Sesjen Kemdiktisaintek Dorong Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Wujudkan Pendidikan Berkualitas

/in /by

Jakarta-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem pendidikan nasional yang berkeadilan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang dalam kegiatan Koordinasi Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang digelar di kantor Kemdiktisaintek, Jumat (17/10).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) ini dihadiri oleh perwakilan dari 200 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, serta pimpinan dari  Kemdiktisaintek dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Kita memahami bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan fondasi penting. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara atas inisiatif dan konsistensinya dalam memfasilitasi kolaborasi kita ini,” ujar Sesjen Togar.

Sesjen Kemdiktisaintek juga menyampaikan semangat dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, bahwa forum ini sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak yang menggerakan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi harus memberikan manfaat  nyata untuk pembangunan daerah.

Kemdiktisaintek meyakini bahwa peningkatan kualitas pendidikan di daerah merupakan  upaya strategis dalam memperkuat daya saing bangsa. Oleh karena itu, Kemdiktisaintek berkomitmen untuk memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai program strategis.

Salah satunya, Sesjen Togar mengajak kepala daerah seluruh Indonesia untuk bersama mendukung kehadiran Sekolah Garuda di berbagai daerah, guna penyeimbang kualitas pendidikan di Indonesia, demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, Sekjen Kemdiktisaintek Togar Mangihut Simatupang turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Apkasi dan YPAN.

Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam kolaborasi program pendidikan lintas daerah, khususnya dalam peningkatan mutu guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di seluruh kabupaten di Indonesia.

Sinergi Pusat dan Daerah menuju Indonesia Emas 2045

Kegiatan koordinasi ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan pemerintah pusat, daerah, dan mitra pendidikan dalam merumuskan kebijakan bersama. Dalam forum tersebut, para peserta berdiskusi mengenai implementasi program peningkatan kompetensi SDM, beasiswa, serta inovasi pembelajaran di daerah.

“Saya sangat senang bekerja dengan bapak/ibu bupati, bapak/ibu sangat antusias dan juga terus mengejar sampai terjadi sesuatu. Mari kita terus bekerjasama, membangun pendidikan di Indonesia, membangun kemitraan di pengembangan ekosistem dan juga aplikasi sains dan teknologi, sehingga kita bisa maju bersama,” ujar Sesjen Togar.

Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat link and match antara pendidikan tinggi, riset, dan dunia kerja melalui berbagai program kolaborasi daerah. Setiap kebijakan yang dilahirkan diharapkan dapat menjawab kebutuhan lokal sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta daya saing global.

Dengan semangat Diktisaintek Berdampak, Kemdiktisaintek memastikan setiap program benar-benar menghadirkan manfaat nyata  bukan hanya bagi dunia pendidikan, tetapi juga bagi pembangunan daerah dan masa depan bangsa.

Kemdiktisaintek Hadirkan Kebijakan Sertifikasi Dosen yang Lebih Ramah Disabilitas: Meretas Jalan Menuju Kesetaraan

/in /by

Jakarta, — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Sumber Daya terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan kebijakan pendidikan tinggi yang inklusif dan berdampak.

Melalui kegiatan “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Dosen 2025”, Kemdiktisaintek yang diwakili oleh Direktur Sumber Daya, Sri Suning Kusumawardani, menyapa langsung para dosen penerima sertifikasi dosen, terutama para dosen penyandang disabilitas yang baru saja dinyatakan lulus program sertifikasi dosen (Serdos) dengan kebijakan baru tahun 2025.

Kegiatan ini menjadi komitmen Kemdiktisaintek dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan baru, sekaligus mendengar pengalaman dan masukan langsung dari para dosen penerima sertifikasi, khususnya para dosen penyandang disabilitas. Turut hadir bersama Direktur Sumber Daya, tenaga ahli dan pakar Serdos, Ivan Hanafi dan M. Fajar Subkhan, sejumlah dosen penyandang disabilitas dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, serta tim Penyelenggara Sertifikasi Dosen Direktorat Sumber Daya.

Perlu dicatat tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi kebijakan sertifikasi dosen. Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 53/B/KPT/2025, syarat Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) resmi dihapuskan, digantikan dengan penilaian berbasis portofolio dan unjuk kerja Tridharma. Langkah ini dimaksudkan untuk memperluas akses, memperkuat keadilan, dan memastikan sertifikasi dosen lebih mengakomodir keberagaman, termasuk dosen penyandang disabilitas.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Sumber Daya, Sri Suning Kusumawardani, menyampaikan pelaksanaan sertifikasi dosen (Serdos) tahun ini bukan hanya capaian administratif, tetapi refleksi komitmen Kemdiktisaintek terhadap kesejahteraan dan profesionalisme dosen.

“Kami selalu memantau peserta Serdos, termasuk teman-teman disabilitas, hingga proses selesai. Kebijakan ini diharapkan sudah menyentuh aspek inklusif dan sudah tepat, sehingga dengan ini kita dapat memajukan pendidikan Indonesia bersama,” ujarnya.

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan, seluruh dosen disabilitas peserta Serdos 2025 menyatakan prosesnya lebih mudah, transparan, dan inklusif. Penghapusan tes akademik dinilai memecah hambatan psikologis dan administratif yang selama ini membatasi partisipasi. Akses platform SISTER juga dinilai semakin ramah bagi pengguna disabilitas, dengan dukungan pendampingan teknis dari perguruan tinggi dan tim Kemdiktisaintek.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa dosen disabilitas yang sudah mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen beberapa kali tetapi gagal karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ada. Namun dengan adanya kebijakan baru ini, mereka merasa sangat terbantu, seperti yang disampaikan oleh Rachmita Maun Harahap dari Universitas Mercu Buana, berikut:

“Saya mencoba mendaftar dan mengikuti TKDA, ternyata soalnya banyak sekali dan saya untuk melihat dan memahami soalnya saja butuh proses, jadi tidak mungkin hanya mengerjakan dalam waktu singkat, apalagi kalau teman-teman netra ada gambar-gambar. Tahun 2022 dan 2023 saya mencoba lagi dan tidak lulus. Kemudian saya berkirim surat untuk audiensi kepada Bapak Direktur Jenderal Dikti, saya usul untuk dihapus TKDA. Kalau TOEFL dan syarat lainnya alhamdulillah saya lulus. Jadi saya sangat berterimakasih kepada bapak Dirjen Dikti, Khairul Munadi, dan Ibu Direktur Suning, karena sudah berusaha meringankan kriteria untuk dosen disabilitas,” ujarnya.

Beberapa orang dosen, sebut saja Risma Wira Bharata dari Universitas Tidar dan Nindawi dari Politeknik Negeri Madura, juga turut menyampaikan apresiasi atas kebijakan ini.

“Disabilitas itu sangat banyak ragamnya. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat mendorong semangat dan memberikan motivasi teman-teman disabilitas untuk mengajak teman-teman disabilitas yang lain untuk mengenyam pendidikan, sehingga perguruan tinggi bisa lebih inklusif,” ungkap Risma Wira Bharata.

Sementara itu Nindawi dari Politeknik Negeri Madura, mengakui dengan kebijakan baru ini mereka merasa disentuh, merasa ada.

“Ini adalah amanah untuk ke depannya kami bisa berjuang demi profesionalisme tendik dan dosen. Semoga amanah dan bantuan yang diberikan ini bisa meningkatkan bakti kami kepada negara”, tambah Nindawi.

Dalam kesempatan yang sama, tenaga ahli Serdos, Fajar Subkhan dan Ivan Hanafi, menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk transformasi menuju kesetaraan di lingkungan perguruan tinggi.

“Kebijakan ini menjadi bagian ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif” ujar Fajar Subkhan.

“Ke depannya, beberapa kebijakan yang bisa dipertimbangkan, di antaranya: perlu penjelasan dari PTU pengusul, perlu ada pemetaan jenis disabilitas, sosialisasi petunjuk operasional yang tidak hanya seperti yang ada sekarang ini tetapi mungkin juga ada yang dengan huruf braille, serta pendampingan ketika teman-teman disabilitas sedang melakukan proses pendidikan dan pengajaran. Sehingga teman-teman disabilitas tidak terlupakan dan kebutuhannya dapat terakomodir dengan baik”, tambah Ivan Hanafi.

Lebih jauh lagi, Direktur Sumber Daya, Sri Suning Kusumawardani, menegaskan  arah kebijakan baru ini sejalan dengan upaya pemerintah menghadirkan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih setara dan humanis.

“Kita akan melanjutkan kebijakan yang sudah mengarah ke inklusif meskipun mungkin belum seratus persen. Mudah-mudahan menjadi satu jalan untuk kita bersama membangun pendidikan tinggi Indonesia menjadi lebih baik. Dengan keberadaan teman-teman disabilitas bersama kami, kita  bisa saling menguatkan satu sama lain,” tegas Sri Suning.

Kemdiktisaintek memastikan akan terus memperkuat kebijakan sertifikasi dosen yang lebih adaptif dan berkeadilan. Termasuk dengan melibatkan organisasi disabilitas dalam proses evaluasi ke depan, memperluas fitur aksesibilitas SISTER, serta memberikan pelatihan kesadaran inklusivitas bagi perguruan tinggi.

Sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata menuju sistem pendidikan tinggi yang menghargai keberagaman, memperjuangkan kesetaraan, dan menegakkan profesionalisme dosen Indonesia.

Pelatihan Deskripsi Paten 2025 Tangerang: Perkuat Inovasi Akademik Perguruan Tinggi

/in /by

Tangerang Selatan — Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali menyelenggarakan Pelatihan Penulisan Deskripsi Permohonan Paten (PDPP) Tahun 2025 di Aula FEB Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kampus B, Cireundeu, Tangerang Selatan, 8-10 Oktober.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemdiktisaintek dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memperkuat kapasitas dosen dan peneliti dalam penyusunan dokumen paten yang berkualitas. Sebanyak 51 peserta dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini.

Dalam sambutannya, Direktur Hilirisasi dan Kemitraan, Yos Sunitiyoso, menegaskan pentingnya hilirisasi riset sebagai pilar utama yang menghubungkan hasil penelitian dengan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Upaya hilirisasi riset adalah bagian penting dari visi kami untuk meningkatkan nilai tambah, baik secara sosiologis maupun ekonomi. Kami berharap setelah pelatihan ini para peserta dapat segera mendaftarkan hasil inovasinya ke DJKI dan berkontribusi dalam peningkatan jumlah paten nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Jakarta, Muhammad Hadi menyatakan bahwa pada tahun 2045 UMJ menargetkan diri menjadi pusat peradaban, dengan salah satu faktornya adalah melalui peningkatkan paten.

“Visi ini lahir dari masukan berbagai pihak dan menjadi cita-cita besar agar universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia dapat melahirkan peradaban ilmu pengetahuan dan keislaman yang berdampak. Salah satu langkah menuju hal itu adalah melalui peningkatan produk ilmiah, termasuk paten,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pelatihan ini menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan integrasi antara iptek dan Islam yang nyata dan berdampak, mengingat masih banyak dosen UMJ yang belum memiliki paten.

Acara berlangsung dengan pemaparan materi melalui tiga narasumber utama, Nanik Astuti dari Institut Teknologi Nasional Malang, Sofyan Arif dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan Ria Dewi dari Universitas Brawijaya, serta dilanjutkan dengan praktik penyusunan deskripsi paten melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dipandu dan dibimbing oleh tim fasilitator nasional.

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kemampuan dosen dan peneliti dalam menulis deskripsi paten serta mendorong peningkatan kualitas dan jumlah permohonan paten di perguruan tinggi.

Harapannya, semakin banyak inovasi akademik yang terlindungi secara hukum dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.

MTQMN XVIII Adalah Wahana Pembinaan Karakter dan Spiritual Mahasiswa

/in /by

Banjarbaru – Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional (MTQMN) XVIII Tahun 2025 resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (6/10) siang.

Acara yang digelar dengan khidmat tersebut menandai dimulainya ajang kompetisi nasional bergengsi yang mempertemukan mahasiswa terbaik dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam semangat Qur’ani dan kebangsaan.

Pembukaan ini dihadiri juga oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, jajaran pimpinan daerah, para rektor, dewan hakim, tokoh masyarakat, serta peserta dari seluruh wilayah Indonesia. 

Acara diawali dengan penampilan defile peserta, di mana perwakilan setiap perguruan tinggi membawa bendera institusinya sebagai simbol persaudaraan dan keberagaman dalam bingkai nilai-nilai Islam dan kebangsaan.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Universitas Lambung Mangkurat selaku tuan rumah, serta seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan MTQMN XVIII.

“Kami menyampaikan penghargaan kepada Universitas Lambung Mangkurat sebagai tuan rumah, kepada Dewan Hakim, panitia, LLDIKTI, pemerintah daerah, serta seluruh perguruan tinggi peserta yang telah menyiapkan diri dengan semangat luar biasa,” ujar Dirjen Dikti.

Dirjen Khairul menegaskan bahwa MTQMN bukan sekadar ajang perlombaan membaca, menulis, atau menghafal Al-Qur’an, melainkan wahana pembinaan karakter, spiritualitas, integritas, dan jiwa kebangsaan mahasiswa Indonesia.

Tema kegiatan tahun ini, “MTQMN sebagai Penguat Karakter Qurani Mahasiswa yang Berdampak menuju Indonesia Emas,” menggambarkan peran strategis MTQMN dalam menyelaraskan pendidikan tinggi dengan pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia 2045.

“Mahasiswa yang hadir di Banjarmasin ini merupakan hasil seleksi dari ribuan peserta di seluruh Indonesia. Mereka bukan hanya para penghafal dan pembaca Al-Qur’an terbaik, tetapi juga generasi muda yang membawa misi keilmuan dan moral Qur’ani di lingkungan kampus,” jelas Dirjen Dikti.

Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Ahmad Alim Bachri, turut menyampaikan harapannya agar ajang MTQMN XVIII tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang untuk memperkuat nilai kebersamaan.

“Kami percaya, MTQMN adalah wadah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa, sekaligus melahirkan karya serta inovasi mahasiswa yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjunjung sportivitas, kejujuran, dan akhlak mulia selama berlangsungnya kompetisi, serta mendorong mahasiswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Al-Qur’an sebagai pedoman hidup di kampus dan masyarakat.

Lebih lanjut, Dirjen Dikti menegaskan komitmen Kemdiktisaintek dalam mendukung program pembentukan karakter berbasis nilai agama di perguruan tinggi. Menurutnya, pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, etika, dan kepedulian sosial.

“Penguatan sinergi antara pendidikan tinggi, kebijakan nasional, dan nilai-nilai keagamaan adalah kunci untuk melahirkan insan berilmu, beriman, dan berintegritas,” tegasnya.

Dirjen Dikti juga berharap pelaksanaan MTQMN XVIII dapat menjadi momentum untuk menebarkan nilai-nilai Qur’ani ke masyarakat melalui mahasiswa sebagai agen perubahan.

“Kami yakin, MTQMN XVIII akan melahirkan para juara yang tidak hanya unggul dalam bacaan dan hafalan, tetapi juga menjadi agen transformasi karakter Qur’ani di kampus dan masyarakat,” pungkas Dirjen Dikti.

Tahun ini, sebanyak 1.500 mahasiswa dari 194 perguruan tinggi di seluruh Indonesia berpartisipasi dalam 15 cabang musabaqah, di antaranya Tilawatil Quran, Tartil Quran, Hifzhil Quran (10, 20, dan 30 juz), Qiraat Sab’ah, Khathil Quran (kaligrafi) Dekorasi dan Kontemporer, Fahmil Quran, Syarhil Quran, Karya Tulis Ilmiah Kandungan Al Quran, Debat Ilmiah Kandungan Al Quran (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris), Desain Aplikasi Komputer Al Quran, serta Pembacaan Kitab Maulid Nabi Muhammad SAW.

Selain perlombaan utama, MTQMN XVIII 2025 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan pendukung pada 6–9 Oktober 2025, seperti Tabligh Akbar bersama Ustad Das’ad Latif, Sarasehan Pimpinan Kemahasiswaan bertema “Kolaborasi Perguruan Tinggi untuk Penguatan MTQ Mahasiswa Nasional”, serta Seminar Nasional “Generasi Quran, Generasi Emas: Menginspirasi Gen Z Menuju Indonesia 2045.”

Penutupan akan digelar pada Kamis (9/10/2025) di Auditorium ULM Banjarbaru dengan pengumuman pemenang dan penyerahan piala bergilir juara umum.

Menuju Rangkaian Abdidaya Ormawa 2025: Merawat Ingat Para Penggerak untuk Berdampak

/in /by

Lebih dari 2.500 Mahasiswa yang tergabung dalam 295 tim penerima pendanaan PPK Ormawa (Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan)  mengikuti Sosialisasi Abdidaya Ormawa 2025 pada Selasa (30/9). Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan langkah, memperkuat pemahaman mekanisme penilaian, serta mendorong semangat pemberdayaan masyarakat melalui Ormawa.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Ditjen. Dikti, Beny Bandanadjaja, mengawali sambutannya dengan menegaskan kembali hakikat kampus berdampak. 

“Paradigma kampus berdampak tidak dimaksudkan untuk mendorong kampus sebagai menara gading akademik, tetapi sebagai lokomotif perubahan sosial ekonomi dan lingkungan,” ujar Beny Bandanadjaja.

Ia melanjutkan Ormawa sebagai subjek utama pemberdayaan, harus fokus pada pemecahan masalah di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Sekaligus menciptakan dampak berkelanjutan di desa mitra.

Anugerah Abdidaya Ormawa 2025 hadir sebagai puncak apresiasi bagi pihak yang berpengaruh dalam PPK Ormawa. Abdidaya Ormawa menghargai kinerja terbaik, inovasi dan dampak nyata dari program. Rangkaian pelaksanaan Abdidaya Ormawa yang meliputi pembukaan, expo, semiloka, sarasehan hingga penutupan, akan digelar Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. 

Mekanisme Anugerah Abdidaya Ormawa 2025 dilakukan melalui penilaian logbook (20%) dan PKP Nasional PPK Ormawa (80%), verifikasi lapangan (luring/daring), serta penilaian poster, video, dan stand expo. Prosesnya melingkupi analisis capaian tim, evaluasi internal, seleksi karya terbaik, hingga visitasi untuk memastikan kelayakan. Rangkaian penilaian ini menghasilkan skor akhir yang nantinya menjadi dasar penetapan peraih penghargaan di setiap kategori. Terdapat 8 kategori dengan total 176 penghargaan yang akan dianugerahkan.

Direktur Belmawa, Beny Bandanadjaja juga membagikan kiat-kiat penting untuk memperoleh Anugerah Abdidaya Ormawa 2025. Pertama, akuntabilitas dan administrasi yang ditandai dengan mengisi logbook secara rutin dan akurat, yang kedua kualitas capaian program terdiri atas kefokusan pada tujuan, luaran program, penggunaan dana yang proporsional dan keberlanjutan program di desa mitra, dan ketiga adalah dukungan perguruan tinggi. 

Dalam Sosialisasi Abdidaya Ormawa 2025, serangkaian materi tentang Urgensi Abdidaya Ormawa 2025 sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan dan Hasil PPK Ormawa 2025 dibagikan para pemateri sebagai bekal para peserta dalam menjalani program. Dari sisi motivasi, salah satu pemateri, Illah Sailah mengajak para peserta untuk berpegang kepada 3 poin yaitu: “Bangun dampak positif, ukir prestasi, persembahkan untuk negeri,” jelas Illah. 

Dalam materinya dari sisi keberlanjutan, salah satu Tim Pengembang PPK Ormawa 2025, Tipri Rose Kartika turut menambahkan pesan, “Dampak itu tidak hanya diukur dari pada periode program, tapi juga sejauh mana program ini dapat diteruskan masyarakat secara mandiri,” tegasnya. 

Sosialisasi Abdidaya Ormawa melimpahkan pembekalan sekaligus motivasi berkarya bagi para katalisator perubahan. Anugerah Abdidaya Ormawa 2025 dapat menjadi stimulus produktivitas, mendorong mahasiswa menjadi motor penggerak pembangunan desa serta mendukung pemerataan kemajuan bangsa.

 
 

Wujudkan Pemerataan Pendidikan, Kemdiktisaintek Dorong Optimalisasi Beasiswa KIP-K

/in /by

Jakarta–Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan melalui program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai instrumen strategis menuju Indonesia Emas 2045. Pesan ini disampaikan dalam kegiatan Executive Brief bertema “Optimalisasi Pemerataan Pendidikan Beasiswa KIP-K dan PIP Menuju Indonesia Emas 2045” di Ruang Rapat Sriwijaya Lt.2 Gedung B DPD RI, Jakarta, Senin (29/9).

Acara ini menghadirkan tiga narasumber utama yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sesjen Kemdiktisaintek), Togar M. Simatupang, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Puslapdik Kemendikdasmen), Sofiana Nurjanah, dan Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Larso.

Pendidikan sebagai Investasi Strategis

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, Tamsil Linrung menekankan bahwa beasiswa bukan sekadar biaya kuliah, melainkan investasi strategis untuk mencetak generasi pemimpin bangsa.

“Beasiswa harus membuka akses seluas-luasnya, memberikan dampak pembangunan, dan menjadi instrumen pengungkit kapasitas generasi muda. Jangan sampai program ini hanya berhenti sebagai ongkos belajar,” ujarnya. Tamsil juga menegaskan komitmen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam mengawal program KIP-K dan PIP agar tetap menjadi jembatan harapan, bukan ladang penyimpangan. “Penyalahgunaan dana beasiswa adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tegasnya.

Data Capaian dan Tantangan

Sesjen Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang mengatakan hingga September 2025, KIP-K telah menjangkau 861.341 mahasiswa dengan realisasi anggaran sebesar Rp11,8 triliun atau 82,5% dari total alokasi Rp 14,98 triliun.

“Target tahun ini adalah 1,04 juta penerima, termasuk 200 ribu mahasiswa baru. Program ini tidak hanya menanggung biaya kuliah (UKT/SPP), tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup antara Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulan, sesuai dengan indeks wilayah perguruan tinggi masing-masing,” ujar Sesjen Togar.

Dalam paparannya, Sesjen Togar juga menekankan pentingnya integrasi data KIP Kuliah dan PIP agar penerima tepat sasaran.

“Kami telah mengintegrasikan data pemegang KIP SMA, DTKS, dan PPKE dengan sistem PDDikti. Proses verifikasi yang ketat memastikan bantuan benar-benar diterima mahasiswa berpotensi akademik namun terbatas secara ekonomi,” tegasnya.

Sementara itu, Puslapdik Kemendikdasmen, Sofiana Nurjanah menjelaskan PIP telah menyasar 18,5 juta siswa pada 2025 dengan anggaran 13,35 triliun rupiah, meski masih ditemukan tantangan berupa data siswa yang tidak valid, keterlambatan aktivasi rekening, hingga masalah ketepatan sasaran.

Dari sisi pendidikan tinggi, Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso menyampaikan lebih lanjut bahwa LPDP telah menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 92 ribu mahasiswa S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun luar negeri. Meski dana abadi pendidikan telah mencapai 154 triliun rupiah, Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga dalam jumlah lulusan S2 dan S3 per kapita, sehingga percepatan mutlak diperlukan.

Peran Strategis DPD RI

DPD RI melalui fungsi legislasi dan pengawasan menegaskan komitmen untuk memastikan PIP dan KIP-K berjalan tepat sasaran, termasuk menjangkau siswa miskin di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi serta visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan optimalisasi PIP, KIP-K, dan LPDP, kita ingin pastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah hanya karena faktor ekonomi. Pendidikan harus jadi hak universal, bukan hak istimewa,” tegas Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung.

Kegiatan Executive Brief ini dihadiri jajaran pimpinan dan staf DPD RI, tenaga ahli, serta perwakilan penerima manfaat beasiswa. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas lembaga, memastikan keberlanjutan program, dan menjawab tantangan pemerataan pendidikan nasional.

Mendiktisaintek: Era University 4.0, Kampus Harus menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

/in /by

Surabaya-Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto tegaskan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan industri global. Hal ini disampaikan Menteri Brian dalam pidatonya di rangkaian kegiatan Temu Nasional Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia (Fortei), Seminar Nasional Teknik Elektro (SNTE), dan International Conference on Vocational Education and Electrical Engineering (ICVEE) 2025, di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (25/9).

Kehadiran Menteri Brian menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan ekosistem pendidikan tinggi, riset, dan inovasi, khususnya di bidang Sains (Science), Teknologi (Technology), Teknik (Engineering), dan Matematika (Mathematics) arau STEM. Sejalan dengan tema Fortei 2025 “Peran Fortei dalam mewujudkan Pendidikan Teknik Elektro yang berdampak bagi masyarakat”.

“Selain forum akademik, forum ini adalah salah satu indikator bahwa dialektika ilmiah yang berangkat dari hasil riset yang mendalam telah terjadi. saintifik conference sangat penting, wahana  yang dinantikan para dosen dan peneliti, karena disinilah muncul pencerahan, lahir ide besar, yang melahirkan inovasi, terobosan dan temuan baru, “ ungkap Menteri Brian.

Dalam arahannya, Menteri Brian menekankan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan industri global. Saat ini misi besar Indonesia adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi agar dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi, dan dalam era 2012-2045 penduduk Indonesia didominasi oleh generasi produktif. Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai kebangkitan baru industri nasional, yang dapat dicapai melalui sinergi erat antara perguruan tinggi, peneliti, dan dunia usaha.

“Pada era university 4.0, perguruan tinggi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, karena kampus adalah satu entitas dimana orang-orang pintar dan intelektual berkumpul, riset kita harus intens dengan industri,” tegas Mendiktisaintek.

Penguatan Bidang STEM

Menteri Brian juga menekankan pentingnya penguatan bidang STEM serta kolaborasi riset terapan, khususnya di bidang teknik elektro, sebagai kunci lahirnya terobosan teknologi. Dengan peran aktif kampus sebagai pusat pemikiran dan inovasi, Mendiktisaintek optimistis Indonesia dapat mempercepat transformasi ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global.

“Teknologi yang kuat melahirkan kedaulatan yang tinggi. Pak Presiden berpesan, kita harus bangkit dengan industri-industri yang maju,” tambah Menteri Brian.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi Diktisaintek Berdampak, yang memastikan setiap kebijakan di pendidikan tinggi memberi manfaat nyata, baik dalam menghadirkan sumber daya manusia unggul maupun memperkuat fondasi pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan misi Asta Cita Presiden Prabowo, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Kita harus memproduksi sesuatu, kita harus berkolaborasi bersama. Silakan bapak ibu jika ada ide dan gagasan setelah ini, nanti kita carikan industrinya dan gandeng bersama, untuk nantinya menjadi embrio industri di Indonesia,” tutup Menteri Brian.

Rangkaian acara SNTE, Fortei, dan ICVEE 2025 yang digelar pada 24–26 September 2025 ini menghadirkan akademisi, peneliti, praktisi industri, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat jejaring, berbagi pengetahuan, serta menyusun langkah bersama dalam pengembangan pendidikan teknik elektro.

Ketua Pelaksana Temu Fortei Nasional 2025, Lusia Rakhmawati menjelaskan bahwa pendidikan tinggi Teknik Elektro tidak hanya harus unggul di bidang akademik, tapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran Mendiktisaintek bersama jajaran pimpinan perguruan tinggi, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, relevan, dan berdampak langsung pada kemajuan bangsa.

Mendiktisaintek Dorong Penguatan Perguruan Tinggi dalam Industrialisasi

/in /by

Gresik—Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto mendorong kemajuan dan penguatan tata kelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII. 

Hal ini disampaikannya pada acara Penguatan Tata Kelola PTS se-Jawa Timur bersamaan dengan diresmikannya Universitas Sunan Gresik (USG), Rabu (24/9).

“Tentu, harapan kami adalah PTS-PTS di Jawa Timur bisa terus berkembang dan tumbuh ke depan,” ujar Menteri Brian.

Menteri Brian menyoroti banyaknya tantangan yang dihadapi Indonesia karena berbagai faktor ekonomi dan geopolitik.

“Perguruan tinggi adalah pusat pertumbuhan di Indonesia. Sejatinya, kampus memiliki program-program yang sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi. Ini yang harus sedikit demi sedikit kita ciptakan dan dukung,” tegas Menteri Brian.

Menteri Brian mendorong adanya riset oleh sivitas akademika berdasarkan masalah yang dihadapi oleh industri dan masyarakat. Hal ini dapat memunculkan suatu hubungan saling menguntungkan bagi kedua pihak. Kampus dapat tumbuh sebagai pusat kajian dan pusat solusi, sementara industri dan masyarakat akan mendapatkan jawaban dari masalah yang mereka hadapi.

Dalam semangat memajukan perekonomian negara, Rektor USG, Abdul Muhith menyampaikan dalam laporannya bahwa USG telah mendapatkan 2.873 mahasiswa baru dari 3.616 pendaftar. USG terdiri atas 5 fakultas dan 20 program studi.

“Kami sudah menjalin hubungan dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan 60 perusahaan besar di Kabupaten Gresik, untuk menampung para lulusan dalam pelatihan selama 6 bulan,” ujar Rektor Muhith.

Menteri Brian mengapresiasi langkah gesit USG dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul demi menyongsong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berkomitmen untuk terus mendukung penguatan PTS sebagai motor penggerak inovasi dan industrialisasi, demi mewujudkan daya saing bangsa yang berkelanjutan.

Dirjen Dikti: LLDIKTI Pegang Kendali Strategis untuk Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi Indonesia

/in /by

Sebab pengetahuan adalah piranti utama membangun peradaban, maka pendidikan adalah peta jalannya

Semarang — Di tengah derasnya tuntutan global terhadap pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama para pimpinan LLDIKTI Wilayah I–XVII mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun Pemutakhiran Organisasi dan Tata Laksana LLDIKTI yang digelar di Semarang pada Jumat (19/9).

Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi sekaligus menyamakan langkah dalam menjamin mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Tak hanya menghadirkan para kepala LLDIKTI, forum ini juga dihadiri oleh Dirjen Dikti Khairul Munadi, dan beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Khairul Munadi, menekankan pentingnya pemahaman bersama mengenai regulasi baru, yakni Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini ada sebagai penyempurnaan dari Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

“Permendiktisaintek ini adalah komitmen kita untuk menghadirkan perguruan tinggi yang kokoh, adaptif, dan berdampak bagi bangsa. Kami bertujuan memastikan bahwa sosialisasi berjalan dengan baik sehingga tidak ada multitafsir di perguruan tinggi,” tutur Dirjen Khairul.

Untuk itu Kemdiktisaintek menyiapkan berbagai materi sosialisasi. Termasuk buku saku Frequently Asked Questions (FAQ), yang dirancang untuk menjawab isu-isu krusial sekaligus menyederhanakan pemahaman di lapangan. Menurutnya, LLDIKTI memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam menjangkau perguruan tinggi agar substansi regulasi benar-benar dipahami secara merata.

Pada saat yang bersamaan, sesi berikutnya diisi oleh Tenaga Ahli Mendiktisaintek Bidang Pendidikan Tinggi T. Basaruddin, yang membedah substansi revisi regulasi penjaminan mutu. Menurutnya, perubahan dari Permen 53/2023 menuju Permen 39/2025 lahir dari banyak masukan sejak peruh  tahun 2024, khususnya terkait penyesuaian untuk program studi baru dan perguruan tinggi yang berkembang pesat.

Prinsip utama dalam peraturan baru ini adalah pergeseran menuju principle-based regulation. Artinya, aturan dibuat lebih bersifat norma umum, memberikan keleluasaan perguruan tinggi untuk mengelola mutu sesuai konteks masing-masing. 

“Misalnya, masa studi yang selama ini identik delapan semester tidak lagi dipatok kaku. Jika mahasiswa mampu menyelesaikan dalam tujuh semester, itu sah dan diperkenankan,” jelas Basaruddin.

Hatta, Basaruddin menambahkan komponen utama penjaminan mutu tetap sama. Meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara otonom oleh perguruan tinggi, serta Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Kedua sistem ini saling melengkapi untuk memastikan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan Tridharma.

Dalam paparannya, Basaruddin juga menekankan kembali tiga komponen inti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian masyarakat. Ketiganya tidak bisa dipisahkan dan harus berjalan beriringan.

Khusus untuk standar proses pembelajaran, Permen 39/2025 menegaskan pentingnya fleksibilitas. Perguruan tinggi diberi ruang lebih besar dalam mengatur metode pembelajaran, mulai dari tatap muka, pembelajaran jarak jauh, hingga kombinasi keduanya. Selain itu, pengakuan atas pembelajaran lampau (Recognition of Prior Learning/RPL) juga diperluas untuk memberi kesempatan mahasiswa mempercepat masa studinya.

Poin penting lainnya adalah standar luaran atau capaian lulusan. Perguruan tinggi wajib melakukan evaluasi berkala untuk memastikan capaian benar-benar terukur.

“Atensi pada standar luaran sangat krusial, karena dari sinilah kualitas SDM unggul dihasilkan,” ungkap Basaruddin.

Pertemuan ini kembali menegaskan posisi LLDIKTI sebagai perpanjangan tangan Kementerian dalam urusan penjaminan mutu. LLDIKTI diharapkan mampu memastikan setiap perguruan tinggi memahami regulasi dengan benar, sekaligus mendorong budaya peningkatan mutu berkelanjutan.

“Proses asesmen tidak boleh membebani secara administratif, harus efisien, dan berbasis data yang sudah terkumpul di PDDikti,” tutup Basaruddin, seraya menambahkan bahwa LAM dan BAN-PT juga didorong menjadi fasilitator dalam peningkatan mutu.

Dari Kaltara untuk Indonesia: Sekolah Garuda Jadi Simbol Pemerataan dan Akses Pendidikan Berkualitas

/in /by

Tanjung Selor–Pemerintah terus menaruh perhatian besar pada dunia pendidikan sebagai kunci memperkuat daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0 dan tantangan global. Salah satu isu yang masih dihadapi adalah keterbatasan akses pendidikan di daerah perbatasan, baik dari sisi fasilitas, ketersediaan tenaga pendidik, maupun sarana pendukung belajar. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, jumlah penduduk usia 16–18 tahun (setara Sekolah Menengah Atas) yang berstatus belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi di Indonesia adalah sebanyak 3.433.154 anak. Kaltara, jumlahnya mencapai 21,11% dari total rentang usia 16–18 tahun. Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Kaltara berada pada angka 27,98, lebih rendah dari rata-rata nasional yakni di angka 32,00. Berkaca pada data yang ada, sangat perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan akses pendidikan di Kaltara.

Untuk menjawab tantangan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan lokasi dan pembangunan Sekolah Garuda di Tanjung Selor, Rabu (17/9). 

Penyerahan sertifikat lahan sekolah yang lahan calon Sekolah Garuda di Tanjung Selor, Kaltara yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menandai langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan pendidikan unggul di wilayah perbatasan.

“Investasi tanah ini untuk Kaltara dan untuk bangsa. Kehadiran sekolah unggul di daerah perbatasan ini merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI),” kata Wamen Fauzan.

Presiden RI, Prabowo Subianto telah menetapkan target pendirian Sekolah Garuda baru dan Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 100 sekolah hingga tahun 2029. Pernyataan Wamen Fauzan ini sejalan dengan apa yang dikatakan Asisten Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Tri Santoso, dalam kesempatan yang sama.

“Arahan Pak Presiden, PHTC dan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dipercepat. Maka, salah satu komitmen kami adalah untuk mengawal Sekolah Garuda. Kita dan pemerintah daerah bersama-sama mendampingi proses teknis setelah ini,” ujar Deputi Tri.

Konsep Sekolah Garuda mencakup sekolah baru di wilayah perbatasan termasuk Kaltara, serta implementasi sistem dan kurikulum pada sekolah existing, dengan fasilitas lengkap dan kuota beasiswa agar pemerataan akses bisa tercapai. Program Sekolah Garuda diharapkan menjadi pemicu agar siswa, masyarakat, dan sekolah lain di daerah-daerah perbatasan akan turut terdorong kemajuannya.

“Kemdiktisaintek berkomitmen untuk menjamin perluasan dan peningkatan akses pendidikan prauniversitas yang berkualitas bagi anak bangsa demi kemajuan Indonesia,” tegas Wamen Fauzan.

Proses pembangunan Sekolah Garuda di Tanjung Selor akan segera dimulai pada Oktober 2025, dan diharapkan sekolah dapat beroperasi serta menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026. Sinergi ini akan memastikan tersedianya pendidikan berkualitas dunia di perbatasan, sehingga Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang berkarakter dan berdaya saing global yang siap memasuki perguruan tinggi top dunia.