Kemdiktisaintek dan BAZNAS Perkuat Akses Pendidikan Tinggi

Jakarta–Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Sodik Mudjahid menjajaki potensi kerja sama antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dengan BAZNAS untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi riset. Hal ini dibahas dalam pertemuan di kantor Kemdiktisaintek, Kamis (18/6).

Mendiktisaintek mengapresiasi atas komitmen BAZNAS dalam mendukung pembangunan pendidikan. Kemdiktisaintek dan BAZNAS diharapkan dapat membangun sinergi yang sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto khususnya dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) melalui berbagai program pembiayaan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Kami berharap terdapat kolaborasi yang bisa berjalan sinergis dengan arahan Bapak Presiden untuk meningkatkan angka partisipasi mahasiswa Indonesia, serta memajukan pendidikan tinggi Indonesia,” ujar Menteri Brian.

Ketua BAZNAS menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu prioritas utama lembaganya. Pada tahun ini, BAZNAS mendorong program pendidikan melalui Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pemberdayaan, dengan arah kebijakan yang kini lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dibandingkan bantuan konsumtif.

“Komitmen kami sangat tinggi untuk pendidikan, dan dalam daftar prioritas kami, kami menyatakan akan melaksanakan distribusi dan pemberdayaan yang adil, proporsional, dan berdampak. Kami sangat mendukung dan ingin mengalokasikan dana yang optimal untuk masa depan Indonesia,” tegas Ketua BAZNAS.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad memaparkan rancangan program pemberian beasiswa magister bagi mahasiswa Palestina untuk melanjutkan studi di Indonesia.

“Kami ingin mendorong mahasiswa luar negeri juga untuk berkuliah di Indonesia. Hal ini juga dapat meningkatkan indeks perguruan tinggi di Indonesia. Dengan fokus ke jenjang magister, SDM Palestina juga akan siap untuk membangun kembali,” ujar Idy Muzayyad.

Dengan tawaran skema cost-sharing oleh BAZNAS, Mendiktisaintek menyambut positif usulan tersebut dan menyampaikan akan mengonsolidasikan program ini dengan berbagai kampus.

Kedua pihak juga membahas peluang kolaborasi pada program pemberdayaan masyarakat, beasiswa dalam negeri, dan riset. Mendiktisaintek menawarkan keterlibatan mahasiswa melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik untuk mendukung berbagai program BAZNAS di daerah, termasuk pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kedua pihak menjajaki kerja sama riset berbasis kampus guna memperkuat dampak berbagai program pemberdayaan yang dijalankan BAZNAS.

Mendiktisaintek juga mengusulkan pengembangan beasiswa parsial bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga rentan namun belum memenuhi kriteria penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Skema ini diharapkan dapat membantu lebih banyak mahasiswa agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tinggi.

Melalui kolaborasi ini, Kemdiktisaintek berkomitmen untuk terus memperluas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung perluasan akses pendidikan tinggi, penguatan riset, serta pemberdayaan masyarakat. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu menghadirkan pendidikan tinggi yang semakin inklusif, adaptif, dan berdampak bagi pembangunan Indonesia.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kemdiktisaintek dan BPS Perkuat Integrasi Data untuk Akses Pendidikan Tinggi yang Tepat Sasaran

Jakarta—Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemanfaatan dan integrasi data guna mendukung perluasan akses pendidikan tinggi yang lebih tepat sasaran. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, Selasa (16/6).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, antara lain sinkronisasi data pendidikan tinggi dengan data sosial ekonomi nasional, pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penguatan basis data untuk mendukung berbagai program perluasan akses pendidikan tinggi.

Mendiktisaintek menegaskan bahwa data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan tinggi yang inklusif dan berdampak. Melalui kolaborasi yang semakin kuat dengan BPS, pemerintah berharap berbagai program bantuan pendidikan dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih tepat dan efektif.

“Peningkatan akses pendidikan tinggi memerlukan dukungan data yang kuat. Melalui kolaborasi dengan BPS, kami ingin memastikan setiap kebijakan yang disusun benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan,” ujar Menteri Brian.

Selain membahas pemanfaatan DTSEN dalam proses verifikasi calon penerima bantuan pendidikan, kedua pihak juga mendiskusikan penyelarasan data Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). Sinkronisasi ini dinilai penting untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS menyampaikan komitmen untuk terus mendukung kebutuhan data sektoral pendidikan melalui penyediaan data statistik yang berkualitas, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan publik.

