Kemdiktisaintek Perkuat Diseminasi Program dan Riset untuk Dukung Agenda Pembangunan Nasional

Jakarta–Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyelenggarakan halalbihalal bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik), guna memperkuat kemitraan strategis dan mendiseminasikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, Senin (6/4).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi kepada jurnalis Fortadik yang selama ini berperan aktif dalam menyampaikan berbagai program, kebijakan, serta hasil riset kepada masyarakat luas.

“Media merupakan mitra strategis kami dalam menyampaikan berbagai program dan kegiatan, sehingga dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat luas, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi,” ujar Menteri Brian.

Mendiktisaintek menilai bahwa penguatan komunikasi publik di bidang sains dan teknologi menjadi penting di tengah arus informasi yang semakin dinamis. Dengan meningkatnya eksposur terhadap riset dan inovasi, diharapkan masyarakat dapat memahami dan dapat memanfaatkan hasil penelitian dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam pengambilan kebijakan di daerah dan sektor industri.

“Di tengah banyaknya informasi yang beredar, kami berharap isu sains dan teknologi dapat menjadi salah satu perhatian utama, sehingga pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) semakin meningkat,” lanjut Menteri Brian.

Kemdiktisaintek juga menekankan bahwa berbagai program prioritas pemerintah saat ini, seperti penanganan sampah, pengembangan energi terbarukan, hingga efisiensi energi, tidak terlepas dari kontribusi riset dan inovasi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Sejalan dengan arahan pemerintah, pengembangan solusi berbasis sains dan teknologi diharapkan dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks penanganan sampah, misalnya, keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penerapan teknologi pengolahan sampah.

“Sekarang, sedang banyak teknologi yang dikembangkan dan berhasil terkait sampah, tentunya dengan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah,” jelas Menteri Brian.

Selain itu, Kemdiktisaintek terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan melalui riset di perguruan tinggi, termasuk pemanfaatan energi panas bumi dan energi berbasis air skala mikro. Upaya ini diharapkan dapat mendukung ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi yang lebih baik dan berkelanjutan antara Kemdiktisaintek dan media. Ke depan, diharapkan interaksi yang lebih rutin dapat terus terjalin sebagai ruang diskusi dan pertukaran informasi yang konstruktif.

Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan media, Kemdiktisaintek optimis bahwa berbagai kebijakan dan program di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dapat tersampaikan secara lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Hasil SNBP 2026 Resmi Diumumkan, Kemdiktisaintek Perkuat Jaminan KIP Kuliah

Jakarta–Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) secara resmi mengumumkan hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2026. Pengumuman ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan sistem seleksi yang transparan, adil, dan berdampak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Selasa (31/3).

Pelaksanaan SNBP 2026 diikuti oleh 806.242 siswa dari seluruh wilayah Indonesia yang mengikuti seleksi untuk mengisi 189.017 kursi pada 146 perguruan tinggi negeri (PTN), yang terdiri atas PTN akademik, PTN vokasi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Dari proses seleksi yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, sebanyak 155.543 peserta dinyatakan lulus pada PTN akademik dengan tingkat penerimaan sebesar 20,09%, sementara pada PTN vokasi sebanyak 23.438 peserta dinyatakan lulus dengan tingkat penerimaan sebesar 30,34 persen. Tingkat keterisian daya tampung juga menunjukkan capaian yang optimal, yakni 95,95% pada PTN akademik dan 87,04% pada PTN vokasi.

Pelaksanaan SNBP 2026 dilakukan melalui berbagai komponen penilaian, termasuk nilai rapor, prestasi, serta relevansi mata pelajaran pendukung, sehingga hasil seleksi tidak hanya ditentukan oleh capaian akademik semata.

Peserta yang belum berhasil tetap memiliki peluang yang terbuka luas melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan seleksi mandiri. Sistem seleksi nasional dirancang untuk memberikan berbagai alternatif akses yang adil dan inklusif bagi seluruh calon mahasiswa Indonesia. Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus SNBP, diimbau untuk segera menyelesaikan proses registrasi ulang sesuai ketentuan perguruan tinggi sebagai bagian dari tahapan lanjutan menuju pendidikan tinggi.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB Tahun 2026, Eduart Wolok juga menegaskan bahwa peserta yang lulus SNBP tidak diperkenankan mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) maupun jalur seleksi mandiri pada tahun 2026 hingga 2028, sehingga peserta diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya.

Perluas Akses Pendidikan Tinggi 

Sejalan dengan semangat perluasan akses pendidikan tinggi, Kemdiktisaintek pada tahun ini juga menghadirkan terobosan dengan mengumumkan status awal proses penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bersamaan dengan hasil SNBP. Kebijakan ini memberikan kepastian lebih dini bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala aspek pembiayaan.

Plt. Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), Sandro Mihradi menegaskan bahwa penetapan penerima KIP Kuliah tahun ini menggunakan pendekatan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan identifikasi kondisi ekonomi mahasiswa dilakukan secara lebih akurat. 

“Melalui pemanfaatan DTSEN, KIP Kuliah kini semakin tepat sasaran dan akuntabel. Sehingga mahasiswa dari kelompok masyarakat sangat miskin hingga rentan miskin mendapatkan akses terhadap pendidikan tinggi,” ujar Plt. Kepala PPAPT.

Jumlah pendaftar KIP Kuliah pada SNBP 2026 tercatat mencapai 287.831 siswa, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64.471 peserta merupakan pendaftar KIP Kuliah yang dinyatakan lulus SNBP, dan 33.045 di antaranya telah memenuhi kriteria sebagai calon penerima atau berstatus ‘eligible’ karena berada dalam status DTSEN Desil 1 sampai 4. Dari 33.045 calon penerima dengan status ‘eligible’ KIP Kuliah, 21.995 atau 67% di antaranya merupakan penerima Program Indonesia Pintar jenjang pendidikan menengah (PIP SMA). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjamin keberlanjutan Program Indonesia Pintar dari jenjang pendidikan menengah ke jenjang pendidikan tinggi, sekaligus menjamin siswa dari kelompok masyarakat sangat miskin hingga rentan miskin yang belum mendapat akses PIP SMA juga mendapatkan kesempatan untuk pembiayaan KIP Kuliah.

Lebih lanjut disampaikan bahwa status ‘eligible’ KIP Kuliah akan ditingkatkan menjadi penerima setelah mahasiswa menyelesaikan registrasi ulang di perguruan tinggi serta lulus proses verifikasi dan validasi data ekonomi. Proses ini dilakukan secara kolaboratif antara perguruan tinggi dan pemerintah guna menjaga integritas serta ketepatan sasaran program. Perguruan Tinggi harus memastikan calon penerima dengan status ‘eligible’ KIP Kuliah untuk segera melakukan registrasi ulang di kampus. Dalam proses ini dijamin tidak ada pungutan biaya yang dibebankan kepada calon penerima KIP Kuliah. 

Capaian SNBP 2026 juga menunjukkan tren positif dalam pemerataan akses pendidikan tinggi. Peningkatan jumlah sekolah yang berpartisipasi, pertumbuhan signifikan penggunaan e-rapor, serta meningkatnya jumlah pendaftar dari berbagai wilayah Indonesia menjadi indikator bahwa sistem seleksi nasional semakin inklusif dan menjangkau lebih luas. Selain itu, distribusi penerima KIP Kuliah yang semakin merata hingga luar Pulau Jawa mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan.

Kemdiktisaintek menegaskan bahwa penguatan akses ini sejalan dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, di mana pendidikan tinggi tidak hanya sebagai ruang pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen mobilitas sosial, penggerak pembangunan daerah, serta penghasil sumber daya manusia unggul yang mampu menjawab tantangan masa depan.

Kepada peserta yang dinyatakan lulus, Kemdiktisaintek mengimbau agar segera melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sementara itu, bagi peserta yang belum berhasil melalui jalur SNBP, diharapkan tetap semangat karena masih tersedia kesempatan melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan jalur mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Informasi resmi hasil SNBP Tahun 2026  diumumkan pada Selasa, 31 Maret 2026 mulai pukul 15.00 WIB melalui laman resmi https://pengumuman-snbp.snpmb.id. Peserta dapat mengakses hasil seleksi dengan memasukkan Nomor Pendaftaran SNBP 2026 dan Tanggal Lahir sesuai data yang terdaftar pada sistem SNPMB.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Perluas Akses Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek Gelar Sosialisasi KIP Kuliah Jalur SNBT

Jakarta-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus memperkuat komitmen pemerataan akses pendidikan tinggi melalui Sosialisasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Kegiatan yang digelar secara daring ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh anak bangsa, khususnya dari keluarga kurang mampu, memiliki peluang yang setara untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, Kamis (26/03)

Melalui program KIP Kuliah, pemerintah tidak hanya menanggung biaya pendidikan, tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup, sehingga mahasiswa dapat fokus menempuh pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi sekaligus mempersempit kesenjangan akses antarkelompok masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek, Sandro Mihradi menegaskan bahwa KIP Kuliah merupakan wujud nyata keberpihakan negara dalam menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan, sekaligus investasi jangka panjang dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul Indonesia.

Plt. Kepala PPAPT juga menegaskan bahwa KIP Kuliah tidak sekadar program bantuan, tetapi merupakan bentuk keberpihakan negara dalam menghadirkan keadilan akses pendidikan.

“Melalui KIP Kuliah, negara hadir untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi generasi muda dalam meraih mimpi,” tegas Plt. Kapus Sandro.

Pada tahun 2026, kebijakan KIP Kuliah diperkuat dengan penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penentuan sasaran penerima. Penggunaan data terintegrasi ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.

Selain itu, sistem KIP Kuliah juga telah terintegrasi dengan berbagai platform nasional, termasuk sistem Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), sehingga memudahkan proses pendaftaran dan sinkronisasi data calon mahasiswa.

Dalam mekanismenya, KIP Kuliah dan SNBT merupakan dua proses yang berbeda. SNBT berfungsi sebagai jalur seleksi masuk perguruan tinggi, sementara KIP Kuliah merupakan skema pembiayaan. Oleh karena itu, calon mahasiswa tetap harus mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi SNBT sebelum ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah melalui proses verifikasi oleh perguruan tinggi.

Kepala Bidang Fasilitasi Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Septien Prima Diassari menambahkan bahwa program KIP Kuliah juga memberikan berbagai manfaat, termasuk pembebasan biaya pendaftaran UTBK bagi peserta yang memenuhi kriteria, jaminan biaya pendidikan (UKT) dengan besaran sesuai rumpun ilmu dan akreditasi program studi  serta bantuan biaya hidup yang disesuaikan dengan indeks harga wilayah. “Bantuan biaya hidup diberikan dalam beberapa klaster, dengan besaran mulai dari Rp800 ribu hingga Rp1,4 juta per bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima beasiswa,” ungkap Septien.

Pendaftaran KIP Kuliah dilakukan secara daring melalui SIM KIP Kuliah dan dibuka mengikuti jadwal seleksi nasional. Untuk jalur SNBT 2026, pendaftaran seleksi KIP Kuliah berlangsung pada 25 Maret hingga 7 April 2026.

Kemdiktisaintek mengimbau calon mahasiswa untuk segera melengkapi seluruh persyaratan dan memastikan sinkronisasi data sebelum melakukan finalisasi pendaftaran.

Dalam sosialisasi ini, Kemdiktisaintek juga menekankan pentingnya peran aktif berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, dinas pendidikan, serta guru bimbingan konseling dalam memastikan informasi program tersampaikan secara merata kepada siswa di seluruh Indonesia.

Pemerintah menargetkan agar tidak ada lagi anak Indonesia yang gagal melanjutkan pendidikan tinggi hanya karena keterbatasan ekonomi. KIP Kuliah diharapkan menjadi gerakan bersama dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan. KIP Kuliah Sukses Berkarya Meraih Masa Depan.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Upaya Strategis Kemdiktisaintek, Perkuat Daya Saing Bangsa Berbasis Riset Kampus

Jakarta–Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus memperkuat transformasi perguruan tinggi dan riset kampus sebagai fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. 

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Ngopi Bareng Media dan Iftar yang digelar sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah dan insan pers untuk memperluas diseminasi kebijakan serta memperkuat pemahaman publik terhadap arah transformasi pendidikan tinggi, Jumat (13/3).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menegaskan bahwa penguatan ekosistem pendidikan tinggi, riset, dan inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat pembelajaran, tetapi juga motor penggerak lahirnya solusi inovatif bagi berbagai tantangan pembangunan nasional.

“Periode ini merupakan fase krusial dalam memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045, dengan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi sebagai pilar utama peningkatan daya saing bangsa,” ujar Menteri Brian dalam sambutan pada dokumen Rencana Strategis Kemdiktisaintek 2025–2029.

Melalui berbagai kebijakan strategis, Kemdiktisaintek berupaya membangun sinergi yang lebih kuat antara perguruan tinggi, dunia industri, dan pemerintah. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat lahirnya talenta unggul, inovasi berdampak, serta memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan.

Komitmen tersebut juga tercermin dalam berbagai capaian sektor pendidikan tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) meningkat dari 30,28% pada 2019 menjadi 32% pada 2024. Angka ini terus diusahakan bersama untuk ditingkatkan hingga target 38,04% pada 2029.

Upaya memperluas akses pendidikan tinggi turut dilakukan melalui peningkatan jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Pada 2022, penerima KIP Kuliah sekitar 780 ribu mahasiswa. Pada 2024, jumlahnya telah melampaui satu juta penerima, dan pada 2025 ditargetkan mencapai 1,04 juta mahasiswa.

Plt. Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco menyampaikan bahwa kolaborasi dengan media menjadi bagian penting dalam menyampaikan berbagai transformasi yang tengah dilakukan kementerian.

“Dukungan dari media sangat penting untuk mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang saling menguatkan, sesuai amanat Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto,” ujar Plt. Sesjen Badri.

Di bidang tata kelola ekosistem pendidikan tinggi, Kemdiktisaintek menegaskan bahwa tidak ada dikotomi antara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Data menunjukkan bahwa pada 2025 sekitar 72,2% penerima tunjangan sertifikasi dosen berasal dari PTS. Selain itu, 62,2% judul penelitian yang didanai pemerintah juga berasal dari PTS, yakni sebesar Rp686,9 miliar. Sebanyak 60% dana pengabdian kepada masyarakat juga dialokasikan bagi perguruan tinggi swasta.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdiktisaintek, Khairul Munadi menambahkan bahwa PTN dan PTS merupakan bagian dari satu ekosistem pendidikan tinggi nasional yang saling melengkapi. Kemdiktisaintek ditegaskan terus melakukan pembinaan melalui berbagai skema serta memperkuat peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) agar layanan pendidikan tinggi menjangkau kampus di berbagai daerah.

Kemdiktisaintek juga mendorong penguatan kapasitas dosen melalui program studi lanjut. Saat ini sekitar 24,89% dosen di Indonesia telah berkualifikasi doktor atau sekitar 75.431 orang, dan pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 32% atau sekitar 96.981 doktor pada 2029.

Di tingkat internasional, pemerintah juga tengah memperkuat strategi internasionalisasi pendidikan tinggi Indonesia. Upaya ini berfokus pada penguatan ekosistem pendukung seperti fasilitas pendidikan, kemudahan mobilitas, serta kerja sama antarnegara.

Pada bidang sains dan teknologi, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Dirjen Saintek), Ahmad Najib Burhani menyampaikan bahwa kementerian tengah mengembangkan berbagai program strategis, termasuk penguatan talenta unggul melalui ekosistem Sekolah Garuda yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda dan Beasiswa Garuda.

Sementara itu, di bidang riset dan inovasi, Kemdiktisaintek terus mendorong penelitian yang berdampak langsung bagi masyarakat. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman menyampaikan bahwa jumlah proposal penelitian yang diajukan pada tahun ini meningkat signifikan sebesar sekitar 118.000 proposal, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. 

Kemdiktisaintek juga mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian dan penanganan bencana. Sebanyak 10.090 mahasiswa telah dikirim ke berbagai wilayah terdampak bencana, dengan kontribusi pada enam bidang utama, antara lain air dan sanitasi, pangan dan gizi, kesehatan, infrastruktur, dukungan psikososial, serta sistem informasi dan manajemen bencana. Konsorsium Trilateral Indonesia Timur juga dilaksanakan bersama sejumlah perguruan tinggi untuk menurunkan risiko stunting dan kemiskinan ekstrem melalui rencana aksi untuk solusi di bidang pangan, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan ekonomi.

Dengan berbagai langkah tersebut, Kemdiktisaintek berharap pendidikan tinggi Indonesia tidak hanya mampu memperluas akses dan meningkatkan kualitas, tetapi juga menghasilkan talenta unggul serta inovasi yang berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan peningkatan daya saing bangsa di tingkat global.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kemdiktisaintek Perkuat Akuntabilitas Tata Kelola Pendidikan Tinggi

Jakarta—Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyelenggarakan Penandatanganan Kontrak Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I–XVII sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Kegiatan ini dilaksanakan di Graha Diktisaintek, Rabu (11/3).

Penandatanganan kontrak kinerja ini dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco bersama para Kepala  LLDikti  dari seluruh wilayah di Indonesia. Melalui penandatanganan ini, Kemdiktisaintek menegaskan komitmen bersama dalam menyelaraskan pelaksanaan program, penguatan pembinaan, serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah.

Dalam sambutannya, Sesjen Badri menegaskan pentingnya peran  LLDikti  sebagai perpanjangan tangan kementerian dalam memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya pada perguruan tinggi swasta (PTS) di berbagai wilayah.

“Dalam konsep ini, tentunya  LLDikti  memiliki peran yang sangat penting sebagai kepanjangan tangan kementerian di daerah. Keberadaan kampus-kampus di daerah tentunya sangat krusial terkait dengan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan ini, terutama pada PTS,” ujar Sesjen Badri.

Lebih lanjut, Sesjen menekankan bahwa kondisi pendidikan tinggi di Indonesia masih menunjukkan keragaman kapasitas dan kualitas antar perguruan tinggi maupun antar wilayah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, pembinaan kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam memperkuat kontribusi perguruan tinggi bagi pembangunan nasional.

Selain peningkatan kualitas pendidikan, Kemdiktisaintek juga menaruh perhatian besar pada penguatan ekosistem riset dan inovasi di perguruan tinggi. Sesjen Kemdiktisaintek menekankan bahwa riset menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi serta mendorong kontribusi nyata ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan penguatan riset, Kemdiktisaintek juga terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen, termasuk melalui pengembangan program pendidikan doktor. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas riset perguruan tinggi sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran dan publikasi ilmiah.

Kegiatan penandatanganan kontrak kinerja ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi arah kebijakan Diktisaintek Berdampak. Melalui sinergi antara Kemdiktisaintek dan LLDikti di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas perguruan tinggi, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan ekosistem riset dan inovasi dapat berjalan lebih merata dan berdampak bagi kemajuan bangsa.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Pelantikan Pemimpin PTN, Kemdiktisaintek Dorong Kampus Adaptif dan Berdampak

Jakarta–Perguruan tinggi dituntut semakin adaptif menghadapi perubahan zaman yang bergerak cepat, mulai dari perkembangan teknologi, dinamika kebutuhan industri, hingga tantangan sosial yang kian kompleks. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan perguruan tinggi menjadi faktor kunci dalam memastikan kampus mampu menghadirkan pendidikan, riset, dan inovasi yang relevan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Mewujudkan komitmen tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto melantik Sukardi sebagai Rektor Universitas Mataram dan Dwi Riyono sebagai Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif untuk masa jabatan periode 2026–2030. Pelantikan pemimpin perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), mendorong lahirnya kepemimpinan kampus yang visioner, adaptif, serta mampu mengakselerasi transformasi pendidikan tinggi sejalan dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak.

Dalam sambutannya, Mendiktisaintek menegaskan bahwa pelantikan pemimpin perguruan tinggi bukan sekadar seremonial administratif, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, pimpinan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus memastikan kampus mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Menteri Brian juga menyebut pelantikan ini menjadi upaya penguatan tata kelola dan kepemimpinan perguruan tinggi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.

“Pemimpin harus mampu menginspirasi, memberikan arahan yang jelas serta mendukung terciptanya lingkungan akademik yang kondusif bagi para mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Selain itu, pemimpin juga harus mampu merespons tantangan zaman dan menjadikan kampus ini sebagai tempat lahirnya riset dan pengembangan yang berdampak bagi masyarakat,” ujar Menteri Brian.

Lebih lanjut, Mendiktisaintek menegaskan bahwa perguruan tinggi diharapkan terus memperkuat komitmen dan kinerjanya dalam pengembangan sumber daya manusia, sains, dan teknologi. Hal tersebut penting agar perguruan tinggi mampu menghasilkan riset dan inovasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kami berharap pemimpin perguruan tinggi dapat melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi serta menjalin kolaborasi dengan dunia industri dan elemen masyarakat lainnya dalam rangka memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menghadapi dinamika regional, nasional, dan global,” lanjut Mendiktisaintek.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Brian juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pejabat sebelumnya yang telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, yaitu Bambang Hari Kusumo sebagai Rektor Universitas Mataram periode sebelumnya dan Tipri Rose Kartikasebagai Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif periode sebelumnya.

Menutup sambutannya Mendiktisaintek mendorong para pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan kampus sebagai ruang terbuka bagi tumbuhnya gagasan, kolaborasi, serta pembentukan karakter manusia yang unggul.

“Kepemimpinan perguruan tinggi pada dasarnya adalah kepemimpinan yang melayani,” tegas Menteri Brian.

Melalui kepemimpinan baru di perguruan tinggi negeri tersebut, Kemdiktisaintek optimistis transformasi pendidikan tinggi akan terus diperkuat sehingga perguruan tinggi semakin berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyongsong kemajuan menuju Indonesia Emas 2045.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Atasi Krisis Literasidan Numerasi Anak, Wamendiktisaintek Dorong Kampus Membentuk Konsorsium National Foundation Skill Indonesia

Singaraja–Penguatan literasi dan numerasi peserta didik masih menjadi tantangan dalam sistem pendidikan nasional. Berbagai hasil asesmen internasional dan nasional menunjukkan bahwa capaian literasi membaca dan numerasi siswa Indonesia masih belum merata, sehingga membutuhkan intervensi yang lebih terarah dan berbasis kolaborasi.

Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development menunjukkan mayoritas siswa Indonesia masih berada di bawah tingkat kemahiran minimum dalam literasi membaca dan matematika. Sekitar tujuh dari sepuluh siswa belum mencapai kompetensi minimum literasi membaca, sementara capaian numerasi masih didominasi pada level dasar.

Temuan tersebut juga tercermin dalam hasil Asesmen Nasional melalui Rapor Pendidikan yang menunjukkan adanya korelasi kuat antara capaian literasi-numerasi dengan dukungan pembelajaran di satuan pendidikan serta kondisi sosial ekonomi peserta didik. Selain itu BPS 2025 juga mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 23,36 juta orang, sementara 3,42 persen penduduk Provinsi Bali berada dalam kategori miskin.

Menanggapi kondisi tersebut, kehadiran Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan untuk mendorong penyelesaian persoalan literasi dan numerasi supaya diselesaikan tidak secara parsial oleh satu institusi saja tapi perlu kolaborasi lintas sektor. Hal ini disampaikan saat menghadiri Diskusi “Pembentukan Konsorsium Riset Intervensi Literasi dan Numerasi Indonesia” yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) di Singaraja, Bali, Senin (9/3).

“Kadang anak hadir secara fisik di sekolah, tetapi tidak benar-benar hadir secara psikologis dalam proses pembelajaran. Mereka datang membawa tas dan buku, tetapi tidak mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Karena itu kami berharap perguruan tinggi dapat membentuk konsorsium untuk menghadirkan program-program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Fauzan.

Untuk mempercepat penanganan tersebut, Ia mendorong perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut melalui kolaborasi riset dan intervensi pendidikan berbasis data. Melalui konsorsium, perguruan tinggi dapat bersama-sama mengembangkan model pembelajaran dan intervensi literasi serta numerasi yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

“Dengan adanya konsorsium perguruan tinggi, Undiksha dan perguruan tinggi lainnya di Bali diharapkan dapat saling bekerja sama mengembangkan program yang berdampak bagi masyarakat. Apa yang dilakukan di Buleleng bisa menjadi model yang kemudian dikembangkan di daerah lain,” tambah Fauzan.

Upaya ini juga sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas nasional. Pemerintah menargetkan pada tahun 2029 tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam akses pendidikan dasar, termasuk dalam kemampuan literasi dan numerasi sebagai fondasi utama kualitas SDM.

Dalam konteks pendidikan tinggi, kebijakan tersebut diperkuat melalui program “Diktisaintek Berdampak” yang mendorong perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan riset dan publikasi ilmiah, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat. Melalui pendekatan ini, hasil riset diharapkan dapat langsung diterapkan untuk memperkuat kualitas pembelajaran dan pemerataan pendidikan.

Dengan penguatan konsorsium riset, kolaborasi lintas perguruan tinggi, serta implementasi hasil penelitian di lapangan, perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi motor penggerak solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik secara berkelanjutan. Inisiatif ini menjadi bagian penting dalam upaya menghadirkan pendidikan tinggi yang lebih inklusif, berkualitas, dan berdampak bagi masyarakat.

Dari Rumah Tangga hingga Industri: Kemdiktisaintek Dorong Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi

Bogor– Persoalan sampah nasional menuntut solusi yang tidak hanya menyeluruh, tetapi juga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong penguatan teknologi tepat guna, dan riset sebagai fondasi dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditunjukkan dalam kunjungan kerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto ke fasilitas pengelolaan sampah terintegrasi atau Integrated Waste Management (IWM) milik Taman Safari Indonesia, Sabtu (7/3).

Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung praktik pengelolaan sampah terpadu sekaligus membahas peluang pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis riset. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penguatan penanganan persoalan sampah nasional melalui pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif. Pemerintah mendorong keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, hingga sektor industri, agar solusi yang dihasilkan mampu menjawab persoalan secara menyeluruh.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Brian menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial. Diperlukan sistem yang terintegrasi, mulai dari kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, dukungan teknologi pengolahan, hingga tata kelola fasilitas pengolahan skala besar, sehingga inovasi yang lahir dari riset perguruan tinggi dapat benar-benar memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat. 

“Kita perlu membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, dari tingkat masyarakat hingga fasilitas pengolahan skala regional,” ujar Menteri Brian.

Konsep sistem pengelolaan sampah berjenjang yang mengintegrasikan proses pengolahan dari tingkat rumah tangga hingga fasilitas pengolahan regional berbasis teknologi juga menjadi salah satu topik diskusi.

Secara konseptual, sistem ini mencakup pemilahan di tingkat masyarakat dan bank sampah, stasiun pemilahan di tingkat kelurahan, fasilitas pengolahan di tingkat kecamatan, hingga pusat pengolahan regional yang mampu mengolah residu secara lebih efisien. Diskusi juga membahas kemungkinan pengembangan fasilitas pengolahan sampah berbasis wilayah dengan kapasitas tertentu agar tercapai skala ekonomi yang optim

Mendiktisaintek menilai pengelolaan sampah juga memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi sektor industri baru berbasis inovasi dan ekonomi sirkular.

“Pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan pendekatan program pemerintah, tetapi membutuhkan model bisnis yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, sampah juga dapat menjadi sumber industri baru berbasis inovasi. Dengan sistem pengelolaan yang tepat, sebagian besar sampah dapat dimanfaatkan kembali dan residunya menjadi sangat minimal,” jelas Menteri Brian.

Pemanfaatan berbagai teknologi pengolahan sampah, seperti Black Soldier Fly (BSF) untuk pengolahan sampah organik, Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif industri, serta teknologi pemilahan dan daur ulang material bernilai tinggi, juga disoroti pada diskusi ini.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Brian juga meninjau langsung fasilitas Integrated Waste Management (IWM) Taman Safari Indonesia yang telah mengimplementasikan sistem pengolahan sampah terintegrasi, mulai dari pemilahan, pengolahan sampah organik menjadi pakan maggot, hingga pemanfaatan residu menjadi bahan bakar alternatif.

Model pengolahan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu contoh praktik baik yang dapat dikembangkan dan direplikasi di berbagai daerah dalam upaya memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional.

Melalui kebijakan ‘Diktisaintek Berdampak’, Kemdiktisaintek berkomitmen mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan riset dan inovasi yang mampu memberikan solusi nyata bagi persoalan masyarakat, termasuk dalam pengembangan teknologi pengolahan sampah, model ekonomi sirkular, serta sistem pengelolaan sampah yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

Kemdiktisaintek juga akan terus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat hilirisasi riset serta menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Brian didampingi oleh Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) Fauzan Adziman serta Direktur Hilirisasi dan Kemitraan,  Yos Sunityoso. Diskusi juga melibatkan praktisi industri dan pengelola fasilitas pengolahan sampah, di antaranya CEO Greenprosa, Arky Gilang Wahab, Direktur Operasional, Mujibur Rahman, Humas Taman Safari Indonesia, Suharto, serta Manager Operasional IWM, Helmi.

Mendiktisaintek Dorong Pelibatan Kampus untuk Kejar Pembangunan Ekonomi

Jakarta–Upaya percepatan transformasi ekonomi nasional menuju negara berpendapatan tinggi menuntut kolaborasi lintas sektor yang kuat. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pembangunan berbasis inovasi dan kreativitas.

Menurut Mendiktisaintek, pembangunan nasional tidak dapat berjalan sendiri oleh pemerintah. Sinergi antara perguruan tinggi, komunitas, industri, dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting untuk mendorong lahirnya inovasi, penguatan talenta, serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Menteri Brian menilai, Indonesia saat ini berada pada fase krusial menuju negara maju. Untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, Indonesia perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif, termasuk dengan menargetkan pertumbuhan hingga delapan persen melalui penguatan riset, inovasi, dan kewirausahaan berbasis pengetahuan.

Target tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, kampus diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan riset, tetapi juga motor penggerak lahirnya solusi inovatif yang berdampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Definisi negara maju itu adalah banyak, tetapi yang bisa diukur adalah pendapatan per kapita kita harus US$15.500 ke atas. Indonesia sekarang berada di angka sekitar US$5.500,” ujar Menteri Brian.

Mendiktisaintek juga membandingkan angka tersebut dengan pendapatan per kapita negara Asia lain, seperti Singapura yang berada di sekitar US$80.000, Jepang dan Korea Selatan pada sekitar US$60.000, serta Tiongkok  pada US$14.000. Data ini kembali menekankan pernyataan Mendiktisaintek, bahwa Indonesia perlu melakukan lompatan besar dalam produktivitas dan inovasi ekonomi.

Menanggapi hal tersebut, perguruan tinggi dianggap perlu berperan sebagai pusat inovasi yang menghasilkan solusi nyata bagi pembangunan ekonomi. Melalui riset dasar dan terapan, diharapkan kampus dapat melahirkan teknologi, model bisnis baru, serta inovasi industri yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dalam hal ini, peran sivitas akademika menjadi penting untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi kreatif berjalan beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Persyaratan untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi itu adalah kreativitas dan inovasi terobosan yang diiringi dengan basis sains dan teknologi,” jelas Menteri Brian.

Rakornas Gekrafs merupakan agenda tahunan strategis yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gekrafs untuk mensinergikan program pusat dan daerah, memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, serta mendorong UMKM naik kelas. Pada 2026, Rakernas mengusung tema Astakarya: Akselerasi Karya, Transformasi Ekonomi Indonesia.

Melalui Rakornas ini, Mendiktisaintek mendorong terjadinya penguatan dalam kolaborasi kampus dan ekosistem ekonomi kreatif. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) juga menyatakan siap mendorong kerja sama antara perguruan tinggi dan komunitas ekonomi kreatif di daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis inovasi.

Sebagai penutup, Mendiktisaintek menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Rakornas Gekrafs. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku ekonomi kreatif diharapkan dapat terus diperkuat guna menghasilkan berbagai terobosan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kemdiktisaintek Tetapkan Mekanisme Tugas Belajar PNS 2026, Perkuat SDM Profesional dan Berdampak

Jakarta–Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi menetapkan mekanisme Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2026. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Tugas Belajar PNS. Peraturan ini kemudian disosialisasikan secara daring, sebagai bagian dari upaya strategis dalam memperkuat pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) secara sistematis, terencana, dan selaras dengan kebutuhan organisasi, Senin (2/3).

“Kebijakan ini adalah bagian dari transformasi birokrasi yang adaptif, profesional, dan berbasis kompetensi. Kami ingin memastikan bahwa setiap investasi dalam pengembangan SDM benar-benar memberi dampak nyata bagi institusi dan pada akhirnya bagi masyarakat,” tegas Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto.

Kebijakan ini dikatakan Menteri Brian, mengatur secara komprehensif berbagai aspek pelaksanaan tugas belajar, mulai dari tujuan, jenis program pendidikan, persyaratan peserta, skema pelaksanaan, pembiayaan, hingga sistem pemantauan dan evaluasi berbasis digital terintegrasi. Tugas belajar diarahkan untuk meningkatkan kompetensi PNS sesuai standar jabatan, menyiapkan SDM yang berkualifikasi unggul, serta mendukung pengembangan karier melalui peningkatan kualifikasi pendidikan.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Karo OSDM) Kemdiktisaintek, Amalia Suzianti menyampaikan bahwa perencanaan tugas belajar disusun sebagai bagian integral dari rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan ketersediaan SDM pada masing-masing unit kerja.

“Tugas belajar merupakan program pengembangan kompetensi yang harus terus dilaksanakan, karena sejatinya perguruan tinggi adalah tempat membangun manusia Indonesia yang lebih baik dan berkualitas. Untuk itu kita harus memastikan bahwa kualitas dosen kita juga mendukung pembelajaran berkualitas,” ujar Karo OSDM.

Dalam mekanisme terbaru ini, pelaksanaan tugas belajar dilakukan melalui dua skema, yaitu tanpa tugas jabatan yang memungkinkan pegawai fokus penuh pada pendidikan, serta dengan tugas jabatan melalui skema bekerja sambil belajar. Penetapan skema disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai.

Tugas belajar dapat ditempuh melalui program pendidikan akademik, vokasi, serta profesi dan spesialis, baik di perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi maupun di perguruan tinggi luar negeri yang terdaftar dan diakui secara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan ini juga menghadirkan pengaturan yang lebih progresif bagi dosen. Batas usia maksimal pendaftaran yang sebelumnya ditetapkan 51 tahun kini ditingkatkan menjadi 53 tahun bagi dosen tanpa tugas jabatan dan 57 tahun bagi dosen dengan tugas jabatan. Penyesuaian ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan karier dosen secara berkelanjutan.

Selain itu, pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta pemantauan pelaksanaan tugas belajar diperkuat melalui sistem digital terintegrasi yang dilengkapi dengan early warning system. Sistem ini dirancang untuk memastikan proses tugas belajar berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Melalui penetapan mekanisme Tugas Belajar PNS Tahun 2026, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan berbasis kompetensi guna mendukung terwujudnya pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang semakin berdampak bagi pembangunan nasional.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi