan sains fundamental dengan kebutuhan pembangunan. Penelitian Prof. Susumu Kitagawa di bidang Metal-Organic Framework (MOF) dinilai memiliki relevansi strategis bagi Indonesia, khususnya dalam mendukung ketahanan energi, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan teknologi berkelanjutan melalui kolaborasi riset internasional.

MOF membuka peluang pemanfaatan teknologi penyimpanan dan pemisahan gas, pengolahan air, hingga aplikasi energi bersih, termasuk pengembangan Compressed Natural Gas Storage (CNG). Teknologi ini dinilai sejalan dengan upaya nasional mengurangi ketergantungan pada energi impor serta mendorong pemanfaatan sumber energi domestik yang lebih ramah lingkungan.

Dukungan terhadap kolaborasi riset ini juga disampaikan oleh Kuasa Usaha ad interim Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Myochin Mitsuru. Ia menegaskan bahwa kerja sama Indonesia dan Jepang di bidang sains, teknologi, dan pendidikan tinggi terus berkembang dan menjadi fondasi penting dalam penguatan kapasitas riset serta pengembangan sumber daya manusia di kedua negara.

“Kami meyakini bahwa kolaborasi riset, pendidikan, dan pertukaran sumber daya manusia akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” ujar Myochin Mitsuru.

Melalui penandatanganan MoU ini, Kemdiktiksaintek menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan riset, sains, teknologi, dan inovasi melalui kolaborasi strategis lintas institusi dan lintas negara.  Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas riset dan inovasi Indonesia sekaligus menghasilkan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi