Perkuat Pendidikan dan Riset, Mendiktisaintek Bahas Kerja Sama Strategis dengan Jepang

/in , /by

Jakarta-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus melakukan penguatan kemitraan strategis Indonesia–Jepang di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Upaya ini diwujudkan melalui pertemuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dengan Charge d’Affaires Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Myochin Mitsuru, Rabu (14/1).

Kedua pihak menegaskan komitmen memperluas kerja sama pendidikan tinggi dan riset yang selaras dengan kebutuhan pembangunan dan industri. Kolaborasi diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi, serta hilirisasi riset.

“Indonesia adalah negara yang sangat berbeda. Dan kita memiliki ekonomi yang sangat besar, melalui kolaborasi dengan Jepang, kami melihat potensi besar untuk bekerja sama dalam bidang pendidikan tinggi, ekonomi, bisnis, dan teknologi, dan berharap dapat meningkatkan volume serta cakupan kerja sama ini,” ujar Menteri Brian menekankan posisi strategis Indonesia dalam kerja sama dengan Jepang.

Kerja sama pendidikan menjadi salah satu fokus utama, termasuk peningkatan mobilitas mahasiswa dan dosen, pengembangan program gelar bersama, serta skema pendidikan lintas negara. Jepang juga menyampaikan minat untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di universitas Jepang sebagai bagian dari penguatan talenta global.

Pengembangan sumber daya manusia dibahas melalui dua jalur utama, yakni jalur tenaga terampil dan peneliti profesional, serta jalur mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Jepang. Skema ini dinilai mampu menjawab tantangan kebutuhan talenta industri sekaligus memperluas pengalaman akademik dan budaya bagi generasi muda.

Selain pendidikan, pertemuan juga menyoroti pentingnya kolaborasi riset dan sains terapan antara institusi Indonesia dan Jepang. Kerja sama riset diarahkan agar tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi juga inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh industri dan memberikan nilai tambah ekonomi.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti pembahasan melalui koordinasi teknis dan pertemuan lanjutan. Kemdiktisaintek menegaskan bahwa penguatan kerja sama Indonesia–Jepang ini sejalan dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, yaitu pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Indonesia-Kuwait Perkuat Kerja Sama di Bidang Sains dan Teknologi

/in , /by

Jakarta-Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Kuwait untuk Indonesia, Khalid Jassim Al-Yassin. Pertemuan ini membahas berbagai rencana kerja sama optimalisasi riset, pendidikan tinggi, dan penyediaan tenaga kerja terampil, Selasa (30/12).

Mendiktisaintek menekankan pentingnya implementasi nyata dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ada. Menteri Brian menawarkan kolaborasi strategis di bidang energi, petrokimia, kesehatan, teknologi lingkungan, hingga hilirisasi mineral.

“Kami ingin memastikan kolaborasi riset ini memberikan dampak langsung bagi pembangunan kedua negara. Kami juga siap mengirimkan mahasiswa pascasarjana kami ke universitas di Kuwait,” ujar Menteri Brian.

Dubes Khalid mengungkapkan bahwa peningkatan kerja sama dengan Indonesia adalah prioritas utama. Mengingat MoU bidang pendidikan tinggi yang ditandatangani tahun 2019 sempat terhambat pandemi COVID-19, kedua pihak sepakat untuk mengaktifkan kembali poin-poin kerja sama tersebut sebelum masa berlakunya berakhir.

Selain kerja sama antarkampus, Dubes Khalid mendorong kolaborasi dengan Kuwait Institute for Scientific Research (KISR)  yang merupakan lembaga riset pemerintah Kuwait ini fokus pada isu desalinasi air, energi terbarukan, pertanian di lahan kering, dan biodiversitas. Dubes Khalid juga menyampaikan bahwa pihaknya berharap dapat bekerja sama dalam penyediaan tenaga kerja terampil dari Indonesia, termasuk profesor, peneliti, dan dokter.

Mendiktisaintek merespons positif hal tersebut dan mengusulkan adanya MoU khusus antara Kemendiktisaintek dengan KISR. 

“Lebih dari 90% peneliti dan profesor kami berada di lingkungan universitas. Oleh karena itu, kolaborasi langsung antara Kemendiktisaintek dengan KISR akan jauh lebih efektif dalam menggerakkan inovasi,” tambah Menteri Brian.

Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk segera melakukan pertukaran data terkait kebutuhan kompetensi tenaga kerja dan detail teknis pembentukan Joint Working Group.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Mendiktisaintek Terbitkan Peraturan yang Menjamin Karier dan Penghasilan Dosen

/in , /by

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menandatangani Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. Peraturan ini menjadi kado akhir tahun yang telah lama dinantikan oleh para dosen di seluruh Indonesia.

Permen 52 Tahun 2025 merupakan penyempurnaan dan penguatan dari pengaturan sebelumnya terkait dosen. Regulasi ini mengonsolidasikan praktik-praktik baik yang telah berjalan, sekaligus menghadirkan pembaruan untuk menjawab dinamika pendidikan tinggi yang semakin kompleks dan kompetitif. “Peraturan ini menyatukan dan memperkuat kebijakan dosen agar lebih jelas, adil, dan berkelanjutan,” ujar Mendiktisaintek Brian Yuliarto.

Peraturan ini juga memberikan kepastian hukum atas profesi, karier, dan penghasilan dosen dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu. Dengan kepastian tersebut, dosen diharapkan dapat lebih fokus menjalankan tridharma perguruan tinggi tanpa terganggu persoalan administratif.

Penguatan Kompetensi dan Kualitas Dosen

Permen 52 Tahun 2025 menegaskan empat kompetensi utama dosen—pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional—sebagai fondasi peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. “Peningkatan kesejahteraan dosen harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan profesionalismenya,” tegas Brian.

Pengaturan sertifikasi dosen diperjelas dengan kriteria yang lebih terukur dan transparan. Sertifikasi diposisikan sebagai instrumen penjaminan mutu dan pengakuan profesional dosen.

Selain itu, pengembangan dan promosi karier dosen diatur secara lebih sistematis dan berkelanjutan, mencakup dosen PNS maupun dosen Non-ASN, dengan prinsip keadilan dan berbasis kinerja.

Profesor Emeritus, Diaspora, dan Jejaring Global

Permen ini secara eksplisit mengatur peran Profesor Emeritus sebagai aset keilmuan nasional yang tetap dapat berkontribusi pascapurnatugas. Selain itu, regulasi ini membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan akademisi diaspora dan pengakuan pengalaman internasional dalam pengembangan karier dosen.

Delegasi Kewenangan

Sebagai bagian dari reformasi tata kelola, Permen 52 Tahun 2025 mengatur pendelegasian kewenangan pengangkatan jabatan fungsional dosen kepada LLDIKTI dan PTNBH tertentu yang telah memenuhi persyaratan. Kebijakan ini bertujuan mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat otonomi perguruan tinggi.

“Delegasi kewenangan ini mempercepat layanan sekaligus memperkuat tata kelola dan otonomi perguruan tinggi,” ujar Menteri Brian.

Penutup

Permen 52 Tahun 2025 mengatur penghasilan dosen secara lebih jelas dan berkeadilan. Selain gaji pokok dan tunjangan melekat, dosen juga berhak memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Menteri ini, pengelolaan profesi, karier, dan penghasilan dosen memasuki fase baru yang lebih tertata, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan membawa angin segar bagi dosen, sekaligus mendorong kehidupan kampus yang semakin bermutu dan berdampak.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025, maka Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kemdiktisaintek Tegaskan Komitmen Akuntabilitas melalui Kontrak Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama

/in /by

Jakarta—Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melaksanakan Penandatanganan Kontrak Kinerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pratama (Eselon I dan II) di lingkungan Kemdiktisaintek. Penandatanganan ini dilaksanakan di Grha Kemdiktisaintek, Senin (22/12).

Penandatanganan kontrak kinerja ini merupakan instrumen strategis untuk memastikan keterhubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi, riset, serta sains dan teknologi yang berdampak bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menyatakan bahwa kontrak kinerja bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pernyataan komitmen kepemimpinan atas amanah yang diberikan negara.

“Penandatanganan kontrak kinerja yang kita lakukan hari ini adalah suatu bentuk pernyataan komitmen kepemimpinan, bahwa setiap target yang kita tetapkan bersama akan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh dan setiap amanah yang diberikan akan dipertanggungjawabkan secara profesional dan berintegritas,” tegas Menteri Brian. 

Mendiktisaintek menekankan, tingginya perhatian publik terhadap kinerja pemerintahan menuntut seluruh jajaran untuk bekerja lebih disiplin, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata. Para pejabat diingatkan agar aktivitas, program, dan kebijakan kementerian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pemangku kepentingan.

“Kinerja bukan soal banyaknya kegiatan, tetapi kualitas hasil dan kebermanfaatannya. Bukan penyerapan anggaran, tetapi seberapa tepat anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan perubahan dan dampak yang dirasakan oleh seluruh insan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, yakni perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, peneliti, hingga masyarakat luas,” ujar Menteri Brian.

Penandatanganan Kontrak Kinerja Eselon I dilakukan langsung oleh Mendiktisaintek. Sementara itu, Penandatanganan Kontrak Kinerja Eselon II dilakukan antara pejabat Eselon II dengan pejabat Eselon I. Penandatanganan dilakukan secara berurutan, dimulai dari seluruh pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I-XVII, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, hingga Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi.

Menteri Brian juga mendorong penguatan tata kelola layanan publik yang transparan dan terukur, termasuk melalui mekanisme umpan balik, agar layanan Kemdiktisaintek semakin responsif terhadap kebutuhan kampus, dosen, peneliti, dan mitra industri.

“Kontrak kinerja ini adalah alat kendali dan alat ukur kepemimpinan. Keberhasilan kita akan dilihat dari seberapa besar proses perbaikan yang benar-benar terjadi di lingkungan kerja kita, serta seberapa baik layanan kita dirasakan oleh para pengguna,” pungkas Menteri Brian.

Melalui penandatanganan kontrak kinerja ini, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk membangun kementerian yang bekerja dengan arah yang jelas, disiplin tinggi, berintegritas, dan memberikan layanan prima sebagai fondasi penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi nasional.

Tangguh, Untidar Rebut Lagi 1 Penghargaan Anugerah Diktisaintek Untuk Menutup Tahun 2025

/in , , /by

Meskipun tidak merajai,Untidar konsisten mendapatkan penghargaan di ajang Anugerah Diktisaintek 5 tahun belakangan. Tim Kerja Bidang Humas kembali mempersembahkan piala Bronze Winner Kategori PTN BLU, subkategori Laman tahun 2025. Acara ini digelar di Gedung D Kemendiktisaintek, Jakarta, Jumat siang (19/12).

Ketua Tim Kerja Bidang Humas, Danu Wiratmoko, menyampaikan Untidar sebagai PTN yang relatif muda dan kecil telah mampu bersaing dengan PTN BLU lain yang secara infrastruktur dan organisasi lebih mapan. “Jika bukan karena kerja keras dan sinergi antar stake holders dan dukungan pimpinan, mustahil capaian ini dapat terwujud,” katanya.

Penghargaan ini bukan tujuan utama. Namun kompetisi ini menjadi tolok ukur standar kualitas pelayanan kehumasan di Untidar. “Kami berkomitmen menyampaikan informasi secara cepat, transparan, dan akuntabel. Tentu dengan menyesuaikan kebutuhan pengguna, termasuk dengan memperhatikan selera dan tren yang ada.” imbuhnya.

Danu menyebut, keseriusan Untidar dalam hal ini ditunjukkan dengan menambah SDM di tiap unit dan lembaga yang bertugas membuat liputan, menulis artikel, hingga mengunggahnya dalam laman masing-masing. Selain itu, mereka diberi insentif sesuai kinerja. “Jangan sampai kami kehilangan momentum untuk informasikan setiap aktivitas yang ada. Ini bentuk pertangungjawaban kami dalam menggunakan anggaran negara,” sebutnya.

Sementara itu, seusai menerima penghargaan, Rektor Untidar, Prof. Dr. Sugiyarto,M.Si. menyampaikan apresiasinya atas capaian ini. Ia berharap tim humas beserta elemennya dapat terus memberikan yang terbaik untuk seluruh sivitas dan masyarakat. “Tunjukkan,bahwa meskipun kita PTN kecil dan baru, kita mampu memberikan hal besar untuk kemajuan bangsa.” terangnya.

Prof. Sugiyarto berharap, capaian ini dapat diikuti pula oleh tim kerja atau bidang lain di Untidar. “Bukan soal menang kalahnya, tetapi semangat untuk siap berkompetisi sehingga memicu pola kerja yang efektif efisien dapat tercapai. Saya percaya, teman-teman bisa. Untidar tangguh.” pungkasnya.

 

Penulis : Danu Wiratmoko

Mendiktisaintek: Sains dan Teknologi Harus Menjawab Persoalan Nyata Masyarakat

/in , /by

Jakarta-Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menegaskan pengembangan sains dan teknologi di Indonesia harus bergeser dari sekadar pencapaian angka-angka menuju kebermanfaatan nyata bagi masyarakat. 

Hal ini disampaikan dalam acara “REPORTOAR 2025: Refleksi dan Arah Pengembangan Sains dan Teknologi” yang diselenggarakan di Graha Kemdiktisaintek, Sabtu (20/12).

Dalam arahannya, Menteri Brian menekankan melalui Program Semesta, kementerian ingin membangun paradigma baru dimana teknologi tidak lagi berjarak dari kehidupan sehari-hari.

“Sains tidak boleh eksklusif, teknologi harus dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan pengetahuan tidak boleh tumbuh meninggalkan masyarakat,” tegas Mendiktisaintek.

Selain itu, Mendiktisaintek juga menyoroti tantangan besar dalam hilirisasi riset, yaitu Death Valley atau “Lembah Kematian” inovasi. Menteri Brian mendorong agar prototipe hasil riset tidak hanya berhenti di laboratorium, tetapi bertransformasi menjadi produk komersial untuk menekan ketergantungan impor. 

Laporan Capaian: 137 Inovasi dan Peluncuran 100 Karya Terbaik

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Dirjen Saintek), Ahmad Najib Burhani melaporkan bahwa kolaborasi strategis antara Kemdiktisaintek, LPDP, dan Harian Kompas telah membuahkan hasil nyata.

Sebanyak 137 poster dan produk inovasi dari Program Semesta mencakup skema In Saintek, Tera Saintek, Resona Saintek, dan Berdikari dipamerkan sebagai bukti kedaulatan berpikir bangsa. 

Dirjen Najib juga menambahkan 100 karya terbaik dari program berdikari  akan dirangkum dalam sebuah buku yang akan diluncurkan agar lebih mudah diakses publik

“Seratus kisah yang tersaji dalam buku itu memperlihatkan bahwa sains dan teknologi tidak berdiri di luar masyarakat. Di situlah sains dan teknologi menemukan makna sosialnya, bukan sekadar sebagaisimbol kemajuan, tetapi sebagai motor penggerak yang memperkuat daya hidup, produktivitas, dan ketahanan masyarakat,” tutur Dirjen Najib.

Sementara itu, beberapa inovasi unggulan yang disoroti antara lain: 

  • Ecopeat-ATMI: Pemanfaatan sabut kelapa dari Politeknik ATMI Surakarta.
  • Otomatisasi Circular Farming: Inovasi berbasis IoT untuk lahan kering di NTT oleh Politeknik Negeri Kupang.
  • Teknologi Jagung Sen Organik: Solusi kesejahteraan bagi komunitas di Nifuboke oleh Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
  • Pengolahan Limbah: Transformasi limbah pasar menjadi pakan ayam oleh Universitas Papua.

Ditjen Saintek juga memperkenalkan Suryakanta yang merupakan sebuah inisiatif baru untuk mengukur dampak perguruan tinggi.

“Melalui Suryakanta, kita ingin menggeser fokus kinerja dari yang tadinya hanya menghitung jumlah riset, menjadi mengukur seberapa besar manfaat riset tersebut bagi masyarakat luas,” jelas Dirjen Najib.

Acara REPORTOAR 2025 juga menghadirkan tokoh inovasi global,  Anil K. Gupta dari Honey Bee Network India, untuk berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem teknologi berbasis komunitas.


Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Anugerah Diktisaintek 2025: Apresiasi Kemdiktisaintek bagi Kontributor Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

/in , /by

Jakarta—Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali memberikan penghargaan Anugerah Diktisaintek kepada sejumlah pemangku kepentingan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi,  di Graha Diktisaintek, Jumat (19/12). 

Anugerah Diktisaintek tahun 2025 merupakan bentuk apresiasi kepada perguruan tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), mitra dunia usaha dunia industri, institusi, media dan jurnalis, serta Insan Diktisaintek atas kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi, riset, inovasi, serta tata kelola sains dan teknologi di Indonesia. 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi kepada para penerima penghargaan atas capaian kinerja dan kontribusinya dalam mendukung kebijakan kementerian.

“Anugerah Diktisaintek merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah untuk Bapak/Ibu semua. Terima kasih atas kerja keras para pimpinan perguruan tinggi, LLDikti, dosen, peneliti, tenaga pendidik, mahasiswa, mitra, dan rekan media. Dengan caranya masing-masing, Bapak/Ibu semua berkontribusi signifikan untuk kemajuan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia,” ujar Menteri Brian.

Dalam era informasi yang berkembang pesat, Kemdiktisaintek melalui berbagai programnya terus mendorong kolaborasi yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, media, dan masyarakat. 

Di tengah era disrupsi, di mana perubahan terjadi begitu cepat, riset dan inovasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan sebuah pilar daya saing bangsa. Mendiktisaintek menekankan pendidikan tinggi harus menjadi pabrik ide, tempat di mana rasa ingin tahu bertemu dengan kebutuhan nyata bangsa.

“Kepada para penerima anugerah hari ini, izinkan saya menitipkan pesan. Jangan pernah merasa selesai, jangan pernah merasa puas, teruslah berkontribusi. Jadikan penghargaan ini sebagai motivasi lebih agar bangsa ini dapat sejajar dengan bangsa-bangsa maju yang ada di dunia,” tegas Menteri Brian.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdiktisaintek, Togar Simatupang menyebutkan pada tahun ini total penghargaan yang diberikan Kemdiktisaintek mencapai 572 penghargaan, dari 15 subkategori terdiri dari Anugerah Mitra Pendukung Diktisaintek; Anugerah Bidang Pengawasan; Anugerah Pendidikan Tinggi; Anugerah Sains dan Teknologi; Anugerah Riset dan Pengembangan; Anugerah Data dan Informasi; Anugerah Pembiayaan Pendidikan Tinggi; Anugerah Protokol; Anugerah Humas; Anugerah Kerja Sama; Anugerah Perencanaan; Anugerah Jurnalis dan Media; Anugerah Mitra Kerja Strategis Bidang Hukum; Anugerah Keuangan dan BMN; dan Pegawai Berprestasi. 

“Seluruh kategori penghargaan dalam Anugerah Diktisaintek 2025 telah melalui tahapan seleksi yang komprehensif, meliputi proses penjurian dan penarikan data untuk menilai kinerja perguruan tinggi, LLDikti, maupun para mitra dari kementerian/lembaga, dunia usaha, dan dunia industri yang memberikan dampak bagi masyarakat,” jelas Sesjen Togar. 

Melalui ajang tahunan ini, diharapkan penghargaan yang diberikan dapat menjadi dorongan dan motivasi untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Diktisaintek Berdampak. Ke depan, Kemdiktisaintek akan terus memperkuat tata kelola program dan kebijakan melalui peningkatan harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas, serta optimalisasi koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. 

“Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pelaksanaan program dan kebijakan Kemdiktisaintek secara menyeluruh, sehingga kontribusi seluruh pemangku kepentingan dapat semakin optimal dan berdaya guna dalam meningkatkan mutu ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia,” imbuh Sesjen Togar. 

Penguatan Kontribusi Sivitas 

Para penerima anugerah menyampaikan kegiatan ini sebagai ruang refleksi sekaligus pemacu bagi perguruan tinggi dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kontribusi nyata pendidikan tinggi bagi masyarakat.

“IPB mendapat 15 anugerah. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap kinerja IPB. Kami harap, kegiatan ini terus disempurnakan sejalan dengan visi Diktisaintek yang ingin seluruh kampus di Indonesia bisa berdampak,” kata Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global, Kerja Sama, dan Alumni IPB, Iskandar Siregar.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang melihat Anugerah Diktisaintek sebagai instrumen penguatan kualitas layanan dan akuntabilitas sistem pendidikan tinggi di daerah.

“Kami sangat bangga atas kerja keras tim kerja kami yang mendapat anugerah di kategori Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan di kategori Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti),” jelas Kepala LLDikti Wilayah I Sumatra Utara, Saiful Anwar Matondang.

Sejalan dengan kegiatan ini, Kemdiktisaintek juga menyerahkan donasi untuk masyarakat terdampak bencana Sumatra, yang sebelumnya telah dihimpun melalui penggalangan donasi “Diktisaintek Peduli”. Hasil donasi diserahkan langsung oleh Mendiktisaintek, Brian Yuliarto kepada perwakilan dari Aceh yang diwakili oleh Universitas Syiah Kuala (USK), Sumatra Barat, diwakili oleh LLDikti Wilayah X, dan Sumatra Utara diwakili oleh Universitas Sumatera Utara (USU). Hingga saat ini, donasi melalui Diktisaintek Peduli terus dibuka.

Melalui gerakan ini, Kemdiktisaintek menguatkan komitmen untuk mengawal pemulihan pascabencana di Sumatra dengan pendekatan keilmuan, keahlian, dan kemanusian, kolaborasi dan sinergi antarkampus untuk mempercepat pemulihan dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

 

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kemdiktisaintek Luncurkan Cetak biru Inklusi Disabilitas di Perguruan Tinggi

/in /by

Tangerang – Kampus yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas adalah sebuah keniscayaan dalam praktik rutin aktivitas di kampus. Komitmen ini ditegaskan kembali oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Diseminasi Metrik Inklusi Disabilitas, yang diselenggarakan pada Rabu (17/25) di Universitas Pradita, Tangerang. 

Diseminasi Metrik Inklusi Disabilitas adalah proses pemaparan data dan hasil pengukuran yang berkaitan dengan sejauh mana penyandang disabilitas diikut-sertakan dalam berbagai aspek aktivitas masyarakat, organisasi, atau program. Tujuan utamanya adalah mengomunikasikan temuan-temuan dalam metrik tersebut kepada pemangku kepentingan, guna meningkatkan kesadaran, mendorong akuntabilitas, dan menginformasikan tindakan untuk memperbaiki praktik inklusi. 

“Dikti memiliki moto untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi, dan berdampak, dimana akses berarti memberikan kesempatan bagi semua pihak, termasuk juga penyandang disabilitas. Jadi kegiatan ini menjadi upaya untuk meningkatkan akses bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk meningkatkan pelayanan mahasiswa.” ujar Direktur Belmawa Beny Bandanadjaja.

Berdasarkan data Susenas (2018) hanya terdapat 2,8% penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Tidak dapat dimungkiri bahwa wacana kampus inklusif selama ini sering berhenti pada tataran normatif. Padahal, tantangan nyata di lapangan masih beragam. Mulai dari keterbatasan akses fisik, layanan akademik yang belum adaptif, hingga kebijakan kelembagaan yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan penyandang disabilitas. Karena itu diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terukur.

Salah satu pendekatan tersebut adalah pengembangan Metrik Inklusi Disabilitas oleh Universitas Negeri Surabaya (UDIM). Instrumen ini dirancang sebagai alat ukur yang komprehensif untuk menilai sejauh mana perguruan tinggi telah mengimplementasikan prinsip inklusi disabilitas secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam paparannya, Budiyanto selaku salah satu inisiator UDIM menjelaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan komitmen nasional dan global dalam pelaksanaan UN-CRPD, sekaligus menjadi wujud implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak.

“UDIM dikembangkan atas kesadaran akan pentingnya aksesibilitas terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta akses terhadap kesehatan, pendidikan, informasi, dan komunikasi, sebagai prasyarat utama bagi penyandang disabilitas sebagai kebebasan fundamental. Oleh karena itu, diperlukan sebuah instrumen pengukuran yang bersifat universal dan objektif,” jelas Budiyanto.

Metrik Inklusi Disabilitas mencakup berbagai aspek strategis. Mulai dari kebijakan dan tata kelola kelembagaan, ketersediaan serta aksesibilitas sarana dan prasarana, layanan akademik dan nonakademik, kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia, hingga pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan perspektif inklusi.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Khairul Munadi, menegaskan inklusivitas bukan lagi pilihan melainkan keharusan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

“Kampus adalah rumah bersama yang menjunjung prinsip kesetaraan. Untuk memastikan hal tersebut, mulai tahun 2026 seluruh perguruan tinggi di Indonesia diwajibkan menghadirkan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas,” tegas Dirjen Dikti Khairul Munadi.

Ditambahkannya, kehadiran Metrik Inklusi Disabilitas menjadi instrumen penting untuk memastikan komitmen tersebut dapat dijalankan secara nyata dan terukur. Dengan metrik ini, perguruan tinggi diharapkan mampu memetakan kondisi eksisting, mengenali celah layanan, serta menyusun langkah strategis yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan sivitas akademika penyandang disabilitas.

Diseminasi ini juga menyajikan pemaparan dari Komisi Nasional Disabilitas (KND), serta tim pengembang Metrik Inklusi Disabilitas dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Keduanya menggaris-bawahi pentingnya cetak biru pemenuhan hak penyandang disabilitas. Termasuk konsep dan indikator metrik inklusi, hingga teknis pengisian dan pemanfaatan instrumen oleh perguruan tinggi. 

Cetak biru kampus inklusif berangkat dari arah kebijakan negara yang menempatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta penguatan kebijakan melalui Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. 

Juga selaras dengan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan Tujuan 10 tentang Pengurangan Ketimpangan. Pendidikan tinggi yang inklusif diyakini menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkeadilan.

Sebagai salah satu peserta, Dante Rigmalia, Ketua Komisi Nasional Disabilitas, memberikan apresiasinya kepada Kemdiktisaintek yang telah memberikan perhatian bagi Insan Dikti penyandang disabilitas.

“Kami sangat senang karena saat ini pemerintah, melalui Kemdiktisaintek, mulai meningkatkan perhatian di dalam peraturannya untuk meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi,” ujar Dante Rigmalia.

Kegiatan diseminasi ini diikuti  perwakilan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I sampai dengan XVII dari seluruh Indonesia.

Kemdiktisaintek Perkuat Peran Kampus dalam Pemulihan Bencana di Sumatera Barat

/in /by

Padang–Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus memperkuat kolaborasi bersama perguruan tinggi dalam merespons dampak bencana alam yang terjadi di Sumatra Barat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kunjungan ke Universitas Andalas (Unand) dan Universitas Putra Indonesia Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (UPI YPTK) Padang, Sumatra Barat. Hal ini merupakan implementasi arah kebijakan “Diktisaintek Berdampak”, yang mendorong perguruan tinggi untuk hadir secara nyata dalam membantu sivitas akademika dan masyarakat terdampak bencana, Sabtu (13/12).

Rangkaian kegiatan difokuskan pada koordinasi penanganan mahasiswa terdampak bencana, penguatan kolaborasi antar kampus, peninjauan langsung posko bantuan yang dikelola perguruan tinggi, serta pemberian bantuan di lokasi terdampak. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kemdiktisaintek untuk memastikan keberlangsungan pendidikan tinggi di tengah situasi darurat.

Kunjungan ke Unand: Pastikan Akses Hunian Sementara bagi Mahasiswa Terdampak

Dalam kunjungan ke Unand, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Khairul Munadi mengapresiasi langkah cepat Unand yang menjadikan kampus sebagai ruang aman, pusat layanan, dan simpul solidaritas sosial.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Rektor Unand beserta seluruh jajaran yang bergerak cepat memastikan seluruh sivitas akademika termasuk mahasiswa terdampak tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan. Tidak hanya itu, Unand juga hadir membantu masyarakat di sekitar kampus maupun wilayah terdampak langsung seperti Kabupaten Agam. Ini telah mencerminkan semangat ‘Diktisaintek Berdampak’, dimana kampus hadir dengan aksi nyata melalui respons cepat yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Dirjen Khairul.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Dikti bertemu langsung dengan Rektor Unand, jajaran pimpinan universitas, dosen, serta mahasiswa yang terdampak bencana. Rektor Unand melaporkan sebanyak 827 sivitas akademika terdampak, terdiri atas 626 mahasiswa, 40 dosen, 92 tenaga kependidikan, serta pegawai pendukung lainnya.

Rektor Unand, Efa Yonnedi menyampaikan bahwa sejak hari pertama bencana terjadi, Unand langsung mengambil peran aktif dengan menjadikan lingkungan kampus sebagai pusat tanggap darurat, sekaligus memastikan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara cepat dan terkoordinasi.

“Pada masa tanggap darurat, kami memberikan fasilitas asrama gratis bagi mahasiswa yang terdampak bencana. Selain itu, melalui kerja sama dengan berbagai pihak, kami juga menyalurkan bantuan awal untuk membantu mahasiswa memulai kembali aktivitas di tempat pengungsian, seperti voucher belanja untuk kebutuhan dasar, termasuk perlengkapan tidur dan kebutuhan sehari-hari,” ujar Rektor Efa.

Rektor menambahkan selain memberikan bantuan akses tempat tinggal sementara bagi mahasiswa terdampak, Unand juga mendirikan posko tanggap bencana sebagai pusat pengungsian dan distribusi logistik bagi sivitas akademika serta masyarakat terdampak.

Sementara itu, Kepala LLDikti Wilayah X, Afdalisma menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendataan perguruan tinggi dan sivitas akademika terdampak di Sumatra Barat dan Jambi, serta menyalurkan bantuan hasil koordinasi dengan berbagai mitra. Ia menjelaskan koordinasi lintas perguruan tinggi akan terus diperkuat untuk memastikan agar bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan merata kepada sivitas akademika serta masyarakat terdampak bencana.

“Kami sedang melakukan pemetaan dan koordinasi dengan seluruh perguruan tinggi agar masing-masing kampus membentuk posko mandiri. Posko-posko ini berfungsi untuk mendistribusikan bantuan secara langsung kepada sivitas akademika dan masyarakat umum yang terdampak,” ujar Ketua Afdalisma.

Ia juga menambahkan bahwa LLDikti berperan aktif dalam menyalurkan donasi yang terkumpul dari berbagai sumber, baik dari mitra, dukungan internal LLDikti, maupun partisipasi perguruan tinggi. Seluruh donasi tersebut hingga saat ini telah didistribusikan secara menyeluruh kepada masyarakat, sivitas akademika, serta perguruan tinggi yang terdampak bencana.

Salah satu mahasiswa Unand yang terdampak bencana banjir dan galodo, Nazwa mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut berdampak besar terhadap keberlangsungan kegiatan akademik. Ia menjelaskan bahwa sejumlah perlengkapan akademik dan penunjang perkuliahan, hilang akibat bencana. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama menjelang pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS).

“Saat kejadian saya sedang berada di kampung halaman di Pariaman. Ketika kembali ke kos pada hari Sabtu, kondisinya sudah rusak parah, terendam lumpur setinggi lutut. Semua barang tidak bisa diselamatkan karena saat banjir terjadi saya tidak berada di tempat,” ungkap Nazwa.

Di tengah situasi tersebut, Ia menilai dukungan kampus menjadi sangat berarti, khususnya bantuan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan akademik yang mendesak. Menurutnya, banyak mahasiswa terdampak yang kehilangan buku pembelajaran, catatan perkuliahan, hingga pakaian yang dibutuhkan untuk mengikuti ujian, sehingga bantuan peralatan dan perlengkapan belajar menjadi prioritas utama.

UPI YPTK Turut Bergerak dalam Bantuan Bencana

Usai melakukan kunjungan ke Unand, kunjungan dilanjutkan ke Universitas Putra Indonesia Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (UPI YPTK). Pada kesempatan tersebut, Rektor UPI YPTK, Muhammad Ridwan melaporkan berbagai kegiatan bantuan bencana yang telah dilakukan UPI YPTK sejak hari pertama bencana terjadi.

“Sejak awal kami fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari makanan siap saji, layanan air bersih, serta pendampingan psikologis. Saat ini sekitar 250 relawan, termasuk mahasiswa dan dosen, turun secara bergantian di berbagai titik wilayah terdampak,” ujar Rektor Ridwan.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak, UPI YPTK menyalurkan berbagai bantuan logistik, antara lain 13.232 porsi makanan siap saji melalui dapur umum dan posko bantuan, 130.000 liter air bersih yang didistribusikan ke rumah warga, sekolah, dan tempat ibadah, 10.512 botol air mineral kemasan, bantuan pangan dan kebutuhan pokok lainnya bagi warga terdampak di 15 lokasi di Kota Padang dan sekitarnya, termasuk Kecamatan Nanggalo, Koto Tangah, Pauh, dan wilayah pesisir. 

Selain bantuan logistik, UPI YPTK juga melakukan aksi pemulihan lingkungan dengan melakukan pembersihan lingkungan (land clearing) pada 37 rumah warga dan fasilitas umum, pengerahan alat berat berupa ekskavator dan dump truck milik universitas untuk membantu mengangkat material lumpur dan sedimen pasca banjir, serta pembuatan dan pengelolaan dua posko koordinasi guna memastikan distribusi bantuan berjalan terorganisir. 

Menyadari dampak psikologis pasca bencana, UPI YPTK juga turut menghadirkan program trauma healing dengan melibatkan dosen dan praktisi psikologi anak, mahasiswa Fakultas Psikologi, serta tokoh agama dan ustadz yang menyasar anak-anak dan keluarga terdampak di berbagai lokasi pengungsian. Penyaluran bantuan tersebut tentu dilakukan secara terkoordinasi melalui posko kampus dan relawan mahasiswa agar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Tinjau Posko Bencana, Perkuat Koordinasi Relawan Kampus

Kunjungan kembali dilanjutkan ke posko bencana UPI YPTK. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung kondisi lapangan sekaligus memastikan penyaluran bantuan kampus berjalan efektif dan tepat sasaran.

Di posko tersebut, Rektor UPI YPTK juga menekankan bahwa korban bencana tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga energi dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Oleh karena itu, strategi bantuan perlu diarahkan pada penyediaan makanan siap saji yang bergizi agar kebutuhan nutrisi masyarakat tetap terpenuhi dan daya tahan fisik dapat terjaga di tengah keterbatasan pascabencana.

Kemdiktisaintek memastikan bahwa seluruh upaya penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan, dilakukan secara kolaboratif agar mahasiswa, dosen, dan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dan aktivitas akademik secara berkelanjutan. Melalui kebijakan “Diktisaintek Berdampak”, Kemdiktisaintek akan terus mendorong kampus agar tidak hanya menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga hadir secara nyata sebagai simpul solidaritas, pusat layanan kemanusiaan, dan motor penggerak pemulihan sosial di tengah masyarakat. 

Kemdiktisaintek dan Komisi X DPR bahas KIP Kuliah di wilayah Jawa Tengah

/in /by

Semarang-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke kota Semarang Provinsi  Jawa Tengah masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, di Balaikota Semarang, Rabu (10/12).

Kegiatan ini antara lain bertujuan untuk mendapat masukan berupa data faktual bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, perpustakaan, riset dan inovasi serta statistik di daerah yang di kunjungi, mendapat masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI, memantau implementasi rekomendasi beberapa Panja Pengawasan Komisi X DPR RI, kendala dan permasalahannya dan langkah langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam kunjungan tersebut, Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Hasan Chabibie mengatakan  Kemdiktisaintek men-support semua hal terkait pendidikan di wilayah Jawa Tengah dan berkolaborasi dengan Komisi X dalam Progam Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Total lebih dari 85 ribu penerima KIP Kuliah di Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di ratusan kampus.

“Pemberian KIP Kuliah ini nantinya betul-betul dimaksimalkan, bantuan ini untuk menunjang proses perkuliahan, belajar-mengajar dan sehingga diharapkan mereka bisa menyelesaikan proses perkuliahan tepat waktu sebagaimana yang sudah ditentukan,” ujar SAM Hasan.

SAM Hasan juga mengatakan bahwa KIP Kuliah ini merupakan salah satu ikhtiar untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia sehingga semakin lebih bagus lagi di masa-masa yang akan datang.

Sementara itu, Pimpinan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyampaikan bahwa Kunjungan reses ke kota Semarang dan seluruh jajaran memberikan pemberian secara simbolik KIP Kuliah. Kartu Indonesia Pintar yang ditujukan untuk kepada mahasiswa-mahasiswa di Jawa Tengah ini lebih dari 80 ribu mahasiswa mendapatkan KIP Kuliah. 

”KIP kuliah merupakan bentuk komitmen dari pemerintah khususnya Kemdiktisaintek yang memang berkomitmen untuk terus meningkatkan perhatiannya dan alokasi anggarannya untuk pendidikan anak-anak,” ujar Kurniasih.

Kurniasih mengatakan APK PT masih cukup rendah, sehingga KIP Kuliah harapannya bisa menjadi stimulus untuk meningkatkannya. Komisi X juga mengapresiasi Kemdiktisaintek yang selalu memberikan ruang khusus untuk anggaran untuk KIP Kuliah dan beasiswa lain yang mampu mendorong alumni-alumni SMA atau setara, untuk dapat melanjutkan kuliah dan tidak terkendala biaya pendidikan, karena mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sementara itu, Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan bahwa kunjungan Kerja Reses Komisi X memberikan dampak baik untuk Pemerintah Kota Semarang. Bantuan biaya pendidikan seperti KIP kuliah diharapkan mampu memajukan pendidikan di wilayah Jawa Tengah. Agustina menegaskan bahwa pembangunan pendidikan Kota Semarang sepanjang tahun 2025 digerakkan melalui pendekatan kolaboratif.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia, dalam Kunjungan Reses di Wilayah Jawa Tengah, dilakukan penyerahan KIP kuliah kepada enam mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Muhammadiyah Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, dan Universitas Negeri Semarang.

Turut hadir dalam kunjungan Reses tersebut Kepala Biro Umum, Humas, dan PBJ Manifes Zubayr, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VI Jawa Tengah, Aisyah Endah Palupi, Perwakilan dari Universitas Diponegoro, Universitas negeri Semarang, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Sultan Agung, dan Universitas Muhammadiyah Semarang, serta Perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi