Archive for category: Berita

Jakarta-Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan buatan (AI) harus dilandasi nilai etika. Hal ini disampaikan dalam pada acara yang bertajuk “AI Governance for the Greater Good: Balancing Innovation and Ethics” yang diselenggarakan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Rabu (22/4).

Dalam paparannya, Wamen Stella menegaskan bahwa dalam konteks etika AI, kemampuan berpikir abstrak manusia merupakan keunggulan utama yang tidak boleh hilang di era AI. Kecerdasan buatan sangat bergantung pada data dalam jumlah besar, sementara kemampuan manusia memiliki keunggulan untuk memahami konsep secara mendalam dari pengalaman terbatas. 

“Kemampuan kita untuk membuat abstraksi dan memahami konsep dari sedikit data adalah sesuatu yang tidak boleh hilang. Ini harus dijaga dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari, karena ini adalah keunggulan kita dibandingkan AI,” tegas Wamen Stella.

Hal ini menjadikan sistem pendidikan menjadi aspek penting untuk mengembangankan kemampuan berpikir kritis dan konseptual, bukan sekadar keterampilan teknis. Wamen Stella menjelaskan bahwa AI tidak lahir dari kebutuhan langsung, tetapi melalui pemikiran kritis “Bisakah Mesin Berpikir?” dari seorang matematikawan. 

Melalui  contoh teknologi seperti GPS yang lahir bukan dari kebutuhan praktis, melainkan riset fundamental, Wamen Stella mendorong minat generasi muda terhadap sains sebagai investasi jangka panjang.

“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar berpikir dan berkontribusi pada pengetahuan baru demi kemanusiaan. Ini adalah tugas utama pendidikan tinggi,” jelas Wamendiktisaintek.

Saat ini, penggunaan AI masih menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Wamen Stella menyebut dampak baik dan buruk AI seperti dua sisi mata uang, AI berpotensi menimbulkan ancaman keamanan siber serta menghasilkan informasi yang tidak akurat, tetapi di sisi lain dapat menjadi alat verifikasi informasi serta menjadi alat untuk pemerataan akses, khususnya di bidang pendidikan sehingga perlu kebijakan yang proaktif untuk memastikan manfaat AI dapat dirasakan lebih cepat serta risikonya dapat diminimalisir.

Menutup paparannya, Wamen Stella menyoroti pengembangan AI yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan yang mana AI diposisikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah kompleks berbasis data.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Jakarta–Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto meninjau langsung pelaksanaan hari pertama Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (21/4).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses UTBK berintegritas, berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah antisipatif dalam meminimalisasi potensi kecurangan, yang pada tahun-tahun sebelumnya masih ditemukan di sejumlah titik pelaksanaan.

Dalam keterangannya, Mendiktisaintek menyampaikan bahwa pelaksanaan hari pertama UTBK di UNJ secara umum berjalan dengan baik. Mendiktisaintek juga mengapresiasi kesiapan panitia pusat maupun daerah dalam memastikan kelancaran ujian di berbagai wilayah di Indonesia.

“Pada pagi hari ini kami melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan UTBK hari pertama. Tadi kami melihat persiapan semuanya berjalan lancar, dan kami berharap seluruh pelaksanaan di berbagai kota di Indonesia ini semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Menteri Brian.

Mendiktisaintek menjelaskan jumlah peserta UTBK tahun ini mencapai sekitar 870 ribu orang yang tersebar di berbagai pusat UTBK di Indonesia. Antusiasme peserta juga terlihat tinggi, seiring dengan upaya panjang yang telah mereka lakukan dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi tersebut.

Ditegaskan pula pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan ujian. Mendiktisaintek mengingatkan bahwa berbagai upaya kecurangan pada akhirnya akan dapat terdeteksi melalui sistem pengawasan yang telah diperkuat.

“Kami menyampaikan kepada seluruh peserta, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama, dengan keyakinan penuh pada akhirnya bisa mencapai apa yang dicita-citakan,” tegas Menteri Brian.

Sebagai langkah penguatan pengawasan, panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) menempatkan peserta dengan pilihan program studi kedokteran dan kedokteran gigi pada hari pertama pelaksanaan UTBK. Kebijakan ini diambil berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, di mana mayoritas kasus kecurangan ditemukan pada kelompok peserta tersebut. Dengan pemusatan jadwal, pengawasan dan koordinasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal.

Melalui pelaksanaan UTBK yang transparan dan berintegritas, Kemdiktisaintek berharap proses seleksi nasional ini dapat menghasilkan calon mahasiswa unggul yang mengedepankan nilai jujur dan sportivitas. Ke depan, Kemdiktisaintek bersama panitia SNPMB akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala selama masa pelaksanaan UTBK berlangsung, guna memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik dan memberikan hasil seleksi yang kredibel serta berkualitas.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan komitmennya dalam memperluas kemitraan internasional strategis sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi sistem pembelajaran serta penguatan ekosistem riset nasional. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, dalam acara 5th Education Investment Forum (EIF) 2026 dengan tema “Funding the Future of Learning”, yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (14/4).

