Mendiktisaintek Sampaikan Capaian 2025 dan Arah Kebijakan 2026 dalam Raker Komisi X DPR RI

/in , /by

Jakarta– Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menghadiri rapat kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (3/2). Rapat kerja ini membahas evaluasi kinerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 serta rencana kerja strategis dan kesiapan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Mendiktisaintek menyampaikan apresiasi atas peran Komisi X DPR RI dalam penguatan kebijakan dan pengawasan terhadap kebijakan Kemdiktisaintek.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas masukan, dan arahan baik selama tahun anggaran 2025,  juga di tahun ini. Dan itu menjadi referensi utama bagi kami, untuk senantiasa melakukan perbaikan di Kemdiktisaintek,” ujar Menteri Brian.

Mendiktisaintek menyampaikan bahwa realisasi anggaran pada TA 2025 mencapai 94,83 persen dari total pagu sebesar Rp58,51 triliun. Capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada dampak nyata bagi penguatan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi nasional.

Selain realisasi anggaran, kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kemdiktisaintek juga memperoleh predikat sangat baik, dengan nilai perencanaan 93,93 persen dan nilai pelaksanaan 92,63 persen berdasarkan penilaian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.

Pada agenda evaluasi kinerja, Mendiktisaintek memaparkan berbagai capaian program prioritas sepanjang 2025. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah telah menjangkau 115.595 mahasiswa, sementara Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) mencakup 13.845 penerima, termasuk mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta mahasiswa terdampak bencana.

Di bidang pengembangan kapasitas mahasiswa dan penguatan perguruan tinggi, Kemdiktisaintek melaksanakan berbagai program strategis, di antaranya Magang Berdampak yang diikuti lebih dari 1.250 mahasiswa, Program Kreativitas Mahasiswa dengan 2.750 peserta, serta Future Leaders Camp bagi 300 aktivis mahasiswa. Dukungan terhadap perguruan tinggi swasta juga diwujudkan melalui pemberian hibah kepada 443 PTS, penguatan akreditasi terhadap 647 perguruan tinggi dan 2.420 program studi, serta penyaluran tunjangan kinerja kepada 30.258 dosen.

Diktisaintek Berdampak

Memasuki TA 2026, Mendiktisaintek menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program Kemdiktisaintek diarahkan pada kerangka Diktisaintek Berdampak, yaitu kebijakan yang tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan pembangunan nasional. Rapat kerja juga membahas kesiapan pelaksanaan anggaran Tahun 2026 serta pemanfaatan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada jenjang pendidikan tinggi.

Menanggapi paparan Menteri Brian, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta, agar capaian dan realisasi Kemdiktisaintek  dapat ditingkatkan pada TA 2026. 

“Komisi X DPR RI berharap Kemendiktisaintek dapat melaksanakan rencana kerja dan program-program strategis Tahun Anggaran 2026 secara terukur sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan,” pungkas Ketua Komisi X DPR RI.

Melalui sinergi berkelanjutan antara Kemdiktisaintek dan Komisi X DPR RI, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang inklusif, berkualitas, dan berdampak nyata bagi kemajuan Indonesia.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, Optimalkan Capaian Program Prioritas

/in , /by

Bogor–Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus mendukung peningkatan taraf hidup rakyat melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, serta jajaran pejabat Kemdiktisaintek lainnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat (2/2).

Gelaran bertajuk Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas Tahun 2045, dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto dan turut dihadiri oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menunjukkan pentingnya Rakornas dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dalam isu strategis serta menjembatani kebijakan dengan pelaksanaan riil di lapangan.

“(Forum) ini merupakan kesempatan yang baik, saya bisa bertemu langsung dengan hampir semua elemen pemerintahan Indonesia. Kita sebagai pemerintah, dari tingkat pusat hingga yang terdekat dengan rakyat, harus paham benar peran dan tugas kita,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden RI juga menekankan pentingnya untuk menjadi pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang adil, jujur, dan bekerja hanya untuk kepentingan rakyat. Hal inilah yang dianggap merupakan keinginan bangsa Indonesia.

Rakornas ini dihadiri oleh sekitar 4.011 orang dari pemerintahan pusat, pemimpin daerah tingkat provinsi, serta pemimpin daerah tingkat kabupaten, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.

“Tahun ini juga merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang merupakan penjabaran dari visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. Keberhasilan akan dicapai di tahun 2026 dengan gerak langkah yang sama dan tepat antara pemerintah pusat dan daerah,” jelas Mendagri.

Salah satu bentuk kolaborasi Kemdiktisaintek dengan pemerintah daerah sekaligus salah satu program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI adalah Sekolah Garuda. Sebanyak 12 Sekolah Garuda Transformasi dan 4 Sekolah Garuda Baru telah dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia, memastikan terjadinya keseimbangan akses pendidikan berkualitas untuk membangun masa depan bangsa yang unggul dan berdaya saing global.

Selain itu, respons tanggap darurat bencana dan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat turut menjadi sorotan. Respons pemerintah menjadi contoh nyata kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah yang tak terpisahkan. Dalam hal ini, program Kemdiktisaintek yang diluncurkan terkait penanggulangan bencana ini antara lain Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tanggap Darurat Bencana serta Mahasiswa Berdampak melibatkan kolaborasi erat dengan perguruan tinggi, mahasiswa, dan terutama pemerintah daerah.

Melalui forum Rakornas ini, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kemdiktisaintek memandang kolaborasi lintas tingkat pemerintahan sebagai kunci agar setiap program strategis dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi mewujudkan pembangunan manusia Indonesia yang inklusif dan berdaya saing. 

Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Komitmen Kemdiktisaintek Terapkan Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Akuntabel

/in , /by

Jakarta— Sepanjang Tahun Anggaran 2025, tata kelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal dijalankan dengan memperhatikan sejumlah aspek utama, antara lain tingkat penyerapan anggaran, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta pengelolaan arus kas (cash flow) agar selaras antara kegiatan dan mekanisme pembayaran. Selain itu, proses pengadaan juga menjadi perhatian penting dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran.

Dikatakan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Agus Sunarya Sulaeman, kualitas pengelolaan keuangan merupakan proses yang terus disempurnakan, indikator-indikator yang digunakan menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di Setjen Kemdiktisaintek telah berada pada koridor yang semestinya. Hal ini menjadi dasar kuat bagi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan sepanjang tahun berjalan.

Hal tersebut lantas diganjar prestasi, Biro Keuangan meraih Anugerah Diktisaintek 2025 dalam Anugerah Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), kategori Unit Satker Pusat, subkategori Perolehan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2025. Penghargaan ini menjadi penegasan atas komitmen Kemdiktisaintek dalam menerapkan tata kelola keuangan dan BMN yang akuntabel sebagai fondasi pelaksanaan program dan kebijakan kementerian.

“Anugerah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pelaksanaan program dan kebijakan Kemdiktisaintek secara menyeluruh, sehingga kontribusi seluruh pemangku kepentingan dapat semakin optimal dan berdaya guna dalam meningkatkan mutu ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang.

Kepala Biro Keuangan lebih lanjut memaknai anugerah tersebut sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi institusi terhadap unit kerja yang berupaya memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan secara konsisten. 

“Penghargaan ini mengapresiasi langkah-langkah dan aksi nyata yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan,” ujar Kepala Biro Keuangan.

Ke depan, tantangan pengelolaan keuangan pada tahun 2026 diperkirakan akan berbeda, seiring dengan dinamika organisasi, tantangan, dan kebutuhan untuk mendukung misi Kemdiktisaintek secara lebih optimal. Oleh karena itu, keuangan di Kemdiktisaintek akan terus dikelola secara bijak, taat aturan, dan didukung oleh sistem pengendalian yang baik guna mencegah munculnya permasalahan integritas.

Fokus pengelolaan keuangan pada tahun mendatang mencakup penguatan perencanaan kas, perencanaan pencairan dana, serta ketepatan pelaksanaan pembayaran, baik melalui mekanisme kontrak, swakelola, maupun mekanisme lainnya. Kepala Biro Keuangan juga menekankan bahwa setiap proses pembayaran memastikan kepatuhan terhadap standar, termasuk kelengkapan dokumen, ketepatan rekening tujuan, ketepatan waktu, dan ketepatan jumlah, agar seluruh transaksi sesuai dengan peraturan dan ketersediaan anggaran.

Dengan komitmen tersebut, Kemdiktisaintek berharap kualitas pengelolaan keuangan dan BMN dapat terus terjaga dan ditingkatkan, sehingga mampu memberikan dukungan penuh terhadap pencapaian tujuan organisasi di tahun-tahun mendatang.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kerja Sama Kemdiktisaintek-BPOM Perkuat Kolaborasi Riset untuk Kemandirian Obat Nasional

/in , /by

Jakarta—Komitmen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk menjadikan pendidikan tinggi dan riset sebagai motor penggerak kemandirian nasional, khususnya di sektor strategis terus diperkuat. Salah satunya melalui kehadiran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemdiktisaintek dan BPOM, Rabu, (26/1).

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem riset, inovasi, dan hilirisasi di bidang obat, pangan, dan teknologi kesehatan nasional, sejalan dengan kebijakan Diktisaintek Berdampak yang menekankan manfaat nyata riset bagi industri dan masyarakat.

“Kemandirian kita di bidang obat dan industri makanan yang terus berkembang, menuntut inovasi dan kreativitas dari kita, agar kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri,” tegas Menteri Brian.

Melalui penandatanganan MoU ini, Kemdiktisaintek dan BPOM memperkuat kolaborasi salah satunya melalui program Academia–Business–Government (ABG), termasuk pemanfaatan laboratorium dan fasilitas pengujian milik BPOM untuk mendukung riset akademisi. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat proses penelitian, validasi, dan pengembangan produk inovatif agar memenuhi standar mutu, keamanan, dan regulasi sejak tahap awal riset.

Pemerintah juga terus memperkuat dukungan pendanaan riset nasional, termasuk peningkatan anggaran riset. Pemanfaatan laboratorium BPOM oleh akademisi juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas riset dan publikasi ilmiah, sekaligus mempercepat lahirnya inovasi yang siap diadopsi industri.

Mendiktisaintek secara khusus juga mengajak pelaku industri untuk terlibat aktif dalam kolaborasi ini. Saat ini, industri memiliki peran penting sebagai lokomotif hilirisasi agar hasil riset perguruan tinggi dapat berkembang menjadi produk unggulan nasional yang berdaya saing. Indonesia memiliki potensi besar dengan lebih dari 4.000 perguruan tinggi, sekitar 300 ribu dosen, dan lebih dari 12 ribu profesor.

“Untuk kemandirian industri kita, pemerintah tentu mendukung dan menyokong dari bawah, dari Kemdiktisaintek bersama dengan BPOM siap untuk mengerahkan para peneliti, profesor-profesor, guru besar untuk melakukan riset, anggaran riset pun kami siap. Jadi, mohon dari industri bisa diarahkan mana produk-produk yang memang membantu kita menuju kemandirian,” ajak Menteri Brian.

Kepala BPOM, Taruna Ikram menyampaikan dengan adanya kerja sama bertepatan dengan momentum peringatan 25 tahun BPOM ini, diharapkan ke depan mampu menjadi tonggak transformasi untuk berkontribusi terhadap bangsa agar terdepan dalam pengembangan sains, teknologi, dan obat-obat inovatif.

Sinergi antara Kemdiktisaintek dan BPOM diharapkan  memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Kemdiktisaintek berkomitmen untuk mengawal implementasi Nota Kesepahaman ini secara berkelanjutan sehingga hasil riset nasional tidak hanya unggul secara ilmiah, tetapi juga siap dihilirisasi dan dimanfaatkan industri serta masyarakat luas.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kemdiktisaintek-Kementerian P2MI Bahas Penguatan Peran Kampus dalam Penguatan Ketenagakerjaan Global

/in , /by

Jakarta–Upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia menjadi agenda strategis nasional, terutama dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja global yang semakin kompetitif. 

Tantangan ini semakin terasa di tengah tingginya minat bekerja di luar negeri. Menurut data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), selama periode 2022-2024 ada sekitar 795,3 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan bekerja di luar negeri. PMI tersebut paling banyak bekerja sebagai asisten rumah tangga, caregiver, pekerja kasar, pekerja perkebunan, dan operator production. Perguruan tinggi memiliki posisi kunci sebagai ruang transisi nyata dari pendidikan menuju dunia kerja, agar bisa mendapat peran kerja yang lebih baik.

Dalam konteks tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan bertemu dengan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla untuk membahas mengenai penguatan peran perguruan tinggi dalam mendorong lulusan kampus yang siap kerja, di kantor Kemdiktisaintek, Selasa (27/01).

“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM yang siap lulus sekaligus siap bekerja secara global. Melalui penguatan kolaborasi dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan pemanfaatan kurikulum yang adaptif, proses penyiapan kompetensi dapat dilakukan lebih sistematis sejak awal masa pendidikan,” tegas Wamen Fauzan.

Salah satu praktik baik di sejumlah daerah menunjukkan bahwa investasi pada pelatihan berdampak langsung pada penempatan. Jawa Timur, misalnya, mengalokasikan sekitar Rp10 miliar per tahun untuk subsidi pelatihan dan tercatat menjadi daerah dengan penempatan tertinggi selama tiga tahun berturut-turut. 

Sejalan dengan pernyataan Wamendiktisaintek, Wamen Dzulfikar menyorot pentingnya mengatasi persoalan ketidaksesuaian lulusan dengan kebutuhan kerja dan meningkatkan kualitas penempatan pekerja migran. 

“Selama ini masih terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan kerja di luar negeri, sehingga persoalan tersebut sering kembali ke kami di tahap penempatan,” jelas Wamen Dzulfikar. 

Menurutnya, fasilitas pelatihan yang dimiliki kampus dapat menjadi solusi untuk menyiapkan calon pekerja secara lebih terstruktur, sekaligus menekan risiko penempatan yang tidak sesuai dengan kompetensi. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data kebutuhan tenaga kerja luar negeri agar penempatan lebih tepat sasaran.

Diskusi ini juga merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Kemdiktisaintek dan Kementerian P2MI pada Desember 2025, sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pengembangan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global dalam menghadapi momentum bonus demografi Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia merupakan representasi kualitas SDM bangsa di tingkat global. Penegasan ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto dalam mendorong tenaga kerja terampil Indonesia mengisi peluang kerja baik di dalam negeri maupun di pasar global.

Pertemuan antara kedua wakil menteri memfokuskan diskusi pada penguatan peran perguruan tinggi melalui career development center dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), integrasi pelatihan dengan kurikulum, serta skema magang dan kerja luar negeri yang dapat diakui sebagai bagian dari proses pendidikan tinggi.

Kemdiktisaintek berkomitmen untuk membangun ekosistem penyiapan SDM yang terintegrasi, dari pendidikan, pelatihan, hingga penempatan kerja. Kolaborasi lintas kementerian ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang kerja global bagi lulusan Indonesia, sekaligus memastikan prosesnya berlangsung aman, bermartabat, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas SDM nasional.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kemdiktisaintek dan ADB Lakukan Diskusi Perkuat Kemitraan Strategis Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia Emas 2045

/in , /by

Jakarta—Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menerima audiensi Asian Development Bank (ADB), untuk membahas penguatan kerja sama strategis di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, Senin (26/1).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menyampaikan Kemdiktisaintek tengah menyiapkan master plan (rencana induk) infrastruktur pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagai panduan nasional yang selama ini belum dimiliki. 

“Master plan ini kita susun agar pengembangan fasilitas di perguruan tinggi memiliki arah nasional yang jelas, seimbang antarwilayah, dan dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika Indonesia. Kami terbuka jika ada peluang dukungan dari ADB dalam penyusunannya,” ujar Menteri Brian. 

Master plan tersebut diarahkan untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, khususnya pada delapan bidang prioritas nasional. Infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat dimanfaatkan secara inklusif oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa lintas perguruan tinggi, sejalan dengan prinsip bahwa Kemdiktisaintek hadir untuk seluruh institusi pendidikan tinggi.

Country Director ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Indonesia, dalam memperkuat pendidikan tinggi sebagai salah satu pilar utama transformasi menuju negara berpendapatan tinggi. Menurutnya, generasi yang akan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah mereka yang saat ini, dan dalam waktu dekat akan memasuki pendidikan tinggi.

“Perjalanan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi memerlukan fondasi yang kuat, dan investasi pada manusia adalah kuncinya. ADB melihat Kemdiktisaintek sebagai mitra strategis dalam membangun fondasi tersebut,” ujar Bobur Alimov. 

Para perwakilan ADB juga menekankan bahwa kemitraan ADB dan Indonesia telah terjalin lama. Senior Director Human and Social Development ADB, Ayako Inagaki menegaskan ketertarikan ADB untuk mendukung pembangunan ekosistem pendidikan tinggi yang terintegrasi, mulai dari universitas dan politeknik hingga kolaborasi dengan industri dan pemangku kepentingan global. Dukungan tersebut mencakup pengembangan pendidikan vokasi, rumah sakit pendidikan, pendidikan kedokteran, hingga penguatan riset dan inovasi di bidang strategis seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI).

“Kami ingin mendukung ekosistem pendidikan tinggi secara menyeluruh, hingga keterhubungannya dengan industri, riset, dan jejaring regional,” kata Ayako.

Dalam pertemuan ini juga dibahas dukungan terhadap proyek-proyek strategis nasional, termasuk pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi maju lainnya, di mana peran pendidikan tinggi menjadi kunci dalam penyediaan sumber daya manusia unggul. Kemdiktisaintek menegaskan posisinya sebagai kementerian untuk seluruh perguruan tinggi dengan prinsip akses dan standar pembelajaran yang setara.

Ke depan, Kemdiktisaintek dan ADB sepakat untuk melanjutkan diskusi teknis guna merumuskan bentuk dukungan yang selaras dengan kebutuhan nasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi, riset, dan inovasi Indonesia agar mampu menjawab tantangan global sekaligus mendukung agenda pembangunan jangka panjang nasional.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Unila dan Untidar Teken MoU Tridarma Perkuat Pemberdayaan Mahasiswa

/in , /by

(Unila): Universitas Lampung (Unila) dan Universitas Tidar (Untidar) secara resmi menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, Kamis, 22 Januari 2026, di ruang sidang utama kampus setempat. Penandatanganan MoU ini dihadiri jajaran pimpinan dari kedua perguruan tinggi sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MoU ditandatangani Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., dan Rektor Universitas Tidar, Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. Kerja sama ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Prof. Lusmeilia Afriani dalam sambutannya menyampaikan, MoU ini menjadi landasan strategis untuk memperkuat sinergi antarperguruan tinggi negeri dalam meningkatkan mutu tata kelola, akademik, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi komitmen untuk menghadirkan program-program konkret yang berdampak langsung bagi dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Unila terbuka untuk berbagi praktik baik, sekaligus belajar bersama Untidar dalam semangat kolaborasi dan kesetaraan,” ujarnya.

Ia menambahkan, implementasi MoU akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Implementation Arrangement (IA) yang lebih spesifik, termasuk di bidang pengelolaan data, penguatan sumber daya manusia, serta pengembangan kemahasiswaan. Sementara itu, Prof. Sugiyarto menuturkan, penandatanganan MoU ini memiliki makna emosional dan historis bagi Untidar.

Kunjungan ke Unila diawali dengan niat untuk bersilaturahmi dan memberikan penghormatan kepada almarhum Prof. John Hendri, tokoh Unila yang pernah berperan penting sebagai Pelaksana Tugas Rektor Untidar pada masa krisis kepemimpinan tahun 2018.

“Kami datang dengan niat belajar menghargai jasa para tokoh yang telah berkontribusi bagi kemajuan institusi kami. Alhamdulillah, dari niat silaturahmi dan takziah ini, Allah subhanahu wa taala mempertemukan kami dengan momentum yang lebih besar, yaitu penandatanganan MoU antara Untidar dan Unila,” ungkap Prof. Sugiyarto.

Ia juga menyampaikan, Untidar sebagai perguruan tinggi negeri yang relatif muda beralih status menjadi PTN pada 2014 masih berada pada fase pertumbuhan dan sangat terbuka untuk belajar dari Unila, khususnya dalam pengelolaan data dan informasi, tata kelola PD Dikti, serta pengembangan prestasi dan pemberdayaan mahasiswa.

“Kami menyadari di era saat ini, kemajuan perguruan tinggi dan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan informasi. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat belajar banyak dari Unila dalam manajemen data, sistem informasi, dan penguatan bidang kemahasiswaan,” jelasnya.

Melalui MoU ini, kedua perguruan tinggi berkomitmen untuk menghasilkan berbagai outcome nyata, antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran melalui pertukaran praktik baik, kolaborasi penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional, penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan, serta pengembangan prestasi dan pemberdayaan mahasiswa melalui program kemahasiswaan bersama.

Dampak kerja sama ini diharapkan tidak hanya dirasakan oleh sivitas akademika Unila dan Untidar, tetapi juga oleh masyarakat luas, melalui program pengabdian kepada masyarakat yang lebih terarah, berbasis riset, dan berkelanjutan. Acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh kedua Rektor, yang menandai langkah baru kolaborasi strategis antara Unila dan Untidar dalam upaya memberikan kontribusi terbaik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kemajuan bangsa Indonesia. [Humas]

Ditjen Dikti dan BPSDM ESDM Sepakat Perkuat Lini SDM Menuju Transisi Energi Indonesia

/in , /by

Renewable energy, atau yang lebih populer dengan sebutan energi terbarukan, adalah keniscayaan bagi Indonesia. Sebab ketergantungan pada energi fosil yang cadangannya terbatas, pada akhirnya akan sampai pada titik limit. Selain itu energi terbarukan ditengarai lebih ramah lingkungan, menurunkan emisi karbon, meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi yang dewasa ini sangat penting, menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs), berdampak untuk pertumbuhan ekonomi lokal, serta memastikan pasokan energi bersih dan berkelanjutan.

Namun transisi energi tidak semata-mata persoalan teknologi, tetapi terutama persoalan manusia, sumber daya manusia. Transisi energi tidak bisa dilepaskan karena berkaitan erat dengan kesiapan talenta, keterampilan, serta ekosistem pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan masa depan.

“Program Renewable Energy Skills Development ini sangat strategis. Program ini tidak hanya mencakup pengembangan kurikulum, tetapi juga membangun sistem pendidikan vokasi energi terbarukan yang terhubung langsung dengan dunia usaha dan dunia industri. Serta berorientasi pada keterserapan lulusan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang RESD sebagai model konkret pendidikan tinggi yang berdampak,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdiktisaintek, Khairul Munadi, pada acara Indonesia-Swiss Partnership to Advance Indonesia’s Renewable Energy Workforce: Launch of Renewable Energy Skills Development (RESD) Phase 2, di Jakarta (21/1). 

Renewable Energy Skills Development (RESD) merupakan kemitraan bilateral antara Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) dengan Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) Kementerian ESDM dan melibatkan secara erat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Ketenagakerjaan. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat transisi energi Indonesia dengan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, berkualitas, dan mampu mendukung desain, instalasi, operasi, dan pemeliharaan energi terbarukan di Indonesia. RESD terdiri pada tiga komponen strategis yaitu pendidikan formal melalui politeknik, pendidikan non-formal melalui lembaga atau balai pelatihan,  serta komunikasi dan informasi.

RESD Fase 1  dilaksanakan dari iDesember 2020 hingga Juli 2025, telah berhasil menyusun kurikulum energi terbarukan berbasis industri serta mendukung pendirian dan penyelenggaraan program studi Diploma 4 Spesialisasi Energi Terbarukan di 5 (lima) politeknik negeri. Selain itu, RESD mendukung penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dan penyelenggaraan Program Pelatihan Teknisi PLTS, Teknisi Hybrid PLTS-Diesel, dan Teknisi PLTMH pada 4 (empat) balai pelatihan dan produktivitas (BPVP) di Indonesia. Seluruh kegiatan tersebut dikembangkan dengan dukungan teknis dari universitas terapan Swiss (FHNW dan OST) dan Swiss Federal Institute for Vocational Education.

Lebih lanjut Dirjen Khairul Munadi menjelaskan, RESD memperkuat pendidikan vokasi sebagai engine of applied skills melalui penyelarasan kurikulum dengan dunia usaha dan dunia industri, serta penguatan ekosistem keterampilan hijau atau green skills secara nasional.

Penting digaris-bawahi, RESD Phase 2 menandai fase ekspansi dan konsolidasi melalui perluasan ke lebih banyak politeknik dan lembaga pelatihan. Serta  masuknya teknologi penyimpanan baterai yang menunjukkan adaptivitas program terhadap kebutuhan saat ini. Fase ini menjadi bagian penting dari upaya Indonesia menuju net zero emission (NZE) dengan memastikan target tersebut ditopang oleh sumber daya manusia yang tersertifikasi dan kompetitif.

“Kami appreciate atas peningkatan peningkatan kapasitas dosen dan instruktur melalui dukungan universitas terapan Swiss, serta penyelenggaraan Program Diploma 4 spesialisasi energi terbarukan di politeknik negeri. Kolaborasi nasional maupun internasional yang dirancang dengan baik dan sistematis dinilai mampu menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar memenuhi dokumen kerja sama,” ucap Dirjen Khairul Munadi melanjutkan.

Ditambahkannya, RESD merupakan contoh konkret pendidikan tinggi vokasi yang berdampak, karena mampu menghasilkan lulusan dengan tingkat serapan kerja yang tinggi. 

Pada bagian yang sama, Kepala badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Prahoro Yulijanto Nurtjahyo memaparkan, program ini diinisiasi bermitra  dengan industri. Pendidikan vokasi harus berjalan bersama industri agar relevan dengan kebutuhan di lapangan. Ke depan, ekspektasinya  akan menghasilkan lebih dari 900 lulusan sarjana terapan.

“Komitmen Pemerintah Swiss bukanlah komitmen yang baru, melainkan telah terbangun selama lebih dari 50 tahun. Semua pihak sepakat bahwa pendidikan vokasi terbaik ada di Swiss, sehingga kemitraan ini memiliki dasar yang kuat. Kerja sama dengan Ditjen Dikti kami harap mengakselerasi transisi energi menuju target Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat,” kata Prahoro Yulijanto.

Perkuat Diplomasi Pendidikan Tinggi, Indonesia-Aljazair Jajaki Peluang Kerja Sama

/in , /by

Jakarta—Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus memperkuat diplomasi pendidikan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing global Indonesia. 

Dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan tinggi Indonesia menunjukkan daya tarik yang semakin kuat di tingkat internasional. Per akhir 2025, tercatat 8.050  mahasiswa asing dari berbagai negara menempuh studi di Indonesia, mencerminkan meningkatnya kepercayaan global terhadap sistem pendidikan tinggi nasional.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menerima kunjungan kehormatan dari Algeria-Indonesia Parliamentary Friendship Group (Kelompok Persahabatan Parlemen Aljazair-Indonesia). Kunjungan diterima Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan yang membahas mengenai kesempatan kerja sama di bidang pendidikan tinggi hingga bidang riset, di kantor Kemdiktisaintek, Selasa (20/01).

Wamen Fauzan menegaskan bahwa kerja sama internasional merupakan kunci pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, kerja sama internasional juga dapat mendorong peningkatan kualitas industri berbasis riset.

“Kemdiktisaintek menumbuhkan kualitas industri yang ada di Indonesia dengan riset yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia dan terus meningkatkan kerja sama internasional, seperti pertukaran mahasiswa, visiting professor, dan kolaborasi riset. Harapannya, kita juga bisa menjalankan ini dengan Aljazair,” jelas Wamen Fauzan.

Aljazair membuka kesempatan untuk bekerja sama lebih lanjut, terutama di bidang teknologi, digitalisasi, ilmu Islam dan syariah, energi, dan kesehatan. Selain itu, Kepala Delegasi Kelompok Persahabatan Parlemen Aljazair-Indonesia, Mohammed Yazid Benhemouda mendorong peluang peningkatan jumlah beasiswa dari Aljazair untuk Indonesia maupun sebaliknya.

“Aljazair berharap adanya generasi baru yang dapat menjembatani kedua negara. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) sudah memberi dampak positif, harapannya akan terdapat kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa dan ilmuwan Aljazair untuk belajar di Indonesia,” ujar Mohammed Yazid.

Sebelumnya, Kemdiktisaintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) sejak tahun 2006 telah meluncurkan beasiswa KNB, yaitu beasiswa untuk mahasiswa internasional berkuliah di perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, Kemdiktisaintek berkolaborasi dengan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Kementerian Keuangan sejak 2024 dalam meluncurkan program The Indonesian AID Scholarship (TIAS), di mana Aljazair menjadi salah satu negara mitra. Kedua program ini akan menjadi program flagship pemerintah dalam memperkuat diplomasi halus Indonesia dan internasionalisasi perguruan tinggi di Indonesia.

Hingga 2024, terdapat 12 mahasiswa Aljazair yang menempuh pendidikan di Indonesia dan 3 mahasiswa aktif dari Aljazair yang saat ini berkuliah di Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Khairul Munadi.

“Kami akan memperluas penerima beasiswa internasional dan intensifkan lagi informasinya. Mobilisasi mahasiswa, dosen, dan kerja sama perguruan tinggi juga akan kami usahakan. Kami memprioritaskan memperkuat ekosistem pendidikan tinggi melalui kerja sama dan interaksi dengan mitra-mitra internasional, baik melalui kementerian maupun antarkampus (university-to-university),” kata Dirjen Khairul.

Selain itu, Kemdiktisaintek juga mendukung kolaborasi antar industri Indonesia–Aljazair yang telah terjalin untuk dikembangkan ke arah pemberian beasiswa serta fasilitasi pembelajaran bagi mahasiswa pada bidang-bidang strategis. Selain itu, terdapat skema beasiswa internasional yang terus dilaksanakan sejumlah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) untuk mendukung ekosistem pendidikan tinggi di kampus-kampus Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri serta memperkuat hubungan kerja sama kedua negara.

“Prinsipnya, ketika kita bicara tentang pendidikan, cakrawalanya sangat luas. Karena itu, terdapat banyak peluang kerja sama yang akhirnya akan bermuara pada penguatan pendidikan,” tegas Wamen Fauzan.

Hubungan Indonesia dan Aljazair memiliki akar sejarah yang kuat. Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Aljazair sejak tahun 1963. Hingga kini, kedua negara telah menandatangani sejumlah perjanjian bilateral di berbagai sektor. Tercatat pula terdapat 6 naskah kerja sama antara perguruan tinggi Indonesia dan Aljazair dengan skema university-to-university. Melalui pertemuan ini, Kemdiktisaintek berharap dapat memperbarui dan memperluas kerja sama pendidikan tinggi yang telah ada.

Ke depan, Indonesia dan Aljazair bersepakat untuk menindaklanjuti hasil diskusi melalui pertemuan lanjutan guna merumuskan langkah-langkah kerja sama yang lebih konkret. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Kemdiktisaintek dalam memperkuat jejaring internasional dan mendorong pendidikan tinggi Indonesia yang inklusif, kolaboratif, dan berdampak. 

Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Taklimat Presiden 2026: Tegaskan Peran Pendidikan Tinggi dan Sains untuk Kebangkitan Indonesia

/in , /by

Jakarta—Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, menyampaikan arah kebijakan nasional kepada pimpinan perguruan tinggi negeri, swasta, dan para guru besar, dalam Taklimat Presiden RI 2026. Bertajuk Manusia, Pendidikan Tinggi, dan Sains untuk Kebangkitan Indonesia, Presiden memberikan arahan kepada 1200 peserta di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Kamis (15/1).

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memandang taklimat ini sebagai momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan dengan agenda transformasi pendidikan tinggi dan penguatan ekosistem riset nasional. Melalui forum ini, pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam menghasilkan pengetahuan, inovasi, dan solusi bagi masyarakat yang relevan dengan tantangan pembangunan nasional.

Taklimat Presiden kali ini menegaskan peran sentral manusia, pendidikan tinggi, dan sains sebagai fondasi utama inovasi, industrialisasi, dan daya saing bangsa. Hal ini juga sejalan dengan agenda besar pemerintah, yakni mewujudkan swasembada pangan dan energi.

Kepala Negara menekankan kebangkitan Indonesia tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguasaan ilmu pengetahuan, serta kemampuan menerjemahkan riset menjadi dampak nyata bagi masyarakat dan industri.

Taklimat Presiden 2026 diikuti lebih 1.200 peserta yang terdiri atas pimpinan perguruan tinggi, akademisi, serta pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi dan sains. Forum ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan industri untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan, termasuk penguatan peran ilmu sosial dan humaniora dalam memahami konteks sosial budaya pembangunan negara.

Forum ini menjadi bagian dari komunikasi pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat kualitas pendidikan tinggi melalui pengembangan SDM sivitas akademika, penyediaan sarana prasarana, dan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menegaskan bahwa arah kebijakan Presiden menjadi kompas bagi Kemdiktisaintek dalam memperkuat peran pendidikan tinggi sebagai motor penggerak perubahan dan pembangunan nasional. Arahan tersebut juga menjadi dasar dari visi Diktisaintek Berdampak yang terus digaungkan.

“Bapak Presiden mengajak kita bersama-sama merefleksikan apa yang sudah bisa kita berikan kepada masyarakat, bangsa, negara, dan bagaimana perguruan tinggi dapat mengambil peran yang penting dalam pembangunan Indonesia. Perguruan tinggi harus mampu mencetak SDM yang mumpuni secara kapasitas dan kapabilitas, berintegritas, nasionalis, dan keberpihakan yang besar kepada masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Menteri Brian.

Dalam kesempatan ini, Mendiktisaintek juga menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekosistem riset nasional agar lebih berdampak bagi pembangunan. Kemdiktisaintek mendorong riset perguruan tinggi yang berorientasi pada inovasi dan solusi nyata, sejalan dengan kebutuhan strategis bangsa.

“Bapak Presiden juga menambah alokasi dana untuk riset dan inovasi seluruh perguruan tinggi hingga Rp4 triliun. Ini menjadi suatu gambaran betapa Presiden memberikan amanah besar kepada perguruan tinggi, seluruh peneliti, dan seluruh guru besar untuk memiliki kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa kita,” jelas Menteri Brian.

Capaian Program Akselerasi Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis (PPDS)

Khususnya untuk pendidikan tinggi bidang kesehatan, menindaklanjuti arahan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI (15 Agustus 2025) “Untuk mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis tahun ini akan dibuka 148 Prodi di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia terdiri dari 125 Prodi spesialis dan 23 prodi sub spesialis serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa”, Kemdiktisaintek telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Sistem Kesehatan Akademik dan meluncurkan program akselerasi pendidikan dokter spesialis/subspesialis (PPDS) pada tanggal 22 Juli 2025 bersama Kemenkes, Kemdagri dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam upaya percepatan, Satgas PPDS AHS menjalankan quick wins program tahun 2025 dengan tiga strategi, yaitu : (1) Penambahan prodi baru dan peningkatan kuota mahasiswa dokter spesialis-subspesialis dengan model kemitraan PT (2) Penempatan/deployment residen mandiri pada RSP prioritas, dan (3) Penguatan Kemitraan dengan Pemda, K/L dan stakeholders. 

Hingga saat ini, Kemdiktisaintek telah mencapai target Presiden dengan membuka 156 prodi baru, yang terdiri dari  126 prodi dokter spesialis dan 30 prodi dokter subspesialis. Prodi baru ini bermitra dengan sekitar 350 rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia. Penambahan prodi ini juga berdampak pada peningkatan jumlah mahasiswa baru PPDS di tahun 2026 yaitu menjadi 8.650, sehingga total mahasiswa PPDS menjadi sekitar 24.000 di tahun 2026. Selain itu, penambahan Prodi Baru PPDS ini diharapkan juga dapat meningkatkan aspek distribusi pemenuhan dokter spesialis/subspesialis dengan pembukaan prodi baru di 11 propinsi yang jumlah dokter spesialis nya masih kurang dan baru pertama memiliki prodi PPDS (termasuk NTT, Maluku dan Papua), serta menambah 6 jenis subspesialis baru untuk meningkatkan jumlah dosen maupun dokter subspesialis. Kemdiktisaintek juga sudah berkoordinasi dengan LPDP untuk peningkatan jumlah beasiswa untuk mahasiswa PPDS di tahun 2026.

Kemdiktisaintek memastikan bahwa upaya percepatan ini tetap berpegang pada prinsip penjaminan mutu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan selain Pemerintah, diantaranya LAMPTKes, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, asosiasi prodi tiap bidang spesialis dan kolegium tiap bidang kesehatan.  

Perguruan Tinggi Respons Bencana Sumatra

Taklimat Presiden 2026 juga menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam respons tanggap darurat bencana. Kemdiktisaintek menempatkan kampus sebagai pusat koordinasi di wilayah terdampak atau terdekat dengan lokasi bencana, berfungsi untuk memetakan kebutuhan masyarakat serta mengoordinasikan dukungan lintas sektor.

Melalui skema penugasan dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi mengerahkan dosen, mahasiswa, dan tenaga profesional untuk mendukung layanan kesehatan, distribusi logistik, pendidikan darurat, hingga pendampingan psikososial. Hingga saat ini, ribuan personel dari perguruan tinggi telah terlibat langsung di lapangan.

Kemdiktisaintek juga menyiapkan penguatan dukungan jangka menengah melalui Program Mahasiswa Berdampak, yang akan mengirimkan hingga 10.000 mahasiswa ke daerah terdampak bencana. Program ini menegaskan bahwa pendidikan tinggi hadir di garis depan kemanusiaan dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.

Tanggapan dan Harapan Pimpinan Perguruan Tinggi

Para pimpinan perguruan tinggi dan guru beaae menilai Taklimat Presiden sebagai forum strategis dan relevan dengan tantangan pendidikan tinggi saat ini. 

“Dari pertemuan dengan Presiden, kami dapat lebih memahami bagaimana peta situasi terkini di Indonesia. Tentu, dengan penyamaan persepsi ini, para pimpinan perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama memajukan Indonesia secara sinergis,” ujar Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah.

Sementara itu, Ketua Komisi I Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) serta Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Periode 2010-2014, Akhmaloka menyatakan pentingnya membangun kekuatan sains dan teknologi Indonesia melalui perguruan tinggi. Menurutnya, ini tercermin dari informasi yang disampaikan oleh Presiden dalam forum tersebut.

“Pertemuan tadi, tentu bisa kita tindak lanjuti, terutama komitmen untuk meningkatkan penelitian di perguruan tinggi hingga 50%. Hal ini akan membangun pendidikan tinggi di Indonesia, terutama di bidang sains dan teknologi,” ujar Akhmaloka.

Melalui Taklimat Presiden 2026, Kemdiktisaintek berkomitmen untuk terus mendorong pendidikan tinggi dan sains yang berdampak, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Forum ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap produk riset dan inovasi nasional berbasis sains sebagai bagian dari kebangkitan Indonesia.

 

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi