Archive for category: Berita

Jakarta- Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang inklusif, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mendorong perlunya strategi nasional untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi hingga 38,04% pada 2029, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (7/3).

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia saat ini berada di angka 31,45%. Angka ini menunjukkan masih banyaknya lulusan sekolah menengah yang belum dapat melanjutkan ke jenjang perdidikan tinggi. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi antara Dirjen Pendidikan Tinggi Khairul Munadi dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Ojat Darojat, di Gedung Kemenko PMK.

Strategi baru diharapkan dapat menggandeng pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya, merancang skema pembiayaan inovatif, dan mengoptimalkan data. Strategi ini diharapkan dapat menjawab tantangan sistemik yang selama ini menghambat perluasan akses pendidikan tinggi. Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Khairul Munadi menekankan bahwa strategi peningkatan APK selama ini masih bergantung pada pemberian beasiswa.

“Usaha menaikkan APK belum terintegrasi secara optimal dan pendekatannya masih parsial. Karena itu kami mendorong agar hal ini menjadi perhatian bersama. Kita perlu menyusun strategi nasional yang tepat dan integratif, karena keberhasilannya memerlukan keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa hanya bergantung pada satu sektor saja,” ungkap Dirjen Khairul. 

Strategi Baru

Strategi baru yang lebih komprehensif ini tengah dimatangkan oleh Kemdiktisaintek. Salah satu langkah utamanya adalah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dengan keterlibatan aktif dalam penyediaan dana pendidikan untuk putera-puteri di daerahnya, terutama di wilayah dengan APK rendah, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu menjangkau lebih banyak calon mahasiswa yang selama ini belum tersentuh oleh skema beasiswa nasional.

Selain itu, diversifikasi skema beasiswa juga perlu dilakukan. Misalnya skema beasiswa yang membuka akses pendidikan tinggi bagi putera-puteri daerah 3T atau daerah dengan  APK masih sangat rendah untuk mendorong pembangunan di tingkat lokal. Mahasiswa penerima beasiswa dapat diwajibkan untuk kembali dan mengabdi di desa asal mereka setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Dengan demikian, lulusan tidak hanya memperoleh manfaat akademik, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan di daerah masing-masing.

Agar strategi berjalan lebih efektif, sinkronisasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemdiktisaintek menjadi kunci utama dalam perencanaan yang lebih tepat sasaran. Dengan pengintegrasian data yang lebih akurat, pemerintah dapat memperoleh gambaran komprehensif tentang kondisi APK di berbagai wilayah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan.

Atasi Kesenjangan Distribusi

Tak hanya soal akses pendidikan, salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi adalah ketergantungan berlebihan pada beasiswa yang hanya mampu menjangkau kelompok tertentu, seperti pria dan sebagian besar siswa yang telah memiliki akses informasi dan jaringan yang memadai. Sehingga, terdapat celah yang signifikan bagi masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan kurang mampu secara ekonomi.

“Dengan mobilisasi sumber daya dosen dan pemberian insentif bagi perguruan tinggi, diharapkan ada perbaikan dalam mekanisme rekrutmen dan penyebaran peluang pendidikan tinggi secara merata,” jelas Dirjen Khairul.

Perubahan ini memerlukan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga sektor swasta.

“Keberhasilan strategi nasional ini bergantung pada keterlibatan dan komitmen semua pemangku kepentingan. Tanpa dukungan menyeluruh, target mencapai  APK 38,04% pada 2029 akan sulit direalisasikan,” ujar Dirjen Khairul.

Peningkatan Kualitas Dosen

Di sela-sela pembahasan, rapat koordinasi tersebut juga menyinggung topik penting mengenai penguatan program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Program PMDSU, yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti, dirancang untuk mempercepat jalur pendidikan dari S1 langsung ke S2 dan S3. Tujuan utamanya adalah mencetak lulusan doktor muda dari generasi milenial yang siap bersaing dalam dunia akademik global.

Namun, meski memiliki potensi besar dalam peningkatan kualitas dosen, program PMDSU belum terhubung dengan formasi kebutuhan dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan swasta. Banyak lulusan program ini yang belum mendapatkan kepastian dalam meniti karier sebagai dosen, sehingga konektivitas antara program percepatan studi dan kebutuhan dosen di institusi pendidikan tinggi harus segera dibangun.

Dirjen Dikti menegaskan, “Kita perlu membangun konektivitas antara program percepatan gelar akademik dan formasi dosen agar lulusan dapat terserap dengan baik di dunia akademik. Jika kedua hal ini terhubung, secara langsung juga akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan dosen. Karena lulusan PMDSU adalah para sarjana unggul.”

Sementara itu, Deputi Kemenko PMK Ojat Darojat menambahkan, secara simultan pemerintah juga harus berupaya menyiapkan lebih banyak lapangan kerja untuk menampung lulusan perguruan tinggi yang semakin meningkat.

“Peningkatan APK harus diiringi dengan penyediaan lapangan kerja, bukan sekadar angka di statistik, ini harus menjadi kesadaran bersama bahwa angka partisipasi tidak hanya berkaitan dengan kuantitas mahasiswa, melainkan juga kualitas pendidikan dan kesinambungan karir setelah menamatkan studi,” pesan Deputi Kemenko PMK.

Keberhasilan implementasi strategi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, serta sektor swasta. Dengan dukungan yang solid dan komitmen bersama, visi “Pendidikan Tinggi untuk Semua” bukan lagi sekadar impian, melainkan langkah nyata menuju transformasi pendidikan nasional demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

Jakarta-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Gandeng Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam penyediaaan jurnal langgan nasional, sehingga semua kampus memiliki akses yang setara untuk referensi keilmuan (7/3). 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam pertemuan dengan Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz menyampaikan bahwa referensi keilmuan berupa jurnal, bagi kampus merupakan hal penting.

“Kami ingin melihat budaya ilmiah muncul, orang harus cinta dengan national library, kita jadikan ini ikon pengembangan,” ujar Menteri Brian.

Digagasnya kerja sama dengan Perpusnas, dinilai akan menjawab tantangan yang dihadapi kampus, baik negeri maupun swasta, terkait terbatasnya akses jurnal.

Hal ini menjadi urgensi Kemdiktisaintek merujuk fenomena tingginya pagu anggaran yang dikeluarkan kampus untuk berlangganan jurnal, namun secara penggunaan tidak maksimal. Kampus besar mampu mengakses lebih banyak jurnal, ketimbang yang kecil.

Satu langgan nasional di bawah pilar Perpusnas ini, nantinya juga menjadi solusi bagi optimalisasi anggaran yang sedang dihadapi kampus, sehingga pagu yang biasanya dialokasikan untuk langgan, dapat digunakan untuk kebutuhan pengembangan lainnya.

“Jika semuanya dilanggan Perpusnas, bisa diakses seluruh rakyat indonesia,” ucap Aminudin.

Kemdiktisaintek akan membuat satuan tugas khusus yang melibatkan perguruan tinggi, kementerian dan lembaga terkait lainnya, sehingga nantinya dapat dirumuskan jurnal dengan persentase paling tinggi digunakan di Indonesia untuk kemudian dapat dilanggan oleh Perpusnas, sehingga bisa diakses secara luas. 

Kemdiktisaintek juga menyoroti banyaknya jurnal yang ada di Indonesia, namun hanya 11 jurnal yang terindeks Scopus Q1.

“Jurnal tidak usah banyak-banyak, kita merger saja, tapi semuanya terukur, hingga nanti jurnal nasional publisher-nya bisa di bawah Perpusnas,” kata Menteri Brian.

Wamendiktisaintek Stella Christie menyatakan bahwa jurnal yang berbayarpun pada dasarnya memiliki kualitas yang kurang bagus, namun para peneliti belum sepenuhnya menyadari bahwa banyak jurnal yang diakses secara gratis, namun secara kualitas sangat bagus.

“Optimalkan anggaran, sekaligus juga kita tingkatkan kualitas bacaan,” ungkap Wamen Stella.

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Dirjen Saintek) Ahmad Najib Burhani juga berharap Perpusnas melakukan pembaharuan sehingga lebih mudah dan menarik untuk diakses. Kerja sama ini ditargetkan akan bisa dilaksanakan di tahun anggaran 2026 nantinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tengah melakukan evaluasi secara mendalam terhadap Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 untuk mengakselerasi peningkatan kualitas dosen di Indonesia. Di tengah evaluasi tersebut, Mendiktisaintek mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen.

Kepmen ini mendorong keadilan dan efektivitas dalam pengembangan karier dosen dan berlaku setidaknya hingga akhir tahun 2025.

Kepmendiktisaintek yang merupakan revisi dari Kepmendikbudristek nomor 384/P/2024 tersebut disosialisasikan kepada beragam pemangku kepentingan secara daring pada Selasa (4/03/2025). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada berbagai pemangku kepentingan, terutama para pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), pimpinan Kementerian/Lembaga mitra, serta Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Mendiktisaintek Brian Yuliarto dalam sambutannya menegaskan bahwa Kemdiktisaintek sedang berupaya memberikan kepastian terkait proses kenaikan jabatan dosen di masa depan. “Kami berharap proses ini tidak menghambat, melainkan dapat melayani Bapak/Ibu dosen yang akan naik jabatan dengan baik,” ujarnya.

 

Mendiktisaintek juga menekankan pentingnya peran dosen sebagai aset bangsa dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, serta luaran penelitian dan inovasi yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Sementara itu, dalam paparannya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Khairul Munadi menyampaikan bahwa Ditjen Dikti terus berupaya mewujudkan proses kenaikan jabatan akademik yang transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan dalam administrasi.

Dirjen Dikti turut menjelaskan isu-isu strategis yang menggemberikan dalam peraturan baru layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen. Kini, Kemdiktisaintek melayani kenaikan jabatan akademik bagi dosen tetap dan dosen tidak tetap (sebelumnya NIDK) yang memenuhi persyaratan.

Kemudian, batas maksimal pengajuan kenaikan jabatan akademik adalah tiga bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP). “Nah ini penting sekali, jangan sampai nanti karena keteledoran, misalnya, apakah di sisi personal maupun di sisi lembaga, nanti yang jadi korban adalah dosen-dosen yang akan memasuki usia batas pensiun,” terangnya.

Bertujuan mewujudkan keadilan dalam pengembangan karier, Kepmen ini juga mengatur syarat khusus kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli (AA) hingga Profesor, yang kini mengakomodir hasil karya seni yang diakui di tingkat perguruan tinggi, nasional, dan internasional.

“Ini akan memudahkan teman-teman yang bidangnya lebih kepada seni, nanti mendapatkan semacam jalur untuk persyaratan kenaikan jabatan akademiknya,” jelas Dirjen Dikti.

Selain itu, untuk kenaikan jabatan ke Lektor Kepala, kualifikasi pendidikan magister disamakan dengan doktor, dengan syarat minimal publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 atau 2 sebagai penulis pertama.

Seiring hadirnya Kepmen tersebut, Direktur Sumber Daya Kemdiktisaintek Sri Suning Kusumawardani menyampaikan kabar baik bahwa saat ini sedang berlangsung penilaian jabatan akademik dosen gelombang 0. Ia melanjutkan bahwa pada tahun 2025, akan dibuka tiga periode penilaian, yaitu pada pertengahan Maret, Juni, dan September.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait proses penilaian dan kenaikan jabatan dosen hingga tahun 2025, sambil menunggu evaluasi lebih lanjut terhadap Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024,” terang Direktur Sumber Daya.

 

Berita Lain Seputar Dikti Saintek

klik disini

Revisi terhadap Permendikbudristek Nomor 44/2024 sendiri ditargetkan rampung pada awal tahun 2026.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif bagi para dosen terkait mekanisme pembinaan, pengembangan profesi, dan karier. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung terciptanya SDM unggul yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Kemdiktisaintek terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dosen sebagai salah satu pilar utama dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta- Dalam rangka peningkatan layanan pendidikan tinggi kepada para pemangku kepentingan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memperbaharui Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terkait Program Kolaborasi Pendanaan Beasiswa dan Peningkatan Kompetensi pada Jumat (28/2).

Penandatanganan kesepakatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, Sekretaris Jenderal Kemditisaintek, Togar Mangihut Simatupang, dan Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto, beserta jajaran lainnya dari kedua lembaga.

“Hari ini kita akan menandatangani kerja sama program kolaborasi Kemdiktisaintek dengan LPDP menggunakan Dana Abadi Pendidikan (DAP), khususnya beasiswa. Momen ini menjadi salah satu tumpuan atau poros untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia,” ujar Wamen Stella.

Wamenpun menyampaikan bahwa program ini hadir untuk memberikan bantuan dana pendidikan kepada mereka yang berprestasi, namun membutuhkan biaya untuk dapat mengemban pendidikan berkualitas dari jenjang S1 hingga S3.  

Menurut Sesjen Kemditisaintek, Togar Mangihut Simatupang, tujuan dari program ini melakukan kerja sama terkait pendanaan program beasiswa baik gelar maupun non gelar, yang dilakukan secara transparan untuk generasi masa depan.

“Kami berharap PKS ini dapat meningkatkan kolaborasi antara LPDP dan Kemdiktisaintek, serta membangun generasi sumber daya manusia yang lebih baik dimasa depan,” ucap Togar.

Pembaharuan kerja sama yang dilakukan mencakup pelaksanaan pendanaan dan pengelolaan program kolaborasi, yang meliputi program beasiswa bergelar/ degree dan program beasiswa tanpa gelar/ non-degree. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi program yang telah berjalan pada tahun sebelumnya dan program baru yang akan berjalan pada tahun 2025. Besaran pendanaan untuk beasiswa pada kerja sama ini kurang lebih sebesar 2 Triliun Rupiah.

Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto menyampaikan bahwa LPDP berusaha memberikan layanan terbaik, dengan cara memaksimalkan pelayanan dan sportivitas untuk hasil yang optimal, tepat, dan berdampak positif bagi bangsa dan negara.

Kehadiran kerja sama ini diharapkan mendukung penguatan ekosistem pendidikan tinggi, memberikan sinergi pendanaan, meningkatkan sumber daya dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan peluang riset sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintahan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagai pendukung daya saing dan produktivitas sumber daya manusia Indonesia.