Pada forum tersebut, Dirjen Fauzan hadir sebagai panelis pada sesi “Opening the Door: International Pathways into Indonesia’s Education Sector”. Sesi ini membahas peluang dan pendekatan kerja sama antara Indonesia dan institusi pendidikan internasional, termasuk model kemitraan strategis yang relevan serta kerangka kebijakan yang mendukung implementasinya.

Dalam paparannya, Dirjen Fauzan menyampaikan bahwa Indonesia membuka ruang untuk terjalinnya kerja sama institusi pendidikan global sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional, khususnya dalam pengembangan talenta, riset, dan inovasi.

“Kerja sama internasional tidak cukup dimaknai sebagai perluasan akses pendidikan, tetapi harus diarahkan untuk mendorong kemitraan strategis yang berdampak terhadap kebutuhan pembangunan nasional jangka panjang dengan mendorong sektor ekonomi, sosial dan lingkungan yang relevan,” ujarnya. 

Selain itu, Dirjen Fauzan menyoroti pentingnya terjalinnya model kemitraan dengan pemahaman terhadap kesenjangan sebagai faktor kunci dalam mendukung keberhasilan kolaborasi. Hal ini diperlukan agar setiap kerja sama dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

Kemdiktisaintek juga terus membuka ruang bagi berbagai skema kerja sama yang adaptif, termasuk kolaborasi riset dan pengembangan program bersama yang diselaraskan dengan kebijakan prioritas nasional, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara institusi dalam negeri dan mitra internasional.

Forum ini turut menghadirkan perwakilan pemerintah dan institusi global yang berbagi pengalaman dalam mengembangkan kemitraan di Indonesia, termasuk penyesuaian model kerja sama dan penguatan kolaborasi dengan mitra lokal.

Sebagai penutup, Dirjen Fauzan menegaskan bahwa kemitraan yang dirancang secara terarah dan berkelanjutan akan menjadi faktor penting dalam memperkuat kontribusi riset dan pendidikan terhadap pembangunan nasional.

Makassar – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima berbagai masukan mengenai implementasi kebijakan pemerintah mengenai Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan penerapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SBOPT) dari masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya pemangku kepentingan bidang pendidikan tinggi. 

Selain itu, Kemdiktisaintek dan Komisi X DPR RI juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi tersebut dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi ke Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung Phinisi UNM, Sulawesi Selatan, Jumat (10/4).

Dalam kunjungan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemdiktisaintek, Muhammad Hasan Chabibie, menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kemdiktisaintek menerima berbagai masukan atas kebijakan SPMB tersebut dari para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan meliputi batasan waktu dan kapasitas, fabrikasi nilai, dan sistem yang terintegrasi yang mampu memberikan berbagai rekomendasi bagi pemangku kepentingan. Kemdiktisaintek juga berkomitmen untuk tetap mengoptimalkan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) dan berbagai skema beasiswa lainnya. 

Sementara itu, pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menekankan penetapan uang kuliah tunggal (UKT) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) harus melalui musyawarah dengan mahasiswa dan orang tua, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri. Maka dari itu, Komisi X DPR RI pada tanggal 17 Februari 2026 sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) SPMB & Standar Biaya Pendidikan Tinggi.

Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh aspirasi, penjelasan, catatan, dan masukan dari para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi khususnya Sulawesi Selatan sebagai bahan yang komprehensif dan strategis dalam rangka memperkaya subtansi proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. 

“Komisi X DPR RI mendorong Kemdiktisaintek, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX, PTN, PTS, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Sulawesi Selatan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam penyelenggaraan SPMB yang transparan dan berkeadilan dan penetapan SBOPT yang rasional, terjangkau, dan akuntabel sehingga kebijakan tersebut lebih berpihak kepada masyarakat,” ujar Lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Rektor Universitas Negeri Makassar, Farida Patitingi menyampaikan beberapa rekomendasi strategis terkait kebijakan pendidikan tinggi tersebut yakni melakukan reviu UKT berbasis data secara periodik, penguatan integrasi seleksi, negosiasi dukungan pemerintah, dan perluas akses afirmasi. Menurutnya, peninjauan UKT dapat dilakukan berbasis data ekonomi mahasiswa bukan sekadar jalur masuk, kemudian pada SPMB dapat mengimplementasikan verifikasi biometrik, proctoring digital dan pengawasan berlapis untuk mencegah perjokian.Ia juga menuturkan pentingnya konsistensi menjalankan KIP-Kuliah dengan target 40 persen dan memperkuat jalur afirmasi daerah tertinggal.

Pada kegiatan tersebut, turut hadir Kepala LLDikti Wilayah XI (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara) dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan serta para pimpinan perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, antara lain Universitas Hasanuddin, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Islam Makassar, dan Universitas Muslim Indonesia.