Pihak Kemdiktisaintek memaparkan berbagai kebutuhan data yang berkaitan dengan penyaluran bantuan pendidikan tinggi, dan upaya peningkatan partisipasi pendidikan tinggi nasional. Penguatan data diharapkan dapat mendukung proses verifikasi, dan validasi yang lebih akurat dalam berbagai program pembiayaan pendidikan.

Melalui kolaborasi ini, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola berbasis data dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Langkah tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif, adaptif, dan berdampak, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Wamendiktisaintek: Pendidikan Tinggi Berperan Sentral dalam Mendorong Kemajuan Ekonomi

Jakarta – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie menegaskan peran sentral pendidikan tinggi dalam mendorong kemajuan ekonomi suatu negara melalui penguatan riset, pendidikan vokasi, dan kolaborasi dengan mitra industri. Pernyataan tersebut disampaikan dalam paparannya di acara Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Centres Policy Research Network (CPRN) Summit 2026, Rabu (10/6).

Wamendiktisaintek menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak dapat hanya bergantung pada investasi fisik atau modal material. Mengacu pada teori ekonomi modern, inovasi menjadi faktor utama yang mampu menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan produktivitas.

“Dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow (atau model Solow-Swan) dijelaskan bahwa inovasi adalah salah satu yang terpenting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika investasi hanya dilakukan pada barang material, kita tidak akan mendapatkan peningkatan pengembalian. Satu-satunya hal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengembalian adalah ide-ide baru yang dapat diterapkan, dan itu berarti inovasi baru. Karena itu, pendidikan tinggi sangat penting,” jelas Wamen Stella.

Wamen Stella juga menyoroti pentingnya pendidikan vokasi dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan menyesuaikan kebutuhan industri. Untuk memastikannya Kemdiktisaintek memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri melalui pendekatan industry match.

“Kami mendorong kolaborasi melalui program industry match sebagai bagian dari upaya menjawab kebutuhan pasar kerja. Melalui industry match, dilakukan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, menghadirkan praktisi sebagai pengajar, serta mengembangkan infrastruktur pembelajaran yang sesuai dengan standar industri.” pungkas Wamen Stella.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Menjawab Tantangan Pendidik Profesional, Wamendiktisaintek Fauzan Perkuat Inovasi dan Peran LPTK

Jakarta—Transformasi pendidikan tinggi, khususnya pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), menjadi semakin diperlukan di tengah perubahan kebutuhan dunia kerja dan dinamika global yang terus berkembang. Lebih dari sebagai pencetak guru dan tenaga kependidikan profesiona, LPTK berperan penting sebagai institusi strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang adaptif, relevan, dan memiliki daya saing tinggi.

Berdasarkan data tahun 2026 oleh Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), hingga saat ini bidang pendidikan masih menjadi bidang ilmu favorit dibandingkan rumpun ilmu lain, dengan total 2,25 juta mahasiswa ilmu pendidikan. Banyak dosen yang mengajar di bidang pendidikan berjumlah 55.442 orang, kedua tertinggi setelah bidang teknik (Pusat Data dan Informasi Kemdiktisaintek, 2026). 

Sementara itu, jumlah guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) pada tahun 2026 berjumlah 3.306.345 orang, dengan jumlah guru yang akan pensiun sebanyak 61.937 orang. Lulusan bidang pendidikan di bawah Kemdiktisaintek pada tahun 2025 berjumlah 186.895 orang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat surplus SDM dalam konteks guru di Indonesia. 

Berkaca pada hal tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menegaskan perlunya inovasi bagi penyelenggara LPTK untuk terus mengembangkan kualitas talenta unggul bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebutkan saat Wamen Fauzan berbicara di depan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (FPPTKSI), Rabu (22/4).

“Ketika zaman berkembang pesat dan konteks dinamika global berubah, kita juga harus ikut berubah. Manajemen pendidikan tinggi harus terus melakukan pembaruan. Untuk perguruan tinggi bisa berdaya saing dan bertahan hidup, kita harus memahami apa yang dibutuhkan masyarakat,” tegas Wamen Fauzan.

Lebih lanjut, Wamen Fauzan menyoroti pentingnya desain pendidikan tinggi yang mampu menjawab ekspektasi mahasiswa dan orang tua, termasuk kepastian masa studi, peluang kerja, serta relevansi kompetensi. Hal ini sejalan dengan studi yang pernah diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) terkait apa yang dibutuhkan generasi Z (gen Z, red) dalam perguruan tinggi, antara lain keahlian spesifik yang dapat diaplikasikan secara fleksibel, kepastian kerja setelah lulus, dan berjejaring dalam industri terkait. Melihat data tersebut, Wamen Fauzan menekankan kembali bahwa perguruan tinggi tidak bisa lagi hanya bergantung pada pendekatan konvensional. 

“Apakah kita sudah merancang kurikulum yang bisa memberikan kepastian pada mahasiswa dan orang tuanya? Kita harus bisa memastikan ada desain-desain baru dalam tata kelola perguruan tinggi bidang kependidikan ini untuk menghadapi ketidaksesuaian antara demand dan supply dalam profesi keguruan,” jelas Wamen Fauzan.

Jaga Mutu Tenaga Kependidikan

Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (ALPTKSI), Sofyan Anif menyampaikan bahwa LPTK memiliki peran strategis dalam menjaga mutu pendidikan nasional, sehingga penguatan kualitas dan arah kebijakan menjadi krusial.

“LPTK tidak hanya memproduksi guru, tetapi juga menjadi penjaga mutu guru di Indonesia. LPTK menjadi modal besar untuk bangsa. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan guru kuat secara pengetahuan, tetapi lebih penting lagi dapat mengajarkan karakter baik untuk generasi yang akan datang,” jelas Sofyan.

Sofyan juga menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang konsolidasi penting bagi LPTK swasta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan, termasuk dalam penguatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan kontribusi terhadap revisi kebijakan pendidikan nasional.

Penguatan LPTK ini sejalan dengan arahan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto yang dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya transformasi pendidikan tinggi agar lebih berdampak dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kebijakan “Diktisaintek Berdampak”, pendidikan tinggi diarahkan untuk tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga solusi nyata bagi persoalan bangsa.

Selain itu, Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kualitas SDM menjadi kunci utama kemajuan bangsa, di mana pendidikan berperan sebagai fondasi utama dalam membangun kemandirian nasional. Hal ini termaktub dalam visi Asta Cita yang dicanangkan untuk mendorong kemajuan bangsa.

Melalui penguatan inovasi, relevansi kurikulum, serta peningkatan kualitas LPTK, Kemdiktisaintek berkomitmen mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang terus berubah. Rakornas FPPTKSI ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem pendidikan tenaga kependidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berdampak bagi kemajuan bangsa.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Wamendiktisaintek Tekankan Etika sebagai Fondasi Pengembangan AI di Indonesia

Jakarta-Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan buatan (AI) harus dilandasi nilai etika. Hal ini disampaikan dalam pada acara yang bertajuk “AI Governance for the Greater Good: Balancing Innovation and Ethics” yang diselenggarakan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Rabu (22/4).

Dalam paparannya, Wamen Stella menegaskan bahwa dalam konteks etika AI, kemampuan berpikir abstrak manusia merupakan keunggulan utama yang tidak boleh hilang di era AI. Kecerdasan buatan sangat bergantung pada data dalam jumlah besar, sementara kemampuan manusia memiliki keunggulan untuk memahami konsep secara mendalam dari pengalaman terbatas. 

“Kemampuan kita untuk membuat abstraksi dan memahami konsep dari sedikit data adalah sesuatu yang tidak boleh hilang. Ini harus dijaga dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari, karena ini adalah keunggulan kita dibandingkan AI,” tegas Wamen Stella.

Hal ini menjadikan sistem pendidikan menjadi aspek penting untuk mengembangankan kemampuan berpikir kritis dan konseptual, bukan sekadar keterampilan teknis. Wamen Stella menjelaskan bahwa AI tidak lahir dari kebutuhan langsung, tetapi melalui pemikiran kritis “Bisakah Mesin Berpikir?” dari seorang matematikawan. 

Melalui  contoh teknologi seperti GPS yang lahir bukan dari kebutuhan praktis, melainkan riset fundamental, Wamen Stella mendorong minat generasi muda terhadap sains sebagai investasi jangka panjang.

“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar berpikir dan berkontribusi pada pengetahuan baru demi kemanusiaan. Ini adalah tugas utama pendidikan tinggi,” jelas Wamendiktisaintek.

Saat ini, penggunaan AI masih menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Wamen Stella menyebut dampak baik dan buruk AI seperti dua sisi mata uang, AI berpotensi menimbulkan ancaman keamanan siber serta menghasilkan informasi yang tidak akurat, tetapi di sisi lain dapat menjadi alat verifikasi informasi serta menjadi alat untuk pemerataan akses, khususnya di bidang pendidikan sehingga perlu kebijakan yang proaktif untuk memastikan manfaat AI dapat dirasakan lebih cepat serta risikonya dapat diminimalisir.

Menutup paparannya, Wamen Stella menyoroti pengembangan AI yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan yang mana AI diposisikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah kompleks berbasis data.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Mendiktisaintek Tinjau Pelaksanaan UTBK-SNBT, Pastikan Ujian Lancar dan Berintegritas

Jakarta–Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto meninjau langsung pelaksanaan hari pertama Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (21/4).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses UTBK berintegritas, berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah antisipatif dalam meminimalisasi potensi kecurangan, yang pada tahun-tahun sebelumnya masih ditemukan di sejumlah titik pelaksanaan.

Dalam keterangannya, Mendiktisaintek menyampaikan bahwa pelaksanaan hari pertama UTBK di UNJ secara umum berjalan dengan baik. Mendiktisaintek juga mengapresiasi kesiapan panitia pusat maupun daerah dalam memastikan kelancaran ujian di berbagai wilayah di Indonesia.

“Pada pagi hari ini kami melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan UTBK hari pertama. Tadi kami melihat persiapan semuanya berjalan lancar, dan kami berharap seluruh pelaksanaan di berbagai kota di Indonesia ini semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Menteri Brian.

Mendiktisaintek menjelaskan jumlah peserta UTBK tahun ini mencapai sekitar 870 ribu orang yang tersebar di berbagai pusat UTBK di Indonesia. Antusiasme peserta juga terlihat tinggi, seiring dengan upaya panjang yang telah mereka lakukan dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi tersebut.

Ditegaskan pula pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan ujian. Mendiktisaintek mengingatkan bahwa berbagai upaya kecurangan pada akhirnya akan dapat terdeteksi melalui sistem pengawasan yang telah diperkuat.

“Kami menyampaikan kepada seluruh peserta, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama, dengan keyakinan penuh pada akhirnya bisa mencapai apa yang dicita-citakan,” tegas Menteri Brian.

Sebagai langkah penguatan pengawasan, panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) menempatkan peserta dengan pilihan program studi kedokteran dan kedokteran gigi pada hari pertama pelaksanaan UTBK. Kebijakan ini diambil berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, di mana mayoritas kasus kecurangan ditemukan pada kelompok peserta tersebut. Dengan pemusatan jadwal, pengawasan dan koordinasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal.

Melalui pelaksanaan UTBK yang transparan dan berintegritas, Kemdiktisaintek berharap proses seleksi nasional ini dapat menghasilkan calon mahasiswa unggul yang mengedepankan nilai jujur dan sportivitas. Ke depan, Kemdiktisaintek bersama panitia SNPMB akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala selama masa pelaksanaan UTBK berlangsung, guna memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik dan memberikan hasil seleksi yang kredibel serta berkualitas.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kemdiktisaintek Perkuat Kemitraan Global Strategis untuk Akselerasi Talenta Unggul, dan Industri Teknologi Tinggi

Jakarta-Kemdiktisaintek terus memperkuat kerja sama internasional di bidang pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari strategi akselerasi transformasi ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditunjukkan dalam audiensi antara Mendiktisaintek, Brian Yuliarto dan Charge d’Affaires ad interim The United State Ambassador, Peter M. Haymond, di gedung Kemdiktisaintek, Kamis (16/4).

Melalui kolaborasi global yang terarah, Indonesia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan daya saing nasional sekaligus menjawab kebutuhan industri masa depan. Fokus utama kerja sama diarahkan pada peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan dan riset berstandar internasional. 

Inisiatif ini mencakup pengembangan program gelar bersama (dual degree) serta riset kolaboratif lintas negara yang diharapkan mampu menghasilkan inovasi berdampak tinggi dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. 

Dalam mendukung akses pendidikan berkualitas, pemerintah juga mengoptimalkan berbagai skema pembiayaan pendidikan, termasuk melalui LPDP. Skema ini memberikan peluang lebih luas bagi talenta terbaik Indonesia untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi kelas dunia sekaligus memperkuat jejaring akademik global.

“Kami menargetkan pengembangan sekitar 10 produk semikonduktor serta kebutuhan hingga 15.000 insinyur. Untuk itu, kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi kunci,” ujar Menteri Brian.

Di sektor kesehatan, pemerintah juga mendorong pengembangan universitas kedokteran baru guna meningkatkan kapasitas pendidikan tenaga medis nasional. 

Inisiatif ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan tenaga kesehatan yang terus meningkat sekaligus memperluas akses pendidikan kedokteran di berbagai wilayah Indonesia.

Selain penguatan pendidikan tinggi, kerja sama juga mencakup dukungan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk sekolah. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan serta mendukung ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain strategis dalam ekosistem industri global yang berkelanjutan dan berbasis inovasi.

Penguatan Kemitraan Internasional Strategis Mendorong Riset dan Pendidikan Nasional yang Adaptif dan Berdaya Saing

Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan komitmennya dalam memperluas kemitraan internasional strategis sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi sistem pembelajaran serta penguatan ekosistem riset nasional. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, dalam acara 5th Education Investment Forum (EIF) 2026 dengan tema “Funding the Future of Learning”, yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (14/4).

Pada forum tersebut, Dirjen Fauzan hadir sebagai panelis pada sesi “Opening the Door: International Pathways into Indonesia’s Education Sector”. Sesi ini membahas peluang dan pendekatan kerja sama antara Indonesia dan institusi pendidikan internasional, termasuk model kemitraan strategis yang relevan serta kerangka kebijakan yang mendukung implementasinya.

Dalam paparannya, Dirjen Fauzan menyampaikan bahwa Indonesia membuka ruang untuk terjalinnya kerja sama institusi pendidikan global sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional, khususnya dalam pengembangan talenta, riset, dan inovasi.

“Kerja sama internasional tidak cukup dimaknai sebagai perluasan akses pendidikan, tetapi harus diarahkan untuk mendorong kemitraan strategis yang berdampak terhadap kebutuhan pembangunan nasional jangka panjang dengan mendorong sektor ekonomi, sosial dan lingkungan yang relevan,” ujarnya. 

Selain itu, Dirjen Fauzan menyoroti pentingnya terjalinnya model kemitraan dengan pemahaman terhadap kesenjangan sebagai faktor kunci dalam mendukung keberhasilan kolaborasi. Hal ini diperlukan agar setiap kerja sama dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

Kemdiktisaintek juga terus membuka ruang bagi berbagai skema kerja sama yang adaptif, termasuk kolaborasi riset dan pengembangan program bersama yang diselaraskan dengan kebijakan prioritas nasional, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara institusi dalam negeri dan mitra internasional.

Forum ini turut menghadirkan perwakilan pemerintah dan institusi global yang berbagi pengalaman dalam mengembangkan kemitraan di Indonesia, termasuk penyesuaian model kerja sama dan penguatan kolaborasi dengan mitra lokal.

Sebagai penutup, Dirjen Fauzan menegaskan bahwa kemitraan yang dirancang secara terarah dan berkelanjutan akan menjadi faktor penting dalam memperkuat kontribusi riset dan pendidikan terhadap pembangunan nasional.

Kemdiktisaintek dan Komisi X DPR RI Lakukan Kunjungan Spesifik ke Makassar, Bahas Implementasi SPMB

Makassar – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima berbagai masukan mengenai implementasi kebijakan pemerintah mengenai Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan penerapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SBOPT) dari masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya pemangku kepentingan bidang pendidikan tinggi. 

Selain itu, Kemdiktisaintek dan Komisi X DPR RI juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi tersebut dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi ke Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung Phinisi UNM, Sulawesi Selatan, Jumat (10/4).

Dalam kunjungan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemdiktisaintek, Muhammad Hasan Chabibie, menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kemdiktisaintek menerima berbagai masukan atas kebijakan SPMB tersebut dari para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan meliputi batasan waktu dan kapasitas, fabrikasi nilai, dan sistem yang terintegrasi yang mampu memberikan berbagai rekomendasi bagi pemangku kepentingan. Kemdiktisaintek juga berkomitmen untuk tetap mengoptimalkan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) dan berbagai skema beasiswa lainnya. 

Sementara itu, pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menekankan penetapan uang kuliah tunggal (UKT) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) harus melalui musyawarah dengan mahasiswa dan orang tua, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri. Maka dari itu, Komisi X DPR RI pada tanggal 17 Februari 2026 sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) SPMB & Standar Biaya Pendidikan Tinggi.

Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh aspirasi, penjelasan, catatan, dan masukan dari para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi khususnya Sulawesi Selatan sebagai bahan yang komprehensif dan strategis dalam rangka memperkaya subtansi proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. 

“Komisi X DPR RI mendorong Kemdiktisaintek, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX, PTN, PTS, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Sulawesi Selatan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam penyelenggaraan SPMB yang transparan dan berkeadilan dan penetapan SBOPT yang rasional, terjangkau, dan akuntabel sehingga kebijakan tersebut lebih berpihak kepada masyarakat,” ujar Lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Rektor Universitas Negeri Makassar, Farida Patitingi menyampaikan beberapa rekomendasi strategis terkait kebijakan pendidikan tinggi tersebut yakni melakukan reviu UKT berbasis data secara periodik, penguatan integrasi seleksi, negosiasi dukungan pemerintah, dan perluas akses afirmasi. Menurutnya, peninjauan UKT dapat dilakukan berbasis data ekonomi mahasiswa bukan sekadar jalur masuk, kemudian pada SPMB dapat mengimplementasikan verifikasi biometrik, proctoring digital dan pengawasan berlapis untuk mencegah perjokian.Ia juga menuturkan pentingnya konsistensi menjalankan KIP-Kuliah dengan target 40 persen dan memperkuat jalur afirmasi daerah tertinggal.

Pada kegiatan tersebut, turut hadir Kepala LLDikti Wilayah XI (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara) dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan serta para pimpinan perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, antara lain Universitas Hasanuddin, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Islam Makassar, dan Universitas Muslim Indonesia.

Kemdiktisaintek Dorong Akselerasi Penanganan Sampah Nasional Berbasis Teknologi

Kemdiktisaintek Dorong Akselerasi Penanganan Sampah Nasional Berbasis Teknologi

Kabar

07 April 2026 | 10.00 WIB

Kemdiktisaintek Dorong Akselerasi Penanganan Sampah Nasional Berbasis Teknologi

Jakarta-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong percepatan penanganan sampah nasional melalui penguatan kolaborasi lintas sektor berbasis teknologi dan inovasi. Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dengan Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH), Hanif Faisol Nurofiq di kantor Kemdiktisaintek, Selasa (7/4).

Mendiktisaintek menegaskan bahwa pendekatan berbasis sains dan teknologi menjadi fondasi penting dalam merumuskan solusi penanganan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Kerangka kebijakan yang telah disusun sebelumnya kini diarahkan bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk semakin kontekstual dengan kondisi di lapangan.

“Yang kami rancang sebelumnya adalah template makro. Setelah melihat kondisi di lapangan, kita akan gunakan basis data TPS 3R (reduce, reuse, recycle, red) yang sudah ada untuk segera masuk ke tahap implementasi,” ujar Menteri Brian.

Dalam konteks tersebut, Kemdiktisaintek mendorong optimalisasi lebih dari seratus titik Tempat Penampungan Sementara (TPS 3R) yang telah tersedia sebagai bagian dari penguatan pengelolaan sampah di tingkat hulu. Perguruan tinggi akan dilibatkan secara aktif dalam proses ini, baik melalui kontribusi dosen, peneliti, serta mahasiswa dalam kegiatan survei, pemetaan, dan kajian teknis di lapangan.

Menteri LH menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemdiktisaintek dalam memperkuat basis ilmiah kebijakan pengelolaan sampah. Ditekankan bahwa kolaborasi dengan akademisi menjadi kunci dalam memastikan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif.

“Kementerian Lingkungan Hidup akan melihat penelitian dan perumusan dari teman-teman akademisi, sehingga implementasi di lapangan dapat berjalan lebih selaras,” ujar Menteri LH.

Lebih lanjut, Menteri LH menjelaskan bahwa pihaknya telah mengkaji dan mengadaptasi kerangka yang disusun Kemdiktisaintek dengan kondisi aktual di lapangan, khususnya dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber. Pendekatan ini dinilai penting mengingat timbulan sampah perkotaan masih didominasi oleh sampah rumah tangga dengan komposisi organik yang tinggi, sehingga perlu untuk mengurangi beban pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan ekosistem pengelolaan sampah yang juga mengedepankan intervensi di hulu melalui pemanfaatan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat.

Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya integrasi pengelolaan sampah rumah tangga dan kawasan komersial, serta perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah.

Kolaborasi antara Kemdiktisaintek dan Kementerian Lingkungan Hidup ini menjadi bagian dari upaya mempercepat implementasi kebijakan berbasis sains dan teknologi, sekaligus memastikan bahwa hasil riset perguruan tinggi dapat memberikan dampak nyata dalam menjawab tantangan lingkungan di Indonesia.